POLITIK
1. Presiden Prabowo akan melantik Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Dia juga akan mendapat kenaikan pangkat jenderal penuh (bintang 4). Posisi Letjen Tandyo sekarang adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad). Dia akan mendampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pelantikan akan dilakukan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, besok, Minggu (10/8/2025).
Pengisian posisi wakil panglima TNI itu, yang kosong selama puluhan tahun, berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2025, yang mengubah Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Juga berdasarkan perpres tersebut pemimpin 3 kesatuan pasukan khusus TNI yakni Korps Marinir TNI AL, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, diganti penamaan dari “komandan jenderal” dengan pangkat bintang 2, menjadi “panglima” dengan pangkat bintang 3.
Pelantikan panglima 3 kesatuan tersebut juga dilakukan besok di Batujajar. Mereka adalah Mayjen Djon Afriandi, diangkat sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), TNI AD; Mayjen Endi Supardi, diangkat sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar), TNI AL; Marsda Deny Muis, diangkat sebagai Panglima Komando Pasukan Gerak Cepat (Pangkopasgat), TNI AU.
HUKUM
1. KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (umur 39 tahun) sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, setelah dia ditangkap di Makassar. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, hari ini menjelaskan, selain Abdul Azis ada 4 tersangka lain yang juga sudah ditahan dalam kasus tersebut; 2 orang pejabat pemerintah (penerima suap), dan 2 orang swasta yang mengerjakan proyek tersebut (pemberi suap).
Konstruksi kasus adalah pengaturan supaya proyek pembangunan/renovasi RSUD dikerjakan oleh PT Pilar Cerdas Putra (PCP). Nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Dari jumlah tersebut, Bupati Abdul Azis dan Ageng Dermanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek, minta jatah commitment fee sebesar 8%, sekitar Rp 9 miliar.
2. Gara-gara Abdul Azis, yang kader Nasdem, ditangkap KPK, Ketum Nasdem Surya Paloh memerintahkan fraksinya di Komisi III DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK guna membahas terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT). Perintah itu dikeluarkan Paloh di Makassar saat Rakernas Nasdem, kemarin. Dalam acara tersebut, Paloh menyatakan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dengan sikap kritis.
3. KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Atas temuan itu, kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, KPK mulai melakukan penyidikan untuk mengusut. Oleh karena itu, kata dia, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas akan kembali dipanggil untuk diminta keterangan. Yaqut sudah diperiksa KPK pada Kamis (7/8/2025).
4. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, pihaknya sedang mencari pemilik akun media sosial yang menyebarkan isu dirinya ngamuk ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena dia mendapat jabatan tidak sesuai yang dijanjikan. Kapolri melakukan mutasi terhadap puluhan perwira tinggi beberapa hari lalu. Karyoto ditugaskan sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam).
Menurut kabar di medsos itu, Karyoto yang seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit melabrak Listyo karena posisi baru itu tidak sesuai yang dijanjikan, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Karyoto menyatakan, kabar itu tidak benar, bahkan ia mengaku hormat kepada Kapolri. Dia berjanji akan melakukan proses hukum apabila sudah berhasil menemukan sosok pemilik akun tersebut.
EKONOMI
1. Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta kepada badan statistik PBB, yakni United Nations Statistics Division dan UN Statistical Commission, untuk melakukan audit data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, permintaan itu bertujuan menjaga kredibilitas data BPS. Celios menilai, ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 5,12% versi BPS dengan kondisi riil perekonomian. Sedangkan data tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademis, analis perbankan, dunia usaha, dan masyarakat umum.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. Media menjelaskan, data BPS tidak hanya soal teknis, tapi juga berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat bisa menyesatkan pengambilan kebijakan.
Menanggapi permintaan Celios tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, BPS merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengurus statistik nasional dan telah bekerja selama puluhan tahun, sehingga pemerintah mempercayakan hal tersebut kepada BPS. Hasilnya bagus atau kurang bagus, menurut Haryo, pemerintah percaya kepada BPS. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12%, naik signifikan dari kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%.
2. Presiden Prabowo meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung konsep Indonesia Incorporated guna mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, seperti cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Dalam arahan kepada anggota Kadin sebelum berangkat mengikuti retret di Akmil Magelang, Prabowo mengimbau anggota Kadin tak hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok usahanya, melainkan nasib sesama bangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu adalah bagian dari semangat Indonesia Inc.
Acara pengarahan itu dilakukan di rumah Prabowo di Hambalang, yang dihadiri banyak pengusaha besar, antara lain Tomy Winata, Aburizal Bakrie, James T Riady, Oesman Sapta, dan sebagainya. Sekitar 200 pengurus Kadin pusat dan daerah menjadi peserta retret yang digelar selama 8-10 Agustus 2025.
3. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, kelangkaan ataupun ketiadaan stok beras di pasar, terkonfirmasi dalam pertemuan dengan pelaku usaha beras. Salah satu sebabnya adalah banyak perusahaan penggilingan padi tutup. Sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil di Karawang menutup usahanya. Sebabnya, kata Yeka, selain karena persaingan usaha juga karena ketakutan menyusul temuan beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5-10 ton, dari rata-rata 100 ton sebelumnya.
TRENDING MEDSOS
Film animasi “Merah Putih One for All” masih menjadi sorotan warganet di X karena kualitas animasinya yang buruk. Rumah produksi di balik animasi bertema nasionalisme tersebut adalah Perfiki Kreasindo, yang menurut situs perfiki.com merupakan bagian dari Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Setelah ramai mendapat kritik negatif dari warganet, situs perfiki.com sudah tidak dapat diakses lagi. Warganet semakin ramai “menyinyir”, ketika beredar informasi anggaran untuk pembuatan film ini disebut mencapai Rp 6,7 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai tidak sebanding dengan kualitas akhir film yang sangat buruk. Banyak juga yang berpendapat film tersebut tidak layak tayang di bioskop.
HIGHLIGHTS
1. Para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalani retret di Akmil Magelang, seperti yang sudah dijalani oleh para menteri dan kepala daerah. Dalam pesan sebelum retret, Prabowo minta Kadin mendukung konsep Indonesia Incorporated guna mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, seperti cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Prabowo mengimbau anggota Kadin tak hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok usahanya, melainkan nasib sesama bangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publik tentu berharap, pesan Presiden tersebut dapat menggerakkan hati pengurus dan anggota Kadin.
2. Di tengah sorotan Celios yang meminta audit data BPS ke PBB, pemerintah tetap menegaskan kepercayaan pada angka 5,12% meski realitas ekonomi dipertanyakan. Prabowo menyerukan Indonesia Incorporated, mengajak pengusaha besar memikirkan rakyat miskin. Sementara itu, krisis beras akibat banyaknya penggilingan tutup, menegaskan jurang antara narasi optimistis dan kenyataan di lapangan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 9 Agustus 2025
