POLITIK
1. Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah, diluncurkan hari ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menargetkan program MBG menyasar 400-600 ribu penerima manfaat di hari pertama pelaksanaan ini. Sistem pengadaan MBG menggunakan semacam dapur umum yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di bawah kendali BGN. Dari dapur umum ini, makanan dikemas dalam satu paket siap santap, dan didistribusikan ke penerima di sekolah. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, kemarin mengatakan, program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025, dan mencapai 15 juta pada akhir 2025.
2. Menurut penjelasan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, setiap SPPG menyajikan sekitar 3.000 porsi makanan. Berarti hari ini, 190 SPPG yang tersebar di 26 provinsi, memasok 570 ribu porsi makanan ke anak-anak sekolah maupun ibu menyusui. Untuk program MBG ini, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025, dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Sementara pemenuhan bahan baku untuk program tersebut dipastikan dipasok dari koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Di SDN Pajeleran Sukahati, Cibinong, Jabar, semula semua siswa kelas 1 sampai 6 bakal mendapat MBG, tapi ternyata makanan yang dikirim hanya cukup untuk kelas 1 dan 2.
3. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai, penggunaan dana desa untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) akan membebani keuangan desa, dan mengorbankan program-program pembangunan yang telah dirancang. Huda merespons pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menyebut 20% dari Rp 71 triliun dana desa di 2025 akan dialokasikan untuk program MBG. Semula, pemerintah berencana menggunakan dana pendidikan untuk mengongkosi program MBG. Namun, proposal tersebut menuai penolakan publik. Huda menyarankan, pemerintah mencari alternatif pembiayaan yang lebih sesuai, tidak sekadar mengalihkan beban dari pusat ke daerah.
EKONOMI
1. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN 2024 defisit sebesar Rp 507,8 triliun, atau 2,29% terhadap PDB. Menurut dia, capaian ini sangat impresif karena lebih rendah dari prediksi pada laporan semester I-2024 sebesar 2,7%. Adapun defisit terjadi karena belanja negara tumbuh 7,3% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 3.350,3 triliun (100,8%). Sementara penerimaan negara tumbuh 2,1% yoy menjadi Rp 2.842,5 triliun (101,4%). Defisit ditutup dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp 553,2 triliun. Keseimbangan primer, defisit Rp 19,4 triliun. Keseimbangan primer yang defisit mencerminkan utang lama harus dibayar dengan penarikan utang baru. Dalam istilah sehari-hari, disebut gali lubang-tutup lubang.
2. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2024 mencapai 5% yoy, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 5,2%. Ia merinci, pertumbuhan kuartal I-2024 mencapai 5,11%, kuartal II-2024 sebesar 5,05%, kuartal III-2024 sebesar 4,95%, dan kuartal IV diperkirakan di sekitar 5%. Pada kuartal IV, menurut dia, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat terjaga. Jumlah tenaga kerja 40,8 juta orang, lebih tinggi dari 39,5 juta orang pada 2023. Kemudian, nilai tukar petani juga membaik meskipun ada tekanan El-nino, yakni dari 118,27 menjadi 122,78. Rasio Gini juga membaik dari 2023 di 0,388 menjadi 0,379, dan tingkat pengangguran turun dari 5,32% ke 4,91%.
HUKUM
1. Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang, Jateng, karena dibangun menggunakan hasil judi online (judol) alias pencucian uang dari platform judol Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, modus operandi yang dilakukan, yaitu dengan menampung semua uang hasil judol pada rekening-rekening nomine, kemudian ditransfer dan ditarik secara tunai. Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul uang itu. Sebagian uang itu digunakan untuk membangun Hotel Aruss. Nilai hotel tersebut sekitar Rp 200 miliar, yang dikelola oleh PT Arta Jaya Putra.
2. Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamana Madya Denih Hendrata, mengakui bahwa ada 1 anggota TNI AL menembak bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Merak-Tangerang, pada Kamis (2/1/2025), yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 1 orang terluka. Denih menyebut, ada 3 anggota TNI AL yang terlibat dan telah diproses hukum oleh Pusat Polisi Militer TNI AL. Sementara itu, Propam Polda Banten, menyebut bahwa anggota Polsek Cinangka, Banten, terbukti bersalah karena mengabaikan laporan yang berujung pada penembakan tersebut. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa anggota Polsek, Brigadir Deri Andriani dan Bripka Dedi tidak melakukan tindakan yang semestinya ketika menerima laporan itu.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Shin Tae-yong” dan PSSI trending di X, setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan secara resmi pemutusan hubungan kerja sama dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), pada Senin (6/1/2025). STY telah mengasuh skuad Garuda sejak Januari 2020, dan kontraknya diperpanjang hingga 2027 pada 28 Juni 2024. Warganet di media sosial ramai memberi komentar negatif terhadap keputusan Erick Thohir yang dianggap tergesa-gesa, karena Indonesia masih berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
2. Kata “China” trending di X, setelah beredar kabar China sedang menghadapi wabah virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang menyebabkan penyakit pernafasan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini di Indonesia belum ada laporan kasus HMPV.
HIGHLIGHTS
1. Program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo resmi dijalankan mulai hari ini. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap yang pada akhir 2025 ditargetkan dapat menjangkau sekitar 15 juta penerima manfaat, antara lain siswa sekolah dan ibu hamil. Anggaran yang sudah disiapkan untuk MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Mengingat program ini dikerjakan secara masif di seluruh Indonesia, setiap hari pasti membutuhkan sistem pengelolaan – mulai dari perencanaan hingga kontrol – yang andal. Kita berharap pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), sudah menyiapkan sistem tersebut. Tentu juga, BGN diharapkan terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG tersebut.
2. Hati-hati potensi “jebakan” terhadap koperasi dan BUMDes yang dilibatkan langsung dalam pengadaan Program MBG. Potensi kriminalisasi dalam politisasi hukum, ada di depan mata. Belajar dari era rezim Jokowi, banyak kepala desa yang dijadikan sandera hukum terkait pengelolaan dana desa. Menjelang pilpres dan pilkada, kepala desa di banyak daerah diteror pemanggilan-pemanggilan polisi terkait dana desa, dengan ancaman potensi ditersangkakan. Teror tersebut berujung pada tekanan mendukung calon presiden dan calon kepala daerah yang didukung rezim.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 6 Januari 2025
