POLITIK
1. Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, hari ini membantah kabar Presiden Prabowo sakit demam, yang menyebabkan pembatalan kunjungan Prabowo ke Malaysia untuk bertemu PM Anwar Ibrahim. Kabar Prabowo sakit demam itu diungkapkan oleh Anwar Ibrahim, kemarin, sebagai alasan pembatalan kunjungan Prabowo. Menurut Mayor Teddy, alasan pembatalan kunjungan itu karena Prabowo ada keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya segera kembali. Prabowo tiba di Jakarta pada Senin (23/12/2024) dari Kairo, Mesir, setelah menghadiri KTT D-8. Semula, Prabowo dijadwalkan mampir di Malaysia. Setelah tiba di Jakarta, kata Mayor Teddy, Prabowo menggelar rapat kabinet terbatas membahas situasi terkini terutama soal Natal dan Tahun Baru.
2. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kabar itu disampaikan sejumlah media massa hari ini, yang mengaku mendapat informasi dari orang dalam KPK. Penetapan sebagai tersangka itu tertuang dalam sebuah surat perintah penyidikan terhadap Hasto, yang di situ disebut sebagai tersangka penyuapan bersama Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menyatakan belum mendapatkan informasi resmi penetapan Hasto sebagai tersangka. Jika info itu benar, kata Chico, berarti penetapan tersebut merupakan penggunaan hukum untuk kepentingan politik, dengan tujuan menghancurkan PDIP.
3. Berdasarkan informasi, ekspose perkara penetapan tersangka Hasto tersebut dilakukan pada Jumat sore 20 Desember 2024, setelah serah terima jabatan pimpinan KPK baru Jilid VI. Hasto pun sudah jauh hari mendapat informasi bahwa ia akan dijadikan tersangka oleh KPK. Dalam podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Jumat, 22 November lalu, Hasto mengaku mendapat informasi tersebut dari pengamat militer Connie Bakrie. Connie mengaku dapat info tersebut dari beberapa petinggi penegak hukum.
Hasto menduga, salah satu alasan dia dibidik jadi tersangka karena dalam disertasi S3-nya, dia menyimpulkan bahwa sosok Jokowi sebagai wujud ambisi terhadap kekuasaan yang berdasarkan feodalisme, populisme, dan machiavellianisme. Jokowi sebagai presiden, kata dia, juga tidak lagi menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral. Disertasi Hasto itu diuji dalam sidang terbuka Program Studi Kajian Strategis dan Global di Kampus UI, Depok, pada 18 Oktober 2024.
4. Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menyayangkan dugaan pemerasan oleh personel Polri terhadap sejumlah wisatawan saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Divisi Propam Polri tengah mengusut 18 personel Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pemerasan. Dikabarkan ada sekitar 400 penonton dari Malaysia yang diperas, dan uang yang didapat polisi itu mencapai sekitar Rp 32 miliar. Menurut Menpar Widiyanti, tindakan personel Polri itu jelas memberikan citra negatif di tengah upaya besar pemerintah dalam mendorong promosi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
EKONOMI
1. Kemensos akan meningkatkan program jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi kenaikan PPN menjadi 12% dan rencana pembatasan subsidi. Tenaga Ahli Mensos, Andy Kurniawan mengatakan, program bansos reguler itu di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang semula dijadwalkan akhir kuartal I, akan dipercepat pada awal 2025. Selain itu, bantuan pangan nontunai (sembako) untuk 18,8 juta KPM setiap bulan. Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia, serta santunan setiap bulan untuk 270.000 anak yatim piatu.
2. Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkapkan, 60 perusahaan telah memberitahukan rencana PHK hingga akhir November lalu. Dalam daftar 60 perusahaan yang diungkap Noel itu, mayoritas adalah perusahaan tekstil. Sebagian perusahaan hanya melakukan pengurangan tenaga kerja, sebagian lagi tutup atau berhenti produksi. Penambahan jumlah PHK itu, kata Noel, berpotensi menambah total jumlah pekerja yang di-PHK sepanjang tahun ini yang telah mencapai sekitar 80 ribu orang. Sementara itu, berdasarkan data resmi Kemenaker, total kasus PHK yang terjadi sejak awal tahun hingga akhir November 2024 telah mencapai 67.870 orang, atau naik 17,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3. Direktur Hukum Celios, Mhd Zakiul Fikri, mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk membatalkan penerapan PPN 12%. Alasannya, kenaikan PPN menimbulkan masalah yang mendesak, yakni mulai dari inflasi, merosotnya kemampuan konsumsi kelas menengah ke bawah, meningkatnya pengangguran, tertekannya UMKM dan industri manufaktur. Celios melihat masih banyak cara menambah kas negara, selain PPN. Seperti penerapan pajak windfall profit (keuntungan anomali perusahaan ekstraktif), PPh Badan yang lebih progresif, pajak kekayaan (Rp 81,6 triliun/tahun), pajak karbon (Rp 69 triliun/tahun), pajak produksi batubara (Rp 47 triliun/tahun).
Hingga Selasa hari ini pukul 11.56 WIB, sudah 187.239 orang menandatangani petisi penolakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Petisi berjudul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ muncul di laman charge.org yang diinisiasi oleh akun bernama Bareng Warga yang dimulai pada Selasa (19/11/2024). Dalam petisi tersebut, Bareng Warga menilai rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat.
HUKUM
1. Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakpus, sebagai terdakwa penerima suap. Berdasarkan surat dakwaan, mereka menerima suap sejumlah Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura, atau totalnya senilai Rp 4,6 miliar. Uang tersebut diduga untuk mengurus perkara terdakwa Ronald Tannur. Uang itu didistribusikan secara bertahap oleh Pengacara Ronald, Lisa Rahmat, di beberapa lokasi. Pengurusan perkara itu diduga melibatkan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricar. Ketiga hakim tersebut memvonis bebas Ronald Tannur, yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap pacarnya.
2. Kejagung memeriksa anak dan istri dari makelar kasus peradilan, Zarof Ricar, kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyebut, pemeriksaan itu terkait dengan perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur tahun 2023-2024. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Lisa Rahmat, pengacara Ronald. Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa 43 saksi terkait kasus Zarof. Selain itu, Harli, menyebut, penyidik atau penuntut umum dapat meminta Zarof untuk membuktikan asal usul uang sebesar Rp 920 miliar dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumahnya.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Hasto” trending di X dibarengi dengan lebih dari 20 ribu pencarian di Google, setelah beredar kabar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024, atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Banyak netizen mempertanyakan waktu penetapan tersangka Hasto yang dinilai sebagai agenda politik, dan kriminalisasi semata dari mantan Presiden Jokowi.
2. Nama “Harvey Moeis” dan 300 T trending di X, setelah pengusaha Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis yang hanya separuh dari tuntutan jaksa tersebut, membuat amarah netizen di media sosial meluap.
HIGHLIGHTS
1. Sebelum berangkat ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT D-8, Presiden Prabowo mengaku akan mampir di Malaysia sepulang dari Mesir. Ternyata, dia batal mampir. Kata PM Malaysia, alasan pembatalan itu karena Presiden Prabowo yang kini berusia 73 tahun sakit demam. Namun, hari ini, Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya membantah Presiden sakit. Alasan pembatalan karena Prabowo ada acara mendesak di Jakarta. Publik berharap, informasi Mayor Teddy tersebut memang demikian adanya.
2. Tingginya angka PHK di tahun 2024 harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa perekonomian nasional benar-benar sedang sangat tidak baik-baik saja. Belum lagi potensi terpuruknya kalangan menengah dan sektor UMKM yang berpotensi mengalami problem terkait kenaikan PPN 12%, berpotensi memperparah kondisi perekonomian dan semakin melejitkan angka PHK. Hal inilah yang harus dipertimbangkan pemerintah untuk mempelajari lagi keputusan menaikkan PPN di awal 2025.
Pengumunan
Sehubungan dengan libur nasional Hari Natal, dan Cuti Bersama, 25 dan 26 Desember 2024, Brief Update tidak terbit.
Terima kasih.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 24 Desember 2024
