Respon Cepat Kasus Keracunan MBG, Ancaman 5 Tahun Penjara Pencuri Kayu, dan Ekonomi Tumbuh 5,1%

POLITIK

1. Kasus keracunan siswa SD Negeri (SDN) Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah, setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), menyebabkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dipanggil menghadap Presiden Prabowo hari ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk lebih mengetatkan standar prosedur operasional program MBG. Sekitar 50 siswa sekolah itu, kemarin mengalami mual-mual dan pusing setelah menyantap menu MBG berupa nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Mereka sudah pulih setelah mendapat penanganan dari puskesmas setempat.

2. Presiden Prabowo, kemarin menawarkan kepada pemerintah daerah untuk ikut membiayai program MBG. Pada tahun ini, APBN menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk MBG. Kementerian Desa dikabarkan sudah bersedia mengalokasikan 20% dana desa untuk MBG. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, anggaran Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025. Pemerintah tengah berusaha menambah anggaran Rp140 triliun pada Juli hingga Desember, sehingga anggaran MBG menjadi Rp 210 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat apakah perlu penambahan anggaran MBG tahun ini.

3. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyarankan agar di Aceh ada bioskop. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi keistimewaan untuk menerapkan Syariat Islam. Dia mencontohkan Arab Saudi yang punya banyak bioskop. Fadli Zon menyampaikan saran itu, dengan alasan bahwa saat ini ekosistem perfilman Indonesia sedang bagus, tapi kekurangan bioskop. Bioskop terakhir di Aceh diperkirakan tutup pada pertengahan 1990-an, sebelum Syariat Islam diberlakukan mulai 2001. Ia mengakui, Aceh punya kekhasan, tapi mungkin bisa dilakukan adaptasi untuk pengadaan bioskop.

4. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) khawatir libur sekolah selama Ramadhan bakal memengaruhi pendapatan guru, terutama guru honorer dan guru di madrasah swasta. Koordinator P2G, Satriwan Salim mengatakan, komponen pendapatan guru, seperti biaya transportasi, bakal dipotong pihak yayasan jika tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Menjadi ironis, kata Satriwan, di saat bulan puasa kebutuhan hidup meningkat, tapi pendapatan guru justru turun drastis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan libur sekolah selama Ramadhan sudah disepakati bersama oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri, dan tinggal menunggu surat edaran pelaksanaannya. Satriwan juga menilai, libur sekolah selama Ramadhan akan berdampak buruk terhadap siswa karena akan ketinggalan materi pelajaran. Selain itu, kata Satriwan, alih-alih anak-anak fokus beribadah di rumah selama Ramadhan, yang akan timbul justru mereka menghabiskan waktu untuk bermain game online.

HUKUM

1. Seorang pria berinisial M, asal Kapanewon Panggang, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terancam hukuman 5 tahun penjara karena mencuri 5 potong kayu sonobrit di hutan negara Paliyan, pada 25 Desember 2024. Kasi Humas Polres Gunungkidul, AKP Suranto, menyebut M mencuri karena terdesak urusan perut. Upaya untuk melakukan restorative justice (RJ) agar M tidak dipenjara, gagal, setelah Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, Sabam Benedictus Silalahi, menolak melakukan RJ. Alasannya, hukuman itu sebagai efek jera karena pihaknya sudah kerap kali melakukan sosialisasi larangan mencuri kayu, tapi tidak digubris warga.

2. Polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan markas ormas Pemuda Pancasila (PP), oleh pelaku dari ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), di Kota Bandung, Jabar, pada Rabu (15/1/2025). Kejadian tersebut menyebabkan 6 anggota PP terluka, serta rusaknya beberapa kendaraan dan kantor PP. Sebelumnya, terjadi bentrokan antara kedua ormas tersebut di Blora, Jateng, pada 14 Januari 2025, yang menyebabkan kerusakan bangunan, kendaraan dan korban luka. Ormas PP sudah berdiri sejak zaman Orde Baru, sedangkan GRIB didirikan pada 2021 oleh Rosario de Marshal, atau dikenal dengan nama Hercules. Pada 2012, GRIB meresmikan kantornya di daerah Palmerah Jakbar, dan Prabowo Subianto hadir dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina GRIB.

3. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait pemagaran laut di kawasan pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten, hari ini. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah, Ghufroni, menyebut pelaporan tersebut dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Sebelumnya, pada 13 Januari 2025, Ghufroni menyebut, LBH AP dan Koalisi Masyarakat Sipil sudah menyampaikan somasi terkait pagar itu, namun tak ada tanggapan. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K Jusuf, menyatakan pihaknya akan melakukan pembongkaran pagar bambu sepanjang 30 km itu, setelah selesai melakukan penyelidikan.

EKONOMI

1. Bank Dunia memperkirakan, Indonesia akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini menunjukkan kestabilan, meski di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berada di angka 2,7%. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025, Bank Dunia juga melihat negara-negara berkembang menghadapi beban besar dalam 25 tahun mendatang. Beban itu adalah utang yang meningkat, pertumbuhan investasi dan produktivitas yang lemah, serta meningkatnya biaya perubahan iklim.

2. Indonesia berhasil membuktikan adanya tindakan diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit (biodiesel) di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Panel WTO memutuskan, kebijakan UE melanggar aturan perdagangan internasional. Menteri Perdagangan, Budi Santoso berharap, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global.

TRENDING MEDSOS

1. BPJS trending di X, setelah Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengakui BPJS Kesehatan memang tidak dapat meng- cover seluruh jenis penyakit, dan mengimbau agar masyarakat punya tambahan asuransi swasta selain BPJS. Pernyataan Budi tersebut menyulut amarah warganet di X. Ia dinilai tidak solutif dan lari dari tanggung jawab sebagai menkes yang seharusnya menjamin pelayanan kesehatan di Indonesia.

2. Glodok trending di X, setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, menyatakan kebakaran di Glodok Plaza menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 14 orang dilaporkan hilang berdasarkan data per Jumat (17/1/2025).

3. Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai LPDP. Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2025 dimulai hari ini, Jumat (17/1/2025), dan akan berakhir pada 17 Februari 2025.

HIGHLIGHTS

1. Pemerintah memang dengan cepat merespons kasus keracunan menu MBG di Jateng dan tempat lainnya. Mengingat MBG merupakan program baru yang belum pernah ada selama ini, apalagi berskala nasional dan serentak, memang sebaiknya evaluasi dijalankan secara kontinu tanpa menunggu ada kasus. Dan yang tak kalah penting, adalah evaluasi kesiapan dana yang dialokasikan. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, anggaran dari APBN 2025 untuk MBG yang sebesar Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025. Akan dicarikan lagi sumber pendanaan lainnya, sekitar Rp140 triliun untuk Juli hingga Desember 2025. Presiden Prabowo sampai minta pemda berpartisipasi dalam pembiayaan. Dari paparan pendanaan tersebut, kiranya pemerintah perlu mengevaluasi program itu secara lebih objektif. Harus berani membedakan antara cita-cita dengan kondisi riil. Jangan sampai karena demi mengejar cita-cita, pendanaan untuk bidang lain dikalahkan. Mungkin perlu dipikirkan, MBG dijalankan secara terbatas dulu selama tahun ini.

2. Kasus pencurian 5 potong kayu sonobrit di Gunungkidul, bisa memicu krisis kepercayaan hukum. Apalagi jika kemudian terjadi orkestrasi suara warga, yang segera membandingkan dengan rendahkan vonis bagi pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, atau bahkan pembebasan tersangka warga negara asing pelaku pencurian emas nyaris 1 ton di pertambangan Kalimantan Barat. Penegakan hukum sekeras-kerasnya bisa diterapkan, jika memang negara mampu menjamin pelaksanaan hukum seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Negara akan kehilangan wibawa jika publik masih dengan mudah menyebut, ‘hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas’, karena dipertontonkan secara gamblang oleh penguasa.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 17 Januari 2025

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 463