Survei ini dilakukan oleh LPEM FEB UI (Institute for Economic and Social Research, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) untuk menangkap pandangan para ahli ekonomi mengenai kondisi ekonomi dan sosial Indonesia setelah 100 hari pemerintahan yang baru. Dengan melibatkan 42 responden yang berasal dari berbagai latar belakang—akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, hingga organisasi multinasional—survei ini menyajikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi dan kebijakan publik yang sedang berlangsung. Pada artikel berikut, kita akan membahas secara mendalam beberapa topik utama yang diungkapkan oleh para ahli, mulai dari kondisi ekonomi saat ini, ekspektasi pertumbuhan, tekanan inflasi, pasar tenaga kerja, hingga evaluasi kebijakan fiskal dan moneter. Data lengkap ini diambil dari dokumen LPEM Economic Expert Survey – Semester I 2025.
1. Pendahuluan
Latar Belakang Survei
Sejak pergantian pemerintahan, banyak pengamat ekonomi yang memantau perkembangan ekonomi nasional. Dalam upaya memberikan masukan kebijakan yang berbasis data dan analisis mendalam, LPEM FEB UI mengadakan survei untuk menggali pandangan para ahli terkait kondisi ekonomi, dampak kebijakan yang diterapkan, serta ekspektasi terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang. Survei dilakukan secara daring antara tanggal 14 hingga 24 Februari 2025, sehingga hasilnya mencerminkan sentimen terkini dari para pakar.
Tujuan dan Metodologi
Tujuan utama dari survei ini adalah untuk menilai:
- Perbandingan kondisi ekonomi saat ini dengan tiga bulan sebelumnya.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi di periode mendatang.
- Persepsi terhadap tekanan inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja.
- Evaluasi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan.
- Isu-isu sosial seperti inklusivitas dan ketimpangan ekonomi.
- Persepsi terhadap stabilitas politik dan tingkat korupsi.
- Penilaian terhadap efektivitas kebijakan ekonomi yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui platform survei online yang menjangkau responden dari berbagai wilayah di Indonesia, serta beberapa responden internasional. Dengan sampel yang beragam, hasil survei memberikan pandangan yang mewakili kondisi dan ekspektasi ekonomi secara luas.
2. Kondisi Ekonomi Saat Ini
Penurunan Kondisi Ekonomi
Mayoritas responden, sebanyak 55% (23 dari 42 ahli), menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Bahkan, ada beberapa yang menyatakan bahwa kondisi tersebut “jauh lebih buruk” dibandingkan sebelumnya. Hanya satu responden yang merasa kondisi ekonomi menunjukkan perbaikan. Skor rata-rata yang diperoleh adalah –0,86 pada skala yang diukur dari –2 (jauh lebih buruk) hingga +2 (jauh lebih baik), dengan tingkat kepercayaan sebesar 7,71 dari 10. Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas ahli ekonomi memandang kondisi ekonomi nasional berada pada titik yang kurang menggembirakan .
Implikasi bagi Perekonomian
Penurunan kondisi ekonomi dapat berdampak pada berbagai sektor, mulai dari investasi, konsumsi, hingga pendapatan rumah tangga. Para ahli menganggap bahwa situasi ini perlu segera direspons oleh pemerintah agar tidak berujung pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi di Masa Depan
Harapan Pertumbuhan yang Suram
Meskipun kondisi saat ini sudah terbilang menurun, pandangan para ahli terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan juga kurang optimis. Mayoritas responden (23 dari 42) mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di periode mendatang akan lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hanya enam ahli yang memproyeksikan adanya pertumbuhan, meskipun tidak secara signifikan. Skor rata-rata yang diperoleh untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah –0,36 dengan tingkat kepercayaan 7,36. Hasil ini mengindikasikan ekspektasi adanya kontraksi ekonomi yang, meskipun tidak ekstrem, tetap menunjukkan penurunan performa ekonomi nasional .
Faktor Penyebab Kontraksi
Beberapa faktor yang diidentifikasi antara lain:
- Ketidakpastian kebijakan ekonomi.
- Dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap kurang efektif.
- Lingkungan bisnis yang dinilai menurun. Kekhawatiran ini menuntut adanya perbaikan strategi dan reformasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali stabil dan berkesinambungan.
4. Tekanan Inflasi dan Pergerakan Harga
Evaluasi Tekanan Inflasi Saat Ini
Mayoritas responden berpendapat bahwa tekanan inflasi relatif stabil atau bahkan sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya. Sebanyak 9 dari 42 ahli mengindikasikan bahwa tekanan inflasi justru meningkat, namun hanya sebagian kecil yang menyatakan penurunan yang signifikan. Rata-rata penilaian menunjukkan penurunan kecil dengan skor –0,24 dan tingkat kepercayaan 7,14. Dengan demikian, harga-harga barang secara umum dipandang stagnan dalam beberapa bulan terakhir.
Ekspektasi Inflasi di Masa Mendatang
Berbeda dengan kondisi saat ini, ekspektasi untuk periode mendatang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tekanan inflasi. Sebanyak 20 dari 42 ahli memperkirakan bahwa tekanan inflasi akan naik. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan terhadap prediksi ini hanya mencapai 6,86, menandakan adanya ketidakpastian yang lebih besar dalam prediksi inflasi ke depan. Skor rata-rata ekspektasi inflasi mencapai 0,29, mengindikasikan kecenderungan kenaikan yang masih moderat .
Dampak terhadap Konsumsi Masyarakat
Meningkatnya tekanan inflasi bisa berdampak pada daya beli masyarakat, terutama jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas agar kestabilan ekonomi dapat terjaga.
5. Kondisi Pasar Tenaga Kerja
Penilaian Terhadap Pasar Tenaga Kerja Saat Ini
Sebanyak 28 dari 42 responden menilai bahwa kondisi pasar tenaga kerja mengalami penurunan, dengan 19 responden menyatakan kondisinya “lebih buruk” dan 9 menyebutnya “jauh lebih buruk” dibandingkan periode sebelumnya. Hanya satu responden yang menilai adanya perbaikan. Skor rata-rata untuk kondisi pasar tenaga kerja adalah –0,86 dengan tingkat kepercayaan 7,79. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ahli melihat peluang kerja dan kualitas pekerjaan yang tersedia masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
Proyeksi Pasar Tenaga Kerja di Masa Depan
Ekspektasi ke depan terhadap pasar tenaga kerja juga tidak terlalu optimis. Mayoritas ahli mengharapkan kondisi pasar tenaga kerja akan terus memburuk, dengan skor rata-rata –0,69 dan tingkat kepercayaan 7,60. Hanya sebagian kecil yang melihat adanya perbaikan, meskipun jumlahnya terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya percepatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas agar dampak negatif terhadap pengangguran dan kesejahteraan masyarakat dapat diminimalkan.
Tantangan dalam Penciptaan Lapangan Kerja
Beberapa tantangan yang perlu dihadapi antara lain:
- Kebijakan yang kurang mendukung pengembangan sektor industri dan jasa.
- Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
- Dampak dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Upaya perbaikan harus mencakup kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
6. Lingkungan Bisnis dan Prospek Industri
Kondisi Lingkungan Bisnis Saat Ini
Dalam penilaian terhadap lingkungan bisnis, 24 dari 42 ahli menyatakan bahwa kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebanyak 17 responden menilai bahwa lingkungan bisnis menjadi lebih buruk dan 7 menilainya “jauh lebih buruk”. Hanya tiga responden yang menganggap adanya perbaikan. Rata-rata penilaian mencapai –0,67 dengan tingkat kepercayaan 7,48, yang menunjukkan bahwa sektor bisnis mengalami tekanan dan tantangan yang signifikan .
Ekspektasi Lingkungan Bisnis ke Depan
Memandang ke depan, 23 dari 42 ahli memperkirakan bahwa lingkungan bisnis akan terus menurun, dengan 17 responden mengharapkan penurunan dan 6 responden memperkirakan penurunan yang lebih tajam. Hanya 5 responden yang melihat adanya perbaikan, sedangkan sebagian lain memproyeksikan kondisi yang stagnan. Dengan rata-rata skor –0,52 dan tingkat kepercayaan 7,45, ekspektasi ini menggambarkan keraguan yang cukup besar terhadap kemampuan sektor bisnis untuk bangkit secara signifikan dalam waktu dekat.
Implikasi bagi Investasi dan Inovasi
Penurunan dalam lingkungan bisnis tentunya akan berdampak pada investasi dan inovasi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah dan pelaku industri untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai insentif dan reformasi struktural guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
7. Evaluasi Kebijakan Fiskal
Penilaian Terhadap Kebijakan Fiskal Saat Ini
Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun mendorong pertumbuhan. Hampir 88% responden menganggap kebijakan fiskal kurang mendukung—60% menilai “sedikit tidak efektif” dan 28% “tidak efektif.” Skor rata-rata yang diperoleh adalah –1,05 dengan tingkat kepercayaan 7,83. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang seharusnya mampu merangsang perekonomian .
Upaya Perbaikan Kebijakan
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, para ahli menyarankan agar:
- Pengeluaran pemerintah difokuskan pada sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan produktivitas.
- Penerimaan pajak ditingkatkan melalui reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu diperkuat agar target pertumbuhan ekonomi lebih tercapai.
8. Evaluasi Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan
Kebijakan Moneter yang Dinilai Netral
Berbeda dengan penilaian terhadap kebijakan fiskal, pandangan terhadap kebijakan moneter menunjukkan persepsi yang lebih seimbang. Sekitar 38% responden menganggap kebijakan moneter tidak berpengaruh secara signifikan, sementara 31% menyatakan bahwa kebijakan tersebut “sedikit tidak efektif.” Rata-rata skor yang diberikan adalah 0,00 dengan tingkat kepercayaan 7,14. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan belum memiliki dampak yang kuat, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.
Kebijakan Sektor Keuangan
Dalam hal kebijakan sektor keuangan, sebagian besar responden (48%) menilai bahwa kebijakan saat ini tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap stabilitas ekonomi. Seiring dengan 33% responden yang menyatakan “sedikit tidak efektif,” skor rata-rata tercatat –0,21 dengan tingkat kepercayaan 6,98. Meskipun persepsi negatif tidak terlalu ekstrem, hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam kebijakan yang mengatur sektor keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih optimal.
Rekomendasi untuk Sektor Keuangan
Para ahli menyarankan agar:
- Pemerintah meningkatkan pengawasan dan regulasi sektor keuangan untuk mengurangi risiko sistemik.
- Kebijakan yang mendorong inklusi keuangan di antara masyarakat perlu diperkuat.
- Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter juga harus mencakup sektor keuangan agar stabilitas ekonomi dapat lebih terjamin.
9. Evaluasi Kebijakan Pasar Tenaga Kerja
Dampak Kebijakan pada Pasar Tenaga Kerja
Dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, 27 dari 42 responden menilai bahwa kebijakan saat ini tidak mampu memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Hampir 29% responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Skor rata-rata yang tercatat adalah –0,86 dengan tingkat kepercayaan 7,55, menandakan bahwa banyak pihak yang merasa kebijakan yang ada belum mampu meningkatkan kualitas lapangan kerja secara signifikan.
Tantangan dan Langkah Perbaikan
Untuk mengatasi masalah di sektor ini, beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Meningkatkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja lebih siap menghadapi tantangan pasar.
- Mendorong kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui insentif bagi sektor industri kreatif dan teknologi.
- Meningkatkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri agar kurikulum pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
10. Aspek Sosial: Inklusivitas dan Ketimpangan Ekonomi
Isu Inklusivitas
Survei juga menggambarkan bahwa aspek sosial, khususnya inklusivitas, masih menjadi tantangan besar. Mayoritas responden menilai bahwa kondisi inklusivitas di Indonesia masih berada pada level yang kurang baik, dengan skor rata-rata –0,62 dan tingkat kepercayaan mencapai 8,00. Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan publik.
Ketimpangan Ekonomi
Selain masalah inklusivitas, ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan. Sekitar 64% responden berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat tetap tidak membaik, bahkan cenderung memburuk. Dengan skor rata-rata –0,79 dan tingkat kepercayaan 7,90, hal ini menegaskan bahwa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan ketimpangan ini dapat memicu dampak sosial negatif, seperti meningkatnya kesenjangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar.
Implikasi Sosial
Kondisi inklusivitas dan ketimpangan yang belum optimal memiliki implikasi luas, antara lain:
- Meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial.
- Menurunnya kesejahteraan masyarakat terutama pada kelompok rentan.
- Tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Oleh karena itu, perbaikan dalam kebijakan sosial dan redistribusi pendapatan menjadi hal penting yang perlu segera diupayakan.
11. Stabilitas Politik dan Persepsi Korupsi
Persepsi Terhadap Stabilitas Politik
Berdasarkan survei, 28 dari 42 ahli menganggap bahwa stabilitas politik Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun 11 responden menyatakan tidak ada perubahan, tidak ada satupun yang menyatakan adanya peningkatan. Rata-rata skor penilaian mencapai –0,88 dengan tingkat kepercayaan 8,10, mengindikasikan kekhawatiran yang cukup besar terkait dengan potensi ketidakstabilan politik yang bisa berdampak langsung pada kepercayaan investor dan dinamika ekonomi nasional.
Isu Korupsi
Isu korupsi juga menjadi perhatian utama. Mayoritas responden melihat bahwa tingkat korupsi dalam pemerintahan saat ini cenderung stagnan atau bahkan memburuk. Dengan skor rata-rata –0,88 dan tingkat kepercayaan 8,02, persepsi negatif ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dampak Terhadap Investasi dan Kepercayaan Publik
Kondisi politik dan persepsi terhadap korupsi yang negatif dapat menghambat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Ketidakpastian politik dan praktek korupsi yang masih merajalela berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta meningkatkan risiko dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi.
12. Evaluasi 100 Hari Pemerintahan
Kebijakan Ekonomi di 100 Hari Pertama
Salah satu bagian penting dalam survei adalah evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan yang baru. Hasilnya sangat mencolok, di mana 36 dari 42 responden menilai kebijakan ekonomi yang dicanangkan selama periode ini tidak efektif—21 responden menyatakan “tidak efektif” dan 15 responden “sangat tidak efektif.” Tidak ada satupun responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif, sehingga menghasilkan skor rata-rata –1,17 dengan tingkat kepercayaan mencapai 8,31.
Komitmen terhadap Inklusivitas dan Pengurangan Ketimpangan
Selain kebijakan ekonomi, responden juga menilai komitmen pemerintah dalam hal inklusivitas dan pengurangan ketimpangan sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa 30 dari 42 responden melihat upaya pemerintah dalam bidang ini sebagai tidak efektif, dengan rata-rata skor –0,98 dan tingkat kepercayaan 8,26. Hal ini menandakan adanya keraguan yang mendalam terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.
Evaluasi Reformasi Institusional
Reformasi institusional juga mendapatkan penilaian negatif dari para ahli. Sebanyak 35 responden menyatakan bahwa upaya reformasi selama 100 hari pertama tidak menunjukkan perbaikan, bahkan ada yang menganggapnya semakin memburuk. Dengan skor rata-rata –1,36 dan tingkat kepercayaan 8,48, evaluasi ini mempertegas kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah dalam mendorong perubahan struktural yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
13. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Ringkasan Temuan Utama
Dari rangkaian penilaian para ahli yang tercermin dalam survei ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting:
- Kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan: Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.
- Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melemah: Ekspektasi mayoritas ahli menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi, meskipun penurunannya tidak terlalu drastis.
- Tekanan inflasi cenderung meningkat ke depan: Meskipun saat ini harga relatif stagnan, sebagian besar ahli memperkirakan adanya kenaikan tekanan inflasi di masa mendatang.
- Pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis masih menjadi tantangan besar: Penurunan dalam kualitas pekerjaan dan iklim usaha yang tidak kondusif menjadi perhatian utama.
- Kebijakan fiskal mendapatkan penilaian negatif: Kebijakan fiskal dinilai tidak mampu mendongkrak pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi.
- Kebijakan moneter dan sektor keuangan dinilai netral hingga kurang efektif: Meskipun persepsi terhadap kebijakan moneter cenderung seimbang, kebijakan di sektor keuangan juga belum menunjukkan dampak signifikan.
- Isu sosial, terutama inklusivitas dan ketimpangan ekonomi, masih mendesak: Masyarakat rentan dan kelompok terpinggirkan belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam upaya pemerataan pembangunan.
- Stabilitas politik dan masalah korupsi tetap menjadi sumber kekhawatiran: Penilaian negatif terhadap kedua aspek ini menunjukkan bahwa tantangan non-ekonomi juga berdampak pada kepercayaan publik.
- 100 hari pertama pemerintahan menunjukkan evaluasi negatif yang hampir menyeluruh: Baik dari segi kebijakan ekonomi maupun reformasi institusional, respons para ahli menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Hasil survei ini menjadi cermin bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sejumlah aspek kebijakan. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:
- Peningkatan efektivitas kebijakan fiskal: Mengarahkan belanja pemerintah pada sektor strategis dan memperbaiki sistem perpajakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Reformasi kebijakan di sektor tenaga kerja dan bisnis: Menjalin kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
- Pengendalian inflasi secara proaktif: Menerapkan kebijakan moneter yang lebih adaptif dan mengantisipasi kenaikan harga di masa mendatang.
- Memperkuat tata kelola pemerintahan: Memperbaiki sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan iklim politik yang stabil dan meningkatkan kepercayaan investor.
- Mendorong kebijakan inklusif: Merancang program-program yang secara khusus menargetkan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Meskipun hasil survei menunjukkan banyak tantangan, situasi ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dan reformasi. Keterlibatan berbagai pihak—mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil—merupakan kunci dalam menciptakan sinergi yang dapat mengembalikan optimisme terhadap kondisi ekonomi dan sosial nasional.
Di tengah dinamika global yang tidak menentu, upaya untuk membangun kebijakan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan menjadi sangat penting. Data dari survei ini memberikan dasar yang kuat bagi diskusi kebijakan ke depan, sehingga setiap langkah perbaikan dapat disesuaikan dengan realita dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.
14. Penutup
LPEM Economic Expert Survey – Semester I 2025 memberikan gambaran bahwa, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, kondisi ekonomi Indonesia masih menghadapi tekanan yang signifikan di berbagai sektor. Penilaian negatif mayoritas para ahli mengenai kondisi ekonomi, pasar tenaga kerja, serta kebijakan fiskal dan reformasi institusional menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Di sisi lain, ekspektasi terhadap peningkatan tekanan inflasi dan penurunan kondisi bisnis menuntut respons yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Penting bagi pembuat kebijakan untuk menyerap masukan dari para ahli ekonomi ini guna merancang program-program yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan. Dengan demikian, perbaikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, guna membangun fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif.
Harapan ke depan adalah agar sinergi antara sektor publik dan swasta, serta peningkatan tata kelola pemerintahan, dapat mendorong Indonesia melewati masa-masa sulit ini menuju pemulihan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Diskursus dan masukan dari survei ini hendaknya menjadi landasan bagi reformasi kebijakan yang lebih proaktif dan adaptif terhadap tantangan global.
Rangkuman
Artikel ini merupakan rangkuman menyeluruh dari temuan survei LPEM Economic Expert Survey – Semester I 2025 yang dapat dijadikan referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memahami dinamika ekonomi saat ini dan ke depan. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan guna memulihkan optimisme dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam artikel ini, telah dibahas berbagai aspek kunci dari survei ahli ekonomi yang mencakup:
- Penurunan kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melemah.
- Tekanan inflasi yang meskipun saat ini stabil, diantisipasi akan meningkat.
- Pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis yang masih menghadapi tantangan besar.
- Evaluasi kebijakan fiskal yang dinilai tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi.
- Kebijakan moneter dan sektor keuangan yang mendapat penilaian netral, namun perlu diperbaiki.
- Isu sosial seperti inklusivitas dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi masalah serius.
- Penilaian negatif terhadap stabilitas politik dan tingkat korupsi.
- Evaluasi menyeluruh terhadap 100 hari pertama pemerintahan yang menunjukkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang efektif serta reformasi institusional.
Dengan memahami berbagai aspek tersebut, diharapkan para pembuat kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih tepat guna mendorong perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Pembaca juga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi Indonesia pasca 100 hari pertama pemerintahan baru serta tantangan dan peluang yang harus dihadapi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga informasi ini menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan reformasi ekonomi ke depan.
Download file, Klik link berikut:
