HUKUM
1. KPK membidik dugaan korupsi pada pembebasan lahan dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, bukan pada proses pembangunan fisiknya. Proyek patungan BUMN Indonesia dan China tersebut menelan biaya sekitar Rp 116 triliun, yang menimbulkan beban keuangan sangat berat pada sejumlah BUMN yang terlibat. Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, dalam penyelidikan tim KPK menemukan ada indikasi praktik penggelembungan harga dalam pembebasan lahan sekitar 10 kali dari harga wajar, yang jelas merugikan keuangan negara.
Modus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan itu, kata Asep, adalah lahan milik negara dimanipulasi status kepemilikannya, lalu dijual kembali ke pemerintah dengan harga tinggi, jauh di atas nilai pasar. KPK sedang mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Selain permainan harga lahan, terdapat celah penyimpangan dalam proses pengadaan lahan di beberapa titik jalur proyek.
2. Dari hasil penyelidikan atas ledakan bom di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menimbulkan korban sekitar 90 orang pada Jumat minggu lalu, pihak kepolisian mendapat bukti bahwa terduga pelaku peledakan membuat sendiri bom rakitan yang dipelajarinya dari internet. Direktur Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana, hari ini menjelaskan, hasil penelusuran digital juga menunjukkan bahwa terduga pelaku, aktif menonton berbagai konten kekerasan ekstrim di forum dark web.
Terduga pelaku yang juga pelajar sekolah tersebut dipastikan tidak mendapat pengaruh dari kelompok radikal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, terduga pelaku yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, kurang mendapat perhatian dari keluarganya.
POLITIK
1. Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai, keberadaan Kapolri Listyo Sigit sebagai salah satu dari 10 anggota Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo, bakal menimbulkan konflik kepentingan, sehingga sulit diharapkan komisi tersebut menghasilkan rekomendasi yang ideal. Arif mengatakan, komisi itu idealnya diisi oleh lebih banyak komponen masyarakat sipil, yaitu orang yang memiliki rekam jejak independen. Komisi ini dipimpin oleh mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie.
2. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona mengatakan, bahwa gelar pahlawan nasional Soeharto bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yance mengatakan, hal itu bisa dilakukan karena pemberian gelar berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres, secara teori bisa digugat. Para korban pelanggaran HAM pada masa lalu bisa saja maju sebagai pemohon untuk membatalkan Keppres pemberian gelar pahlawan nasional dan mendorong agar diadakan mekanisme yang lebih terbuka untuk mengungkap kebenaran atas kejahatan negara pada masa lalu.
Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, pada dasarnya seluruh tindakan pemerintah atau negara bisa dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran administrasi dalam tindakan tersebut. Feri membeberkan ada tiga argumen Kepres bisa dibatalkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada tiga penyebab tindakan pemerintah dianggap bisa dibatalkan atau tidak sah. Pertama karena melampaui kewenangan, kedua mencampur adukan kewenangan, dan ketiga sewenang-wenang.
EKONOMI
1. Pemerintah menyiapkan Rp 5 triliun untuk membangun 100 gudang baru Bulog di berbagai daerah. Di acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, peningkatan produksi pangan dari 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton tahun ini, membuat kapasitas penyimpanan yang ada tidak lagi mencukupi. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, 100 gudang itu difokuskan di daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Sementara pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori, mendesak pemerintah segera menyalurkan jutaan ton stok beras yang masih tersimpan di gudang Bulog, paling tidak menyisakan 1,5-2 juta ton. Beras tak tahan lama, jika disimpan lebih dari 4 bulan akan mengalami susut volume, penurunan mutu, bahkan rusak. Dengan tren penyaluran seperti saat ini, diperkirakan stok Bulog masih 3,292 juta ton pada akhir tahun. Jika sisa 2025 tak segera tersalurkan, Bulog akan kesulitan menyerap produksi Januari-Februari 2026. Sehingga, biaya pengelolaan terus meningkat, dan peluang beras turun mutu semakin besar.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran (ritel) periode September 2025 tumbuh positif. Indeks Penjualan Ritel (IPR) September sebesar 218,3. Naik 3,7% (yoy), lebih bagus dibanding pertumbuhan Agustus yang 3,5% (yoy). Pertumbuhan itu terutama didukung peningkatan penjualan kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi. Namun, secara bulanan (mtm), penjualan eceran terkontraksi 2,4%, terutama dipengaruhi penurunan pada subkelompok Sandang.
Untuk Oktober, BI memperkirakan IPR berada di 219,7, tumbuh 4,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan ini sebesar 3,7% (yoy). Peningkatan penjualan eceran terutama bersumber dari kenaikan penjualan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya. Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober diperkirakan tumbuh 0,6% (mtm). Didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok, seiring peningkatan permintaan menjelang persiapan Natal.
Dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 dan 6 bulan yang akan datang, yakni Desember dan Maret 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2025 dan Maret 2026, masing-masing sebesar 157,2 dan 172,5, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 134,6 dan 169,2. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan saat Natal 2025 dan Idul Fitri 2026.
3. Menkeu Purbaya tengah mengkaji penarikan cukai dari popok dan tisu basah. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Tak hanya cukai popok dan tisu basah, Kemenkeu juga mengkaji pemungutan cukai emisi kendaraan bermotor hingga makanan ringan yang mengandung penyedap atau Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB). Alasan kajian dilakukan, untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara apabila barang-barang tersebut dikenakan cukai.
TRENDING MEDSOS
Nama “Soeharto” masih trending di X, setelah akun @barengwarga membuat petisi yang berjudul “Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto!”. Terpantau sebanyak 22.218 orang telah menandatangani petisi tersebut pada 11 November 2025, pukul 16.53 WIB.
HIGHLIGHTS
. Temuan polisi atas kasus peledakan bom rakitan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah terduga pelaku siswa sekolah tersebut yang kurang mendapat perhatian dari keluarga. Disebut pula dia kerap mengalami perundungan di sekolah. Dia mendapat kemampuan merakit bom dari internet. Pada kondisi semacam itu, pelaku melakukan tindakan yang menimbulkan korban cedera puluhan orang. Kasus ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, baik dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya, supaya tidak terulang karena membahayakan jiwa banyak orang.
2. Komisi Reformasi Polri diumumkan lebih dari dua bulan sejak janji Presiden Prabowo pada awal September lalu. Selama menunggu realisasi janji itu, banyak kalangan berharap komisi tersebut akan diisi tokoh-tokoh yang memiliki integritas moral terpercaya dari kalangan akademisi hingga tokoh-tokoh masyarakat sipil. Namun ketika nama-nama komisioner diumumkan, segera dirasakan antiklimaks dan apatisme. Jimly dan Mahfud bisa jadi hanya dijadikan ‘bumper’ keputusan normatif karena delapan komisioner lainnya adalah anggota kabinet dan jenderal polisi. Sulit membayangkan terjadi evaluasi substansial terhadap sebuah lembaga dilakukan oleh para pimpinan dan eks pimpinan lembaga itu sendiri.
3. Meski data ekonomi menunjukkan geliat: penjualan ritel membaik, inflasi terkendali, dan industri pangan diperkuat dengan pembangunan 100 gudang Bulog, tetapi detail kebijakan memperlihatkan pola yang berulang: pemerintah menutup lubang dengan kebijakan ad-hoc tanpa menyelesaikan akar persoalan. Gudang dibangun, tetapi stok beras menumpuk dan berisiko rusak karena penyaluran lamban. Ini artinya, efisiensi fiskal hilang dan biaya sosial meningkat. Di sisi lain, rencana memperluas objek cukai hingga popok dan tisu basah menunjukkan fiskal mulai mengais ruang penerimaan baru, bukan memperkuat basis pajak atau meningkatkan kepatuhan. Ironisnya, semua jargon “kepastian hukum dan kepercayaan investor” justru dipertaruhkan ketika hukum terlihat lentur untuk kasus besar, sementara publik dikenai beban melalui cukai dan kenaikan harga. Ekonomi, politik, dan hukum saling terkait: ketika tata kelola lemah, biaya ekonomi akhirnya selalu dibayar rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 11 November 2025
