POLITIK
1. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam sidang tahunan MPR hari ini, sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Jokowi, hadir. Istri Presiden ke-4 Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir, juga para mantan wakil presiden terdahulu; Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin. Megawati mengutus putrinya, yang Ketua DPR Puan Maharani, mewakili dirinya. Kata Puan, Megawati tidak bisa hadir karena tidak enak badan. Sementara, Sekjen Partai Gerindra Sugiono memastikan, hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati tetap baik dan sejuk.
2. Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR, yang selalu digelar menjelang HUT kemerdekaan RI. Berikut beberapa butir isi pidato Prabowo:
- Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi ke dirinya berjalan lancar, penuh kehormatan dan kedewasaan politik, sehingga mendapat pengakuan dunia.
- Demokrasi yang khas dan dianut Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, saling memaki, menghujat dan membenci.
- Mengingatkan ke semua pihak bahwa tidak ada yang lebih kuat dari hukum di Indonesia.
- Tak gentar menindak tegas aktivitas tambang ilegal, tak peduli siapapun yang membekinginya, termasuk jenderal hingga eks jenderal TNI/Polri.
3. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf, yang kini menjabat gubernur Aceh, berniat menemui Presiden Prabowo guna menagih kewajiban pemerintah pusat yang belum direalisasi sesuai perjanjian perdamaian Helsinki. Perjanjian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani di ibu kota Finlandia pada 15 Agustus 2005, menjadi kesepakatan berakhirnya pemberontakan separatis GAM yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Atas kesediaan GAM mengakhiri gerakan separatis, pemerintah pusat memberikan sejumlah konsesi yang tertuang dalam perjanjian Helsinki tersebut. Salah satu konsesi yang belum direalisasi pemerintah, kata Muzakir, adalah pemberian lahan pertanian 2 hektare kepada setiap kombatan GAM. Untuk keperluan itulah Muzakir hendak menemui Prabowo.
EKONOMI
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, yang diteken Sri Mulyani, jatah anggaran kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931.648.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan peraturan serupa untuk tahun anggaran 2025 yakni Rp 878.913.000. Ada kenaikan sebesar Rp 52.735.000 atau sekitar 6%. Dalam peraturan baru itu juga ditetapkan jatah anggaran pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat tersebut sebesar Rp 42.350.000 per unit per tahun.
2. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kuartal II-2025 sebanyak USD 433,3 miliar, atau setara Rp 6.989,03 triliun. ULN Indonesia tumbuh 6,1% secara tahunan, sedikit melambat dibanding pertumbuhan kuartal I-2025 yang 6,4% (yoy). Dari jumlah itu, ULN pemerintah sebesar USD 210,1 miliar, tumbuh 10% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal I-2025 sebesar 7,6% (yoy). Sementara ULN swasta tercatat USD 194,9 miliar, terkontraksi 0,7% yoy, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Rasio ULN Indonesia terhadap PDB tercatat 30,5%, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I-2025 yang mencapai 30,7%.
3. Presiden Prabowo yakin pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan mencapai sekitar 5%, setelah berhasil tumbuh 5,12% pada kuartal II-2025. Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, Prabowo mengatakan, di tengah konflik politik dan ekonomi global, ekonomi Indonesia tumbuh 5% dan para ekonom yakin akan semakin meningkat. Ia juga membanggakan capaian investasi sepanjang semester I-2025 yang mencapai Rp 942,9 triliun, naik 13% (yoy), dan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Prabowo juga menyoroti pertumbuhan yang konsisten di atas 5% selama tujuh tahun terakhir tapi tidak tercermin dalam kehidupan rakyat. Hanya dinikmati segelintir orang. Menurut dia, itu disebabkan distorsi sistem ekonomi yang menyimpang dari UUD 1945, khususnya Pasal 33. Ia mencontohkan, sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Lalu, meskipun petani sudah diberi berbagai subsidi, mulai pupuk, alat pertanian, hingga beras, harga pangan tetap tidak terjangkau bagi sebagian rakyat.
4. Presiden Prabowo mengeklaim, tingkat pengangguran berhasil ditekan ke titik terendah sejak krisis 1998. Ia juga menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% secepatnya melalui pembentukan Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ia juga menyampaikan upaya pemerintah menyejahterakan rakyat. Salah satunya, pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mengelola aset lebih dari USD 1 triliun, dan akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas di bidang hilirisasi.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06% dibanding Februari 2024. Sementara per Maret 2025 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta jiwa, atau 0,85%, turun dari 1,26% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
HUKUM
Dalam melakukan pengumpulan barang bukti untuk perkara dugaan korupsi kuota haji 2024, KPK menemukan indikasi penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh kantor biro perjalanan haji Maktour, yang berlokasi di wilayah Jakarta. Sedangkan tempat lain yang digeledah, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hari ini, relatif kondusif. Berdasarkan taksiran awal KPK, kasus itu merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun. KPK memang belum menetapkan tersangka, namun sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas; Fuad Hasan Masyhur (FHM), pemilik travel haji Maktour; dan staf khusus Yaqut. KPK pun berencana akan memeriksa lagi Yaqut, setelah dia diperiksa pada 7 Agustus lalu.
TRENDING MEDSOS
Setelah media sosial diramaikan dengan aksi protes warga Pati pada 13 Agustus lalu, kini muncul banyak cuitan dari akun-akun yang diduga “buzzer pemerintah” yang mengangkat tema “manfaat pajak”. Akun buzzer tersebut serentak mencuitkan manfaat pajak dan seolah setuju akan kebijakan kenaikan pajak bumi bangunan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Namun, warganet di X tentu saja sudah cukup cerdas untuk membedakan cuitan organik dan cuitan “bayaran”. Banyak warganet geram karena kebiasaan buzzer bayaran tersebut seperti sudah jadi kebiasaan pemerintah. Begitu ada isu yang sensitif di masyarakat, bukannya melakukan perbaikan, pemerintah justru memilih untuk meredam keramaian dengan buzzer.
HIGHLIGHTS
1. Pidato menggebu-gebu Presiden Prabowo bahwa dia tak akan gentar menindak tegas aktivitas tambang ilegal, tak peduli siapapun yang membekinginya, termasuk jenderal hingga eks jenderal TNI/Polri, merupakan janji yang juga pernah diucapkannya dalam kampanye Pilpres. Ada banyak aktivitas tambang ilegal yang dilaporkan sejumlah pihak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan mencatat bahwa setidaknya per November 2024, terdapat sekitar 2.000 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebar di Indonesia. Namun hingga Prabowo mengulangi janjinya lagi di sidang tahunan hari ini, belum pernah ada rilis resmi dari pemerintah yang membeberkan secara gamblang berapa PETI yang telah ditutup, berapa orang ditangkap, dan siapa saja yang menjadi beking aktivitas terlarang tersebut.
2. Tahun depan, sesuai Permenkeu No. 32 Tahun 2025, jatah mobil untuk pejabat eselon 1 sebesar Rp 931.648.000, mendekati angka Rp 1 M, naik sekitar 6% dari tahun ini. Kenaikan pengeluaran kas negara untuk pembelian mobil pejabat tersebut terjadi di tengah suara riuh pemerintah melakukan efisiensi, termasuk memangkas dana APBN untuk daerah. Yang berakibat sejumlah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan milik rakyatnya secara membabi-buta, demi menambal tekor kas daerah. Terasa ironis keputusan Menkeu Sri Mulyani itu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 15 Agustus 2025
