POLITIK
1. Sejarawan yang juga Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P Bonnie Triyana, menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Ia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin. Dia menyebut Soeharto memang seorang tokoh bangsa. Namun, fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM dan korupsi pada masa Orde Baru tidak bisa diabaikan. Dengan pemberian gelar ini, masyarakat akan kehilangan standar moral publik. Selain itu, pemberian gelar tersebut juga akan menimbulkan kontradiksi dengan semangat reformasi yang membatasi kekuasaan.
Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, sejak MPR periode lalu nama Soeharto sudah clear untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kendati begitu, Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo perihal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Nama Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan diberi gelar pahlawan nasional, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
2. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap buku sejarah Indonesia yang baru bisa diterbitkan pada Hari Sejarah, 14 Desember 2025. Ia menjelaskan, buku sejarah yang terdiri atas 10-11 jilid tersebut sudah selesai pada Agustus, saat ini masih pada tahap penyuntingan. Penulisan buku sejarah Indonesia ini melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di dalam negeri. Semula direncanakan terbit pada 17 Agustus, bertepatan 80 tahun kemerdekaan RI.
3. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan. Ini, kata Prabowo dalam siaran YouTube menyambut Hari Santri, menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Ia juga mengingatkan kembali kontribusi santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya momen Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori KH Hasyim Asy’ari. Semangat jihad para santri untuk menjaga keutuhan bangsa 80 tahun silam, masih relevan hingga kini.
HUKUM
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan, penyidik dari Jampidsus telah menggeledah sejumlah tempat terkait penanganan kasus korupsi ekspor limbah pabrik kelapa sawit (POME) di Ditjen Bea Cukai tahun 2022, pada Rabu lalu. Lokasi yang digeledah antara lain rumah Kasi Klasifikasi Barang I, Sofian Manahara.
Penyidik juga mendatangi Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya, Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara, serta kantor BLBC Medan. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan Sprindik No. Prin-71/F.2/Fd.2/09/2025 dan Sprin Sita No. Print-373/F.2/Fd.2/10/2025, yang diterbitkan pada 21 Oktober 2025.
EKONOMI
1. Ekonom Celios, Nailul Huda, meminta pengelolaan dana ke Kopdes Merah Putih (KMP) dilakukan hati-hati. Dari kajiannya, tingkat risiko gagal bayar utang (KMP) dapat mencapai 4-5% per tahun. Selain dari APBN Rp 16 triliun, pembiayaan KMP dapat diambil dari dana pemerintah Rp 200 triliun yang disimpan di 4 bank BUMN. Sehingga total dana yang disiapkan Rp 216 triliun. Jika Rp 216 triliun seluruhnya disalurkan ke Kopdes Merah Putih, kata Nailul, kegagalannya bisa mencapai Rp 10 triliun sendiri. Ia khawatir dengan jaminan utang dari dana desa, pembangunan di desa akan terhambat. Padahal, dana desa saat ini sudah menanggung beban berat, mulai dari pembangunan BUMDes hingga bansos.
2. Bank Indonesia (BI) mencatat tren peningkatan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada kredit konsumsi, seiring melambatnya pertumbuhan kredit di segmen ini. Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, Irman Robinson mengungkapkan, pertumbuhan kredit konsumsi pada September 2025 melambat menjadi 7,3% (yoy) dengan nilai Rp 2.307,3 triliun. Angka ini turun dibandingkan Agustus yang tumbuh 7,7% yoy atau Rp 2.295,4 triliun. NPL-nya masih di bawah 5%. Namun, menurut Irman, trennya cenderung meningkat.
Irman menambahkan, perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi, terutama dipengaruhi oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang hanya tumbuh 7,2% pada September 2025, sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 7,1%. Sementara itu, kredit kendaraan bermotor tercatat tumbuh tipis sebesar 0,7%, menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,4%. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat sebesar 7,70% yoy, sedikit meningkat dibandingkan 7,56% yoy pada Agustus 2025.
3. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menjamin kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun depan. Ia mengatakan, pemerintah tak akan zalim memotong kuota impor perusahaan yang taat aturan. Bahkan, kemungkinan kuotanya ditambah 10% seperti tahun ini. Tahun ini kuota impor BBM di SPBU swasta ditambah 10%. Hanya saja, di pertengahan tahun stok BBM swasta habis karena meningkatnya permintaan. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, semua SPBU swasta sepakat untuk negosiasi pembelian BBM dengan Pertamina. Meski begitu belum diketahui hasil akhirnya.
TRENDING MEDSOS
Projo trending di X, setelah warganet ramai menyoroti kunjungan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi bersama jajaran DPP Projo, ke kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Yang menjadi perhatian warganet adalah ketika Waketum relawan Projo, Freddy Damanik, yang bersama sejumlah pengurus lainnya mengaku diberikan kesempatan oleh Jokowi untuk melihat langsung ijazah universitas milik Jokowi. Bagi kebanyakan warganet, sikap Jokowi yang menunjukkan ijazahnya ke relawan Projo namun menolak untuk menunjukkannya di pengadilan sangatlah tidak wajar. Beberapa bahkan bilang aksi Jokowi itu seperti sebuah “dagelan”.
HIGHLIGHTS
1. Polemik pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua RI Soeharto kembali mengemuka menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025. Mensos Saifullah Yusuf mengeklaim usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional sudah melalui proses panjang, bahkan sejak sebelum ia menjabat. Isu ini memang sensitif. Partai Golkar yang mendukung, menyebut Soeharto berjasa bagi Indonesia. Namun, aktivis masyarakat sipil dan PDIP menolak dengan mengingatkan rekam jejak pemerintahan Orde Baru yang penuh pelanggaran HAM dan korupsi, sehingga dijatuhkan lewat gerakan reformasi. Korban-korban pelanggaran HAM Orde Baru pun banyak yang masih hidup. Dan, penuntasan keadilan yang mereka tuntut pun belum terpenuhi hingga kini. Selayaknya seorang pahlawan yang menjadi suri tauladan itu, harusnya bersih dari masalah-masalah yang bertentangan dengan standar moral, apalagi pelanggaran HAM dan korupsi.
2. Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, merilis lebih dahulu apa saja yang ‘diubah’ dari tim penulisan ulang sejarah bangsa. Langkah itu perlu dipertimbangkan karena bisa jadi akan ada penolakan keras dari warga bangsa setelah membaca ‘perubahan resmi sejarah’ tersebut setelah diberlakukan. Jika memang ada penolakan masif, masih bisa direvisi ulang sebelum diberlakukan. Perlu dicatat bahwa belum tentu semua dari 112 sejarawan yang ‘berhasil’ direkrut negara untuk mengubah sejarah itu, merupakan ahli-ahli sejarah terbaik, apalagi jika dihadapkan dengan para pelaku sejarahnya sendiri. Alasan lainnya, melibatkan selengkap-lengkapnya kalangan dalam penulisan sejarah sangatlah penting, agar pencatatannya menjadi lebih objektif, klir, dan komprehensif. Sebagai bangsa besar perlu kiranya menghapus pameo, bahwa sejarah ditulis oleh pemenang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Allliance
Sabtu, 25 Oktober 2025
