EKONOMI
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan mengalokasikan APBN untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia Financial Centre (IFC) di Bali, termasuk family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan. Family office merupakan skema layanan keuangan untuk mengelola kekayaan individu superkaya global agar menanamkan dananya di Indonesia. Namun, dia menggarisbawahi akan tetap mendukung jika akhirnya akan dieksekusi dengan pendanaan APBN, asalkan alokasi tepat sasaran dan tidak bocor.
Lingkaran utama Istana Kepresidenan dilaporkan tengah menyusun RUU tentang kawasan ekonomi khusus itu di Bali. Bahkan, Presiden Prabowo dikabarkan telah memberikan dukungan terhadap usulan membuat Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City di India dan Dubai International Financial Center di Uni Emirat Arab. Kawasan itu menawarkan insentif pajak dan regulasi minimal bagi investor asing.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, APBN per September 2025 mencatat defisit Rp 371,5 triliun atau 1,56% dari PDB. Sementara, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp 18 triliun. Defisit ini melonjak 52,7% dibanding defisit periode yang sama tahun lalu. Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 1.863,3 triliun atau 65% dari target 2025. Angka ini merosot 7,2% dari pendapatan periode yang sama 2024 sebesar Rp 2.008,6 triliun. Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4% dari outlook 2025.
Wamenkeu Suahasil Nazara menambahkan, belanja pemerintah pusat selama 9 bulan ini baru terealisasi Rp 1.589,9 triliun ini setara 59,7% dari outlook 2025, turun 1,6% dibanding September 2024. Sehingga dalam 3 bulan yang tersisa di tahun 2025, pemerintah harus dipacu mengeluarkan anggaran Rp 1.292,7 triliun. Percepatan belanja ini penting untuk turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L senilai Rp 800,9 triliun, 62,8% dari outlook, dan belanja non K/L Rp 789 triliun atau setara 56,8% dari outlook sampai akhir 2025.
3. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan PIK 2 Tropical Coastland merupakan langkah tepat. Status PSN bagi PIK 2 tak memiliki nilai strategis bagi masyarakat, melainkan memberi keuntungan bagi segelintir orang. Menurut dia, kawasan PIK 2 sebaiknya dibangun dengan pendekatan investasi swasta murni, tanpa mengganggu APBN.
Wijayanto menilai, dari 29 PSN yang masuk daftar PSN dalam Permenko Perekonomian No. 16/2025, mayoritas merupakan program penting untuk rakyat, namun kemungkinan tak menarik bagi investor untuk berpartisipasi. Dengan begitu, proyek akan mengandalkan APBN sementara kondisi fiskal menghadapi tantangan. Sehingga, PSN tak akan berdampak sepenuhnya terhadap perekonomian.
4. Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun kepada pemerintah karena khawatir tidak mampu terserap tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari alokasi anggaran Rp 71 triliun serta dana standby Rp 100 triliun, yang berhasil terserap Rp 99 triliun, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada pemerintah.
Tahun depan, Dadan mengungkap, BGN akan menerima Rp 268 triliun dan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga totalnya Rp 335 triliun. Dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun per hari.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan program makan bergizi gratis (MBG) ke dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal itu tertuang dalam Permenko Perekonomian No. 16/2025. Selain MBG, program strategis nasional yang baru adalah Program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketiganya merupakan program andalan Presiden Prabowo.
POLITIK
1. Presiden Prabowo memerintahkan 3 kementerian bekerja sama untuk membantu Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jatim, dan ponpes lainnya, supaya musibah yang menewaskan puluhan santri tidak terulang. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini, kerja sama ini di bawah koordinasi kementeriannya.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Cak Imin, korban meninggal dalam tragedi di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, sebanyak 67 santri, dan lebih dari 5 orang mengalami cacat fisik seumur hidup. Musibah itu berupa runtuhnya satu bangunan ponpes tiga lantai pada Senin, 29 September 2025, saat sedang digunakan untuk pengajian ratusan santri. Peristiwa ini, kata dia, merupakan musibah terbesar dalam sejarah pesantren Indonesia. Beberapa waktu lalu Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, hanya 50 dari sekitar 42.000 ponpes yang mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulu dikenal dengan sebutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, jumlah ponpes di Indonesia sebanyak 42.369, yang semuanya dikelola oleh swasta. Sedangkan jumlah madrasah jauh lebih banyak lagi, dan hanya 5% negeri. Karena dikelola swasta, kata Nasaruddin, terdapat kesulitan pendanaan, terutama ketika pondok pesantren mengalami musibah seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Berdasarkan kondisi tersebut, kata Cak Imin, pemerintah akan membuat kriteria untuk menentukan ponpes yang segera perlu dibantu.
2. Presiden AS Donald Trump, menurut keterangan pers Sekretariat Presiden RI hari ini, memuji Presiden Prabowo sebagai sosok luar biasa dari Indonesia. Pujian itu disampaikan Trump saat pidato dalam KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh di Kairo, Mesir, kemarin, yang dihadiri 27 negara. Setelah acara selesai, Prabowo berbicara dengan Trump di podium. Saat Prabowo bicara, mikrofon masih aktif sehingga suara Prabowo terdengar melalui pengeras suara. Prabowo minta kepada Trump supaya menyampaikan kepada anaknya, Eric atau Don Jr, untuk melakukan pertemuan.
HUKUM
Kasus dugaan korupsi pengadaan BBM di anak perusahaan PT Pertamina, yang diduga merugikan negara sebesar Rp 285 triliun, mulai disidangkan Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ada 5 terdakwa yang diadili berbarengan yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak ‘raja minyak’ Muhammad Riza Chalid; Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Tahun 2022-2024; Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Tahun 2023-2024; Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo.
TRENDING MEDSOS
#BoikotTrans7 trending di X, setelah warganet ramai menyoroti salah satu segmen pada program “Xpose Uncensored” yang tayang di Trans 7 karena dituding telah menyinggung martabat Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Narasi yang digunakan pada segmen tersebut dianggap melecehkan martabat ulama, terutama sosok kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, K.H. Anwar Manshur. Konten yang tayang pada Senin, 13 Oktober 2025 itu memicu gelombang kemarahan warganet khususnya yang berasal dari keluarga besar pesantren, alumni Lirboyo, dan simpatisan NU. Walau begitu, tak sedikit juga warganet yang menilai tayangan di Trans 7 tersebut sebagai potret nyata realita hubungan santri-kiai di Indonesia yang memang “berlebihan”. Bagi sebagian warganet, santri seharusnya menghormati kiai dengan cara yang wajar, tidak perlu sampai sujud dan bahkan cium kaki.
HIGHLIGHTS
1. Langkah BGN memutuskan mengembalikan dana Rp 70 triliun yang berpotensi tak terserap tahun ini, pantas mendapat apresiasi. Hal tersebut merupakan sikap sportif dengan mempertimbangkan kondisi objektif kemampuannya, di tengah sikap sejumlah pejabat tinggi lain yang berusaha mempertahankan agar dana tersebut tak perlu ditarik kembali. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk program prioritas lain, di saat hampir seluruh sektor terdampak pelambatan ekonomi.
2. Kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo, kini memperlihatkan paradoks antara ambisi besar dan tata kelola yang rapuh. Di satu sisi, proyek-proyek strategis nasional seperti MBG dan rencana IFC di Bali, dipromosikan sebagai simbol kebangkitan ekonomi; di sisi lain, defisit APBN meningkat tajam dan kapasitas serapan anggaran justru melemah. Politik anggaran terlihat makin elitis dan terpusat, saat keputusan strategis lebih ditentukan oleh lingkaran kekuasaan ketimbang kebutuhan rakyat. Sementara, hukum belum cukup kuat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskal maupun investasi negara. Akibatnya, ekonomi berjalan di atas fondasi politik yang rapuh: stabil di permukaan, tetapi sarat potensi krisis kepercayaan.
3. Beredar video yang menunjukkan Presiden Prabowo berbicara dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT Perdamaian di Mesir. Pembicaraan pribadi antara 2 kepala negara di sela suatu acara multilateral adalah hal yang lumrah. Namun, pembicaraan Prabowo dengan Trump itu ‘bocor’ gara-gara mikrofon di dekat mereka masih aktif, sehingga perkataan Prabowo dapat terdengar melalui pengeras suara. Dalam percakapan itu, Prabowo mengatakan kepada Trump bahwa ia ingin bertemu dengan anak Trump, Eric atau Don Jr. Dua anak Trump ini mengelola ‘kerajaan’ bisnis Trump: Trump Organization. Tentu saja insiden semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena, pembicaraan ‘sepotong’ yang ‘bocor’ itu dapat menimbulkan berbagai spekulasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 14 Oktober 2025
