POLITIK
1. Anggota Komisi I Fraksi PDIP DPR, TB Hasanuddin, meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk meneken surat perintah penarikan seluruh prajurit TNI dari jabatan sipil setelah RUU TNI sah menjadi UU, kemarin. Hasanuddin berharap, Agus menghormati ketentuan Pasal 47 UU TNI yang mengatur TNI aktif diberikan kesempatan menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga (K/L), sedangkan yang berada di K/L yang tidak tercakup dalam 14 K/L itu, harus mengundurkan diri atau pensiun. Hasanuddin menyebut, saat ini TNI aktif yang menduduki jabatan sipil mulai dari BUMN, kementerian, hingga badan, mencapai angka ribuan orang. Menurut catatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI), pada 2023 terdapat 2.569 prajurit TNI aktif yang berada di K/L.
2. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan teror kepala babi yang menimpa media Tempo kepada Bareskrim Polri hari ini. Koordinator KKJ, Erick Tanjung, di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, hari ini mengatakan, teror yang diterima Tempo pada Rabu (19/3/2025) sore, diyakini sebagai ancaman pembunuhan. Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, dan anggota tim legal Tempo ikut hadir dalam pelaporan ini ke Bareskrim Polri. Kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik (BAP).
EKONOMI
1. Presiden Prabowo kembali memanggil Menkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri ekonomi, Kamis sore kemarin. Sri Mulyani mengungkapkan, rapat terbatas tersebut membahas upaya mendongkrak penerimaan negara, termasuk melalui peningkatan tax ratio. Prabowo menginginkan rasio pajak yang selama 10 tahun terakhir stagnan di sekitar 10% bisa dinaikkan menjadi 23% di akhir masa jabatannya. Mengenai permintaan Presiden itu, Sri Mulyani mengaku tengah berupaya melakukan berbagai langkah strategis.
Dalam APBN 2025 pendapatan negara dipatok Rp 3.005,1 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 513,6 triliun. Sementara realisasi pendapatan negara per Februari tercatat Rp 316,9 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 240,4 triliun, terdiri atas pajak Rp 187,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 52,6 triliun. Sementara PNBP baru Rp 76,4 triliun.
2. Pasar merespons negatif pengesahan UU TNI. Sehari setelah UU itu disahkan, pasar saham jatuh lebih dari 2%. Senior Partner di SGMC Capital Pte Ltd, Mohit Mirpuri menilai, reaksi pasar tersebut mencerminkan pendekatan hati-hati para investor melihat potensi pergeseran trajektori demokrasi RI dan struktur pemerintahan. Senada, Ferry Wong, analis Citigroup menyebut, kontroversi UU TNI dan protes masyarakat sipil bisa memicu ketidakpastian di pasar RI. Unjuk rasa menolak UU TNI, menurut Citigroup, mengingatkan pada aksi Agustus lalu ketika publik menentang upaya DPR merevisi RUU Kepala Daerah. Citigroup menilai, kepastian implementasi reformasi secara transparan akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung kerangka demokrasi Indonesia.
Hingga penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, IHSG ditutup melemah 2,14% ke level 6.245 akibat aksi jual saham-saham penyokong indeks, seperti BBCA, BMRI, BREN, BYAN, hingga AMRT. Sepekan ini, investor asing sudah mencatat net sell USD 289,8 juta atau sekitar Rp4,7 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, tertekannya indeks saham merupakan hal yang biasa terjadi di pasar saham. Ia berharap, IHSG tidak tertekan lebih dalam pada sesi II dan bisa rebound pada penutupan perdagangan hari ini, serta tidak anjlok hingga 5% lebih yang mengharuskan trading halt seperti pada sesi I perdagangan 18 Maret lalu.
3. Lembaga pemeringkat global Moody’s Investor Service, menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating (SCR) Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil. Moody’s menilai, ekonomi RI tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. Permintaan domestik masih kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga serta pertumbuhan investasi, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kepercayaan Moody’s terhadap resiliensi ekonomi RI menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid.
4. Sejumlah pengusaha angkutan truk dan para sopir menggelar aksi protes di Kantor Kemenhub, Jakarta, hari ini, memprotes larangan truk angkutan barang beroperasi selama 16 hari jelang dan sesudah lebaran. Akibat larangan ini, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, terjadi kerugian Rp 5 triliun, karena truk tidak bisa mengantar barang dagangan, terutama untuk ekspor-impor. Kapal-kapal pengangkut barang pun tak punya pemasukan, juga para sopir dan kuli angkut. Menhub Dudy Purwagandhi tidak masalah dengan aksi mogok Aptrindo. Namun, dia berharap asosiasi memahami keadaan tol yang padat karena arus mudik.
HUKUM
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari dakwaan jaksa, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan. Saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, hari ini, Hasto menyatakan bahwa dakwaan yang disusun jaksa KPK tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Ia pun menguraikan proses tekanan politik yang dia terima dan partainya, setelah PDIP memecat mantan Presiden Jokowi sebagai kader PDIP. Akibat dari pemecatan itu, ia diproses menjadi tersangka oleh KPK dengan menggunakan kasus Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, ia meminta hakim menghentikan perkara ini.
TRENDING MEDSOS
Sejak kemarin hingga hari ini, tagar Tolak Revisi UU TNI, Indonesia Gelap, Peringatan Darurat, dan Tolak Dwifungsi ABRI, bertengger pada trending teratas X. Warganet ramai memberi kritik dan membagikan momen aksi penolakan pengesahan RUU TNI dalam bentuk foto dan video yang terjadi pada Kamis (20/3/2025). Banyak akun melaporkan telah terjadi kekerasan dari aparat kepolisian kepada demonstran. Warganet di X heran, aparat bersenjata merasa terancam dengan masyarakat sipil yang hanya bermodalkan suara, tanpa senjata. Salah satu akun @jackjackparrr membagikan video saat aksi demo berjalan rusuh, aparat yang seharusnya bertanggung jawab melindungi demonstran, justru bertindak anarkis melukai demonstran dengan alat yang dibeli dari pajak rakyat. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 1,3 juta kali.
HIGHLIGHTS
1. TNI harus konsekuen menjalakan UU TNI yang baru saja direvisi. Tidak ada alasan lagi bagi TNI untuk tidak “membarakkan” lagi ribuan anggotanya yang selama ini telah dikaryakan di lembaga-lembaga yang tidak diatur dalam UU TNI.
2. Sebuah kepala babi yang dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam sampai di kantor redaksi Tempo. “Paket” itu tertuju kepada Cica, salah seorang wartawan Tempo. Jelas sudah paket itu bertujuan untuk meneror si tertuju dan institusinya. Sudah pasti pula, teror itu erat terkait dengan kebijakan jurnalisme Tempo yang kritis namun berimbang. Mungkin pihak yang meneror merasa dirugikan oleh kebijakan redaksi Tempo. Namun, tindakan mengirim kepala babi tersebut jelas menunjukkan si pengirim adalah orang yang tidak bisa menerima karya jurnalistik secara fair. Dia atau mereka yang tidak bisa menerima karya jurnalistik, jelas anti terhadap keterbukaan informasi. Dalam sistem keterbukaan ini sudah diatur mekanisme etik maupun hukum untuk menyelesaikan sengketa karya jurnalistik. Dia atau mereka yang menggunakan cara teror semacam itu, seolah ingin kembali mengulang cara-cara yang digunakan di era represif Orde Baru, yang telah terbukti gagal total.
3. Keinginan Presiden untuk menaikkan tax ratio untuk meningkatkan penerimaan negara, akan sangat kontraproduktif terhadap perekonomian rakyat. Sebaiknya menegakkan aturan perampasan aset koruptor, akan lebih cepat menambah pundi-pundi negara dan mendorong perekonomian rakyat. Pada gilirannya nanti, pendapatan rakyat akan meningkat sehingga layak dikenakan pajak yang lebih tinggi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 21 Maret 2025
