EKONOMI
1. Kementerian Koperasi akan meminta anggaran tambahan lebih dari Rp 1,2 triliun untuk menyiapkan pengawas dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Rencananya akan ada 3 pengawas pada masing-masing 80.000 koperasi. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop, Herbert HO Siagian berharap, ada tambahan anggaran dari APBN pada bulan Juli. Angka Rp 1,2 triliun muncul dari perhitungan biaya pelatihan yang sebesar Rp 5 juta per orang. Permintaan tambahan anggaran tersebut baru berasal dari Deputi Pengawasan, jika ditambah dengan deputi lain maka nilainya bisa lebih besar. Meski demikian, saat ini pihaknya masih belum mengajukan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan karena masih dalam tahap efisiensi.
Sementara pengamat Koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai Kopdes Merah Putih yang didanai dari APBN, APBD, dan APBDes serta pinjaman luar, merusak kemandirian, demokrasi, dan otonomi masyarakat. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah seperti mengulang kebijakan Orde Baru ketika membangun Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang kemudian diintegrasikan dengan Koperasi Unit Desa (KUD), yang mati suri ketika privilege -nya dicabut dengan keluarnya Inpres No. 18/1998. Kegagalan KUD disebabkan pengembangannya banyak diintervensi, dan pendiriannya hanya demi mendapat fasilitas dari pemerintah. Koperasi, apapun itu jenisnya, mestinya dikembangkan di atas organisasi yang baik. Koperasi itu adalah entitas bisnis otonom, dan secara administrasi publik merupakan badan hukum privat yang diakui oleh negara.
2. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro melaporkan, tingkat tabungan kelompok bawah dan atas dalam tren yang melambat pada periode Ramadan 2025. Dalam laporan Mandiri Institute per 6 April 2025, tingkat tabungan kelompok bawah terus melambat di level 79,8 pada Maret 2025, turun dari 84,4 per Maret 2024, dan berada pada level terendah pada Ramadan 2025. Hal ini dinilai menunjukkan daya beli yang makin tergerus. Sementara indeks tingkat tabungan kelas menengah berada pada level 101,8 pada Maret 2025, stagnan dibanding Maret 2024 yang 101,1. Ini mengindikasikan perilaku menahan belanja. Belanja Ramadan 2025 mencapai puncaknya pada minggu ke-4, kemudian melambat pada libur Idulfitri, beda dengan tahun sebelumnya, puncak belanja pada libur Idulfitri. Belanja juga baru meningkat signifikan sejak minggu ke-3 Ramadan 2025. Ini menunjukkan ketergantungan terhadap THR untuk mendukung konsumsi selama Ramadan 2025.
3. Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang melambat selama 3 bulan berturut-turut menandakan peningkatan tekanan pada daya beli rumah tangga. IKK pada Maret 2025 turun ke 121,1 dari 126,4 pada Februari, merupakan level terendah sejak Oktober 2024. Ia menggarisbawahi 6 subkomponen indeks yang turun, menandakan pesimisme yang meluas di kalangan konsumen. Ke depannya, erosi terus-menerus dalam sentimen konsumen menimbulkan risiko signifikan terhadap permintaan domestik, khususnya konsumsi, yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan PDB. Dengan inflasi yang masih rendah, tetapi rupiah tertekan dan upah riil stagnan, maka hambatan pada pengeluaran tersier atau diskresioner dapat meningkat, khususnya di antara kelompok berpenghasilan menengah yang rentan.
POLITIK
1. Setelah perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menemui pimpinan UGM untuk mendapatkan klarifikasi atas ijazah mantan Presiden Jokowi, tim tersebut hari ini menemui langsung Jokowi di rumahnya di Solo, Jateng. Pimpinan UGM memastikan bahwa Jokowi kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, tapi tidak bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi karena ada di tangan Jokowi. Saat menemui Jokowi tadi pagi, perwakilan tim ini diterima Jokowi, tapi Jokowi menolak menunjukkan ijazah sarjananya. Alasannya, dia tidak ada kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada TPUA. Namun, Jokowi menunjukkan seluruh ijazahnya dari SD sampai sarjana kepada wartawan, hanya saja wartawan dilarang memotretnya.
2. Saat Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menggelar diskusi bertajuk ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’, hadir seseorang berpakaian sipil yang dari wajahnya terlihat berusia jauh di atas mahasiswa. Ketika para mahasiswa minta orang itu mengungkap identitasnya, dia tidak mau dan kemudian meninggalkan tempat diskusi. Kapendam IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy, hari ini mengakui bahwa ada seorang anggota TNI yang mendatangi acara diskusi yang digelar pada Senin (14/4/2025). Tugas anggota TNI itu, kata Andy, untuk monitoring wilayah, karena beredar pamflet undangan diskusi yang terbuka untuk umum. Namun, Andy membantah pihaknya menugaskan personel berpakaian sipil untuk hadir dalam diskusi.
3. Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, membantah kabar Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan. Teddy mengatakan, Hasan masih tetap ngantor seperti biasa di PCO. Hasan mendapat sorotan setelah mengeluarkan komentar terhadap peristiwa teror terhadap wartawan Tempo berupa kiriman kepala babi, dengan kata-kata “dimasak saja”. Komentar Hasan itu dinilai banyak kalangan sebagai “tidak peka”, dan menoleransi teror terhadap kebebasan pers. Presiden Prabowo pun mengakui pernyataan Hasan itu teledor dan keliru.
HUKUM
Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang kepada Bareskrim Polri. Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengatakan, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tidak memenuhi petunjuk yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, berupa indikasi kuat tindak pidana korupsi. Kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang tersebut sempat menjadi heboh sampai Presiden Prabowo turun tangan memerintahkan TNI AL mencabut pagar sepanjang sekitar 30 km. Pagar tersebut menjadi batas atas laut yang sudah dikapling dan sudah bersertifikat hak guna bangunan dan hak milik.
TRENDING MEDSOS
Nama “Hercules” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti kunjungan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules mengaku datang ke kediaman Jokowi untuk bersilaturahmi sebagai kolega lama ketika Jokowi masih menjabat gubernur Jakarta. Hercules lantas bicara soal ijazah Jokowi yang kembali jadi polemik. Ia mengaku yakin ijazah Jokowi asli. Warganet lantas ramai mempertanyakan kapabilitas Hercules yang mantan seorang preman, namun dapat berbicara di hadapan publik seolah mewakili Jokowi layaknya seorang juru bicara.
HIGHLIGHTS
1. Program pembuatan Kopdes Merah Putih se-Indonesia sebanyak 80.000 unit sudah menjadi perhatian publik, mengingat tingkat kemasifannya; baik dari sisi kuantitas maupun nilai uang yang akan digunakan untuk menggarap proyek raksasa itu. Satu kopdes dapat modal Rp 5 miliar, yang berarti total mencapai Rp 400 triliun. Angka Rp 1,2 triliun untuk pengawasan, apakah sudah termasuk dalam Rp 400 triliun, masih belum jelas. Namun, yang masih menjadi tanda tanya besar publik adalah apakah proyek tersebut sudah didahului dengan studi kelayakan yang benar? Jika sudah ada, tentu sebaiknya dipaparkan secara terbuka, mengingat uang yang akan dipakai untuk Kopdes sebagian juga berasal dari publik. Apalagi berdasarkan pengalaman di era Orde Baru, pembentukan koperasi yang diinstruksikan dari atas, hanya membuahkan kegagalan.
2. Ada tindakan kontradiktif dari keputusan Jokowi menunjukkan ijazah-ijazah pendidikannya kepada wartawan. Semula dia mengatakan, hanya atas perintah pengadilan dia akan mau menunjukkan ijazahnya. Namun, tiba-tiba dia menunjukkan ijazah-ijazahnya itu kepada wartawan, tapi tidak boleh diambil gambarnya. Sesuai amanat undang-undang, tugas jurnalis atau wartawan adalah menghimpun informasi untuk disampaikan kepada publik melalui pemberitaan media massa. Dalam bertugas, wartawan wajib mengumpulkan data selengkap-lengkapnya untuk selanjutnya disusun sebagai laporan jurnalistik. Wartawan di lapangan, bisa jadi bukanlah seorang yang memiliki keahlian lebih terkait objek pemberitaan yang sedang diliputnya. Terkait dengan kontroversi ijazah Jokowi, seharusnya wartawan diberi kesempatan mengambil gambar ijazah-ijazah itu, dan selanjutnya media akan ‘menguji’ kebenaran objek tersebut kepada ahlinya melalui gambar, baik itu foto atau video rekamannya, kepada ahli di bidangnya. Tindakan Jokowi menunjukkan ijazahnya namun melarang wartawan mendokumentasikannya, pantas disayangkan sebagai seorang negarawan. Dalam kasus ini, terkesan Jokowi sedang menutupi sesuatu yang ingin dirahasiakannya, atau justru dia terkesan sedang mencari panggung agar terus menjadi perhatian publik dengan menunggangi gelombang aksi publik yang mempertanyakan keabsahan ijazahnya itu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 16 April 2025
