POLITIK
1. Setelah Presiden Prabowo melempar wacana pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan oleh DPRD karena sistem pemilihan langsung yang sekarang digunakan tidak efisien dan berbiaya mahal, hampir semua partai politik pendukung pemerintah mengamini, alias setuju. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar bilang, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah musyawarah mufakat. Ketua DPP Nasdem, Irma Chaniago, mengaku setuju wacana gubernur tak lagi dipilih secara langsung, karena gubernur sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan bupati/wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat.
2. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, mempertanyakan motif usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang dilontarkan Prabowo. Ia curiga, gagasan itu dilontarkan karena ada pihak yang gagal menguasai seluruh kepala daerah di Indonesia. Feri menegaskan, sistem pemilihan kepala daerah tidak perlu diubah. Dia justru menekankan pentingnya penindakan hukum terhadap penyebab biaya politik tinggi, yaitu mereka yang menggunakan money politics.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno berpendapat, pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya akan membuat demokrasi Indonesia mundur. Yang membuat politik berbiaya mahal, lanjut Adi, karena selama ini partai dan para kontestan dibiarkan menggunakan segala cara, termasuk logistik dan uang untuk memenangkan pertarungan.
3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum. Dua nama dari internal PPP adalah Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah, yang memenangkan Pilkada Jateng 2024. Sedangkan dari eksternal yakni Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman, yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Para kandidat itu akan bersaing untuk menggantikan Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang dinilai gagal karena tak mampu membuat PPP lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024.
4. PDIP mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah (Papteng), Brigjen Alfred Papare, dan Kapolres Paniai, Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, karena dinilai telah mengintervensi proses rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut, intervensi itu dilakukan saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Selain intervensi, ia mengatakan, sejumlah anggota kepolisian juga melakukan aksi kekerasan terhadap peserta rapat.
Ronny menilai, aksi intervensi itu dilakukan lantaran ada sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada Papua Tengah. Ronny memutar sejumlah video bukti aksi intervensi dan kekerasan yang dilakukan anggota Polres Paniai. Ronny menilai, intervensi itu sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang sedang berjalan, namun hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.
HUKUM
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, kemarin memvonis penjara dan denda kepada 15 mantan petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap tahanan. Hakim Maryono menyebut, tindakan mereka mencerminkan pepatah “pagar makan tanaman”, mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, para terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti yang setara dengan nilai korupsi yang mereka nikmati. Para terdakwa itu antara lain, mantan Kepala Rutan KPK, Deden Rohendi, dan mantan Kepala Kamtib Rutan KPK, Hengki Tobing.
EKONOMI
1. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memperingatkan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% selain berpotensi menambah pemasukan negara hingga Rp 75 triliun, juga berdampak pada lonjakan inflasi. Ia mencontohkan, kenaikan PPN menjadi 11% pada 2022 menyebabkan inflasi meningkat hingga 0.95% dalam satu bulan. Dampak serupa bisa terjadi, bahkan lebih besar dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini mengakibatkan penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025. Sebaliknya, Vietnam justru menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan pajak suatu negara tak bisa disamaratakan dengan negara lain karena punya kondisi ekonomi domestik yang berbeda. Ia pun percaya diri, perbedaan tarif PPN itu tidak akan mempengaruhi daya saing Indonesia terhadap Vietnam. Pemerintah Vietnam memutuskan memperpanjang pemotongan PPN dari 10% ke 8% hingga Juni 2025, untuk merangsang konsumsi serta mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa.
TRENDING MEDSOS
Kata “koas” masih trending di X, setelah netizen semakin ramai menyoroti kasus penganiayaan dokter koas Universitas Sriwijaya, Luthfi, oleh seorang yang diduga sebagai supir keluarga rekan koasnya, Lady Aurelia. Netizen pun membandingkan kasus Lady tersebut dengan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy yang sempat viral pada tahun 2023. Banyak netizen berspekulasi bahwa Lady akan menjadi ‘the next Mario Dandy’, setelah latar belakang orang tua Lady yang ternyata seorang pejabat di Kementerian PUPR, tersebar luas di media sosial.
HIGHLIGHTS
1. Salah satu esensi demokrasi adalah rakyat langsung memilih pemimpinnya. Karena sejak Reformasi 1998 Indonesia sudah memilih jalan demokrasi, maka salah satu esensi itu jangan dihilangkan atau direduksi dengan alasan efisiensi dan biaya. Berdasarkan pengalaman pemilu sejak Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024), boleh dikata rakyat menjalankan dengan baik-baik saja. Artinya, tidak ada protes rakyat terhadap hasil pemilu atau terhadap calon terpilih. Rakyat sudah bisa menjalankan sistem itu dengan baik-baik saja. Bahwa sekarang muncul wacana sistem pemilihan langsung kepala daerah diganti melalui perwakilan (DPRD), dengan alasan efisiensi dan menghilangkan biaya politik yang mahal, maka sudah jelas, itu mengingkari salah satu esensi demokrasi. Seharusnya, yang mesti diusahakan terus-menerus adalah memperkuat sistem itu berjalan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan berbiaya rendah, tanpa harus mengubahnya. Para pegiat sipil sudah tegas menunjuk hidung penyebab inefisiensi dan biaya tinggi: mindset bahwa kekuasaan politik adalah akses ekonomi, dan lemahnya penerapan aturan pemilu yang bersih, jujur dan adil.
2. Keberatan PDIP atas tindakan Polri di Paniai, harus didukung. Artinya, Polri wajib secara terbuka mengusut dan menjelaskan secara transparan, dugaan intervensi dan kekerasan yang dilakukan aparatnya di lapangan dalam proses rekapitulasi Pilkada Papua Tengah. Sejak Pilpres 2024 hingga Pilkada Serentak, polisi mendapat sorotan publik karena stigma partisan, hingga disebut sebagai parcok (partai coklat), mengacu pada warna seragam Polri. Jika Mabes Polri mengacuhkan aspirasi warga, maka stigma partisan dan pengabdi kekuasaan terhadap Polri akan semakin tebal.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 14 Desember 2024
