POLITIK
1. Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap Iran karena melanggar keutuhan wilayah dan kedaulatan Iran. Sikap Indonesia tersebut disampaikan oleh Jubir Kementerian Luar Negeri RI, Ruliansyah Soemirat, hari ini. Terkait 42 WNI yang sempat terjebak di Yerusalem saat melakukan ziarah, kata pejabat Kemlu, Judha Nugraha, sudah berada di Indonesia setelah keluar dari Israel melalui Yordania menggunakan jalan darat.
KBRI Amman mencatat ada 194 WNI yang saat ini berada di Israel, yang sebagian besar merupakan pelajar yang sedang magang. Sementara, WNI di Iran tercatat 386 orang, yang mayoritas berada di Kota Qom dan merupakan pelajar dan mahasiswa. Kemlu RI menyatakan akan melakukan operasi evakusi WNI jika perang Iran-Israel memasuki tahap Siaga 1.
2. Warga Aceh dan eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo mengembalikan 4 pulau ke Provinsi Aceh. Sebelumnya, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Panjang, yang semula berada di wilayah administrasi Aceh dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara melalui keputusan Mendagri Tito Karnavian.
Perubahan itu mendapat penentangan dari Pemprov Aceh. Ajakan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk mengelola bersama 4 pulau tersebut, ditolak Muzakir. Akhirnya melalui rapat terbatas di Istana Presiden Jakarta, kemarin, Presiden Prabowo melalui video call memutuskan 4 pulau tersebut dikembalikan ke Aceh. Rapat itu diikuti oleh 2 gubernur itu, Mendagri Tito, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
HUKUM
Kejaksaan Agung kemarin mengumumkan sekaligus memamerkan timbunan uang pecahan Rp 100.000 yang disebut sebanyak Rp 11,8 triliun. Uang itu dikatakan Kejagung sebagai sitaan setelah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari 5 anak perusahaan di bawah Wilmar Group, dalam kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) periode 2021-2022. Ini merupakan penyitaan dengan nilai terbesar dalam sejarah Kejagung. Namun, Wilmar International Limited (induk perusahaan Wilmar) membantah klaim Kejagung itu.
Menurut perusahaan tersebut, uang sebanyak itu merupakan dana jaminan untuk menunjukkan itikad baik Wilmar Group dalam proses hukum kasus korupsi ekspor CPO yang kini masih bergulir di tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Penempatan dana jaminan ini atas permintaan dari Kejagung, yang jumlahnya sesuai dengan kerugian negara berdasarkan hitungan Kejagung. Uang itu akan dikembalikan ke perusahaan apabila MA menjatuhkan vonis yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat sebelumnya. Sebaliknya, uang itu bakal diserahkan seluruh maupun sebagian apabila MA memutuskan Wilmar Group bersalah atas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
EKONOMI
1. Setelah Indonesia 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan dalam kategori daya saing, tahun ini mengalami kemerosotan 13 peringkat ke posisi 40 dari 69 negara —penurunan terdalam di antara negara Asia Tenggara. Data tersebut berdasarkan riset dari IMD World Competitiveness Center (WCC). Tahun lalu, Indonesia duduk di peringkat 27. Penurunan 13 peringkat ini membuat Indonesia sejajar dengan Turki sebagai negara dengan kejatuhan terdalam. Turki terpuruk karena krisis mata uang, sementara Indonesia tergelincir di hampir semua faktor. Penurunan tajam Indonesia terutama dipicu lemahnya efisiensi pemerintah, bisnis, dan infrastruktur. Hanya satu faktor yang stagnan, yakni performa ekonomi.
Lembaga Manajemen FEB UI, yang merupakan mitra riset IMD di Indonesia, menyarankan perombakan menyeluruh terutama dalam penguatan SDM produktif dan perencanaan pembangunan dari hulu ke hilir. Peringkat buruk Indonesia di bidang pendidikan (62), kesehatan (63), dan efektivitas institusi (51) menunjukkan perlunya investasi serius pada pondasi pembangunan jangka panjang. Jika tidak, ancaman stagnasi daya saing bisa menjadi penghalang utama dalam mengejar target pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
2. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,5%, suku bunga Deposit Facility tetap 4,75%, dan suku bunga Lending Facility tetap 6,25%. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 ± 1, stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi serta perlunya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perry mengatakan, BI memperkirakan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025. Keseluruhan tahun, BI memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 4,6-5,4%. Perekonomian Indonesia akan terpengaruh oleh situasi global yang kini masih penuh ketidakpastian. Sederet ketidakpastian tersebut dipicu oleh dinamika perang dagang pasca Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan impor tarif. Di samping itu ketegangan geopolitik semakin panas, terutama karena perang Israel dan Iran.
3. Pemerintah mulai melonggarkan blokir anggaran di 99 Kementerian/Lembaga (KL) setelah sebelumnya menjalankan efisiensi anggaran besar-besaran. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, hingga pertengahan Juni 2025, total anggaran yang dibuka telah mencapai Rp 129 triliun. Menurut Luky, anggaran yang dibuka diprioritaskan untuk mendukung K/L baru di Kabinet Merah Putih serta K/L hasil restrukturisasi. Selain itu, dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja operasional, dan pembiayaan program prioritas nasional.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti konferensi pers Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyita uang senilai Rp 11,8 triliun terkait kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022 yang menjerat korporasi Wilmar Group. Banyak warganet merasa prihatin, sebab uang yang “menggunung” tersebut menjadi bukti bahwa kinerja kepolisian RI dan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, selama ini masih sangat jauh dari ekspektasi.
HIGHLIGHTS
1. Ketika mengumumkan perkembangan kasus dugaan korupsi ekspor CPO, Kejagung memamerkan timbunan uang pecahan merah Rp 100.000, yang diklaim sebanyak Rp 11,8 triliun. Kejagung menyebut bahwa itu uang sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang dilakukan 5 perusahaan di bawah Wilmar Group. Uang sejumlah itu disebut sebagai sitaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Publik pun dibuat terpana, karena belum pernah melihat tumpukan uang sebanyak itu. Sebaliknya, menurut pihak Wilmar, itu uang titipan sebagai unjuk itikad baik perusahaan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dari pernyataan berbeda dari 2 lembaga tersebut, terlihat bahwa Kejagung tidak secara fair menjelaskan status uang tersebut. Sebab, pada kenyataannya perkara kasus tersebut belum selesai, masih berproses di MA. Kejagung nampaknya membutuhkan timbunan uang sebanyak itu untuk keperluan pencitraan diri saja. Namun, jika fakta berbeda dengan citra yang hendak digapai, upaya pencitraan itu justru berbuah tidak sedap.
2. Kemerosotan daya saing Indonesia di dunia internasional, merupakan pukulan bagi pemerintah. Ada beban berat bagi Presiden Prabowo untuk membangun kembali kepercayaan dunia dengan menata ulang dan mengevaluasi semua faktor yang menjadi penyebab terpuruknya Indonesia. Inefisiensi pemerintah misalnya, menjadi faktor penting dalam kemerosotan daya saing Indonesia. Karena itu, seyogyanya memikirkan ulang dan selanjutnya memutuskan secara matang rencana pembentukan banyak lembaga baru di pemerintahan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 18 Juni 2025
