POLITIK
1. Ribuan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini. Mereka menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Aksi protes warga Pati tersebut dipicu oleh kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Meskipun kemudian kenaikan itu sudah dibatalkan oleh Sudewo, tapi warga masih tetap menggelar demo dengan tajuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, karena sudah telanjur kecewa dengan sang bupati.
Kemarin, sebelum demo ini digelar sudah mengalir donasi berupa minuman kemasan, makanan kecil, dan buah-buahan yang dikumpulkan di alun-alun yang berada di depan kantor bupati, sebagai bentuk unjuk dukungan terhadap aksi massa tersebut.
Bupati Sudewo lantas menemui massa pendemo, tapi tak bertahan lama. Dari dalam mobil, kader Partai Gerindra itu muncul melalui jendela sunroof. Namun, baru sebentar berpidato dan mengucapkan maaf, massa menimpuk dia dengan sandal dan botol minuman secara bertubi-tubi, sehingga dia meninggalkan arena demo. Massa kemudian mencoba merobohkan pintu gerbang besi kantor kabupaten, yang dicegah dengan tembakan meriam air oleh polisi. Gas air mata ditembakkan oleh polisi. Sebuah mobil polisi terbakar.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melayangkan surat pemberitahuan ke DPR mengenai hakim konstitusi yang akan pensiun dalam beberapa waktu mendatang, yakni Arief Hidayat dan Anwar Usman. Dengan pemberitahuan ini DPR diharapkan menyiapkan penggantinya. Arief Hidayat akan pensiun pada Februari 2026 dan Anwar Usman, yang pamannya Wapres Gibran, akan pensiun pada akhir Desember 2026.
HUKUM
1. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya itu terkait dengan isi podcast-nya, khususnya yang membahas tentang ijazah Jokowi, yang mungkin dinilai kepolisian mengandung unsur pidana. Menurut Samad, podcast-nya merupakan bagian edukasi dan kritik yang baik, sehingga jika dipidanakan akan bermakna sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.
2. Personel KPK, hari ini, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta terhadap direksi sebuah BUMN, Inhutani V. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkap, selain petinggi BUMN tersebut juga ditangkap pihak swasta. Namun, ia tidak membeberkan kasusnya.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeklaim masyarakat kelompok bawah telah menikmati langsung APBN. Sepanjang tahun ini nilainya mencapai Rp 1.333 triliun. Tahun depan, jumlahnya akan lebih besar lagi. Hal itu, kata Sri Mulyani, akan disampaikan Presiden dalam pidato pengantar nota keuangan yang akan dibacakan Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurut dia, anggaran negara, khususnya melalui perlindungan sosial (perlinsos) dirancang untuk membantu masyarakat yang paling lemah. Dari tahun ke tahun anggaran perlinsos terus naik. Pada 2025 nilainya Rp 503,2 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun. Tahun 2023 nilainya Rp 476 triliun, lebih tinggi dari 2022 yang Rp 431,5 triliun.
2. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, pemerintah punya potensi penerimaan negara lewat sumber pajak alternatif baru yang diestimasikan bisa mencapai Rp 469-524 triliun per tahun. Dalam laporannya, Celios merinci potensi tersebut. Pertama adalah pajak kekayaan, yang dari 50 orang terkaya saja bisa diperoleh Rp 81,6 triliun. Lalu, pajak digital dengan estimasi Rp 22,5-29,5 triliun; pajak karton Rp 76,4 triliun; pajak capital gain Rp 7 triliun; pajak kepemilikan rumah ketiga Rp 2,8-4,7 triliun; dan pajak warisan Rp 6-20 triliun
Selain itu, pajak produksi batu bara Rp 34,3-66,5 triliun; pajak windfall profit sektor ekstraktif Rp 49,8 triliun; dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) Rp 3,9 triliun. Ada juga potensi penerimaan dari pajak kerusakan keanekaragaman hayati (biodiversity loss tax) Rp 48,6 triliun; penghentian insentif pajak pro-konglomerat Rp 137,4 triliun. Dengan demikian, kata Celios, negara sangat mungkin menumbuhkan penerimaan tanpa harus memperbesar beban kelompok rentan. Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, memastikan usulan itu akan dikaji di internal Kemenkeu.
3. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku, salah satu hambatan dari lambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah terkendala penggunaan aplikasi Klik SPHP. Sejumlah pedagang kesulitan menggunakan aplikasi itu karena tak terbiasa memakai smartphone. Selain hambatan aplikasi, para pengecer memiliki keterbatasan karena dibatasi maksimal hanya bisa membeli 2 ton beras SPHP.
Bulog juga bakal menggandeng Pegadaian, Koperasi Merah Putih, koperasi BUMN, dan TNI-Polri untuk mempercepat distribusi beras SPHP. Hingga Senin (11//8/2025), Bulog baru mendistribusikan 16 ribu ton atau 1,27% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti aksi unjuk rasa ribuan warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025). Aksi tersebut berujung rusuh setelah aparat polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempar ratusan gelas air mineral ke arah barisan aparat. Bupati Sudewo dievakuasi dari kantornya dengan mobil taktis Brimob, setelah sempat keluar dari mobil, menyapa demonstran, dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, massa menyambut sapaan Sudewo dengan lemparan sandal hingga akhirnya dia dievakuasi. Warganet di X ramai memberi apresiasi kepada warga Pati yang terlibat aksi protes. Beberapa bahkan sepakat menobatkan warga Pati sebagai role model demonstran yang sesungguhnya, yaitu tidak dikotak-kotakkan oleh strata pendidikan dan sosial melainkan semua golongan masyarakat ikut turun ke jalan untuk menyuarakan protesnya terhadap pejabat pemerintahan yang semena-mena.
HIGHLIGHT
Dalam peta pergerakan politik Indonesia nama Kabupaten Pati nyaris tidak pernah disebut, atau masuk dalam catatan. Pada umumnya, keriuhan politik selama ini terjadi di kota-kota besar atau kota yang mempunyai universitas yang terkenal secara nasional. Namun, daerah kabupaten di Jawa Tengah ini sekarang sedang bergolak, meskipun tidak mempunyai perguruan tinggi yang terkenal. Rakyatnya berbondong-bondong hadir memprotes sang bupati. Rencana aksi massa itu sudah disuarakan melalui media sosial jauh hari, dan terbukti terlaksana hari ini. Peristiwa hari ini di Pati semestinya bisa menjadi bahan mawas diri bagi kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mana pun bahwa rakyat juga punya keberanian untuk bersuara dan bersikap.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 13 Agustus 2025
