POLITIK
1. Presiden Prabowo melepas wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dipilih oleh DPRD. Usulan itu ia sampaikan dalam sambutan perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Jabar, kemarin malam. Menurut Prabowo, sistem pemilihan seperti itu lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Ia menyebut beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan India, menerapkan sistem tersebut. Sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah pernah dilakukan selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat mulai diberlakukan sejak reformasi 1998. Menurut Prabowo, sistem sekarang ini terlalu mahal bagi kontestan maupun negara.
2. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, tingginya angka golput pada Pilkada Serentak 2024, jadi salah satu dasar pertimbangan Presiden Prabowo membuka opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan data KPU, Pilkada Serentak pada 27 November lalu mengalami penurunan jumlah pemilih di hampir semua wilayah di Indonesia. Di Jakarta, golput mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yakni 46,95%, di Sumut 50,6%. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, partainya enggan terburu-buru menyikapi wacana Prabowo tersebut. Sementara, Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, secara pribadi mengaku setuju.
3. Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Riza Patria, mengungkapkan ada arahan dari Presiden Prabowo untuk tidak mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil rembugan pimpinan parpol koalisi, lanjut Riza, juga sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke MK.
Ridwan Kamil pun hari ini sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno atas keunggulan mereka di Pilkada DKI Jakarta 2024. Berdasarkan penghitungan KPU Jakarta, Pram-Rano meraih 2,1 juta suara (50,07% suara sah), Ridwan-Suswono 1,7 juta suara (39,40%), dan Dharma-Kun 459.230 suara (10,53%). Dengan demikian pilgub Jakarta selesai dalam satu putaran, karena Pram-Rano meraih suara di atas 50% dari suara sah.
EKONOMI
1. Rupiah tembus level psikologis Rp 16.002 per dolar AS, Jumat siang, menjelang pembukaan pasar Eropa. Ini adalah yang terendah sejak 8 Agustus 2024. Tekanan terjadi sejak pembukaan pagi tadi, rupiah dibuka di Rp 15.994 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, di pasar forward, rupiah NDF-1M sudah diperdagangkan di kisaran Rp 16.037 per dolar AS. Direktur BI, Edi Susianto mengatakan, untuk menenangkan pasar, BI melakukan intervensi di tiga titik, yakni di pasar spot, domestic NDF, maupun pasar surat berharga negara. Menurut dia, pelemahan rupiah belakangan masih cukup terkendali di tengah eskalasi geopolitik di Asia Timur, yakni China vs Taiwan, ditambah perkembangan ekonomi AS yang masih resilien. Selain itu, ada peningkatan permintaan dolar AS dari salah satu BUMN sebulan terakhir.
Kepala Ekonom PT Bank Permata, Josua Pardede menilai, pelemahan rupiah merupakan hal yang wajar karena semua mata uang Asia melemah terhadap dolar AS. Rupiah telah merosot lebih dari 5% pada kuartal akhir ini, karena dolar AS yang bangkit kembali menghantam mata uang Asia. Pemangkasan suku bunga BI yang diperkirakan sebagian besar ekonom akan terjadi paling cepat minggu depan, dapat menambah tekanan pada rupiah.
2. Mantan Dirjen Pajak era Presiden Megawati hingga Presiden SBY, Hadi Poernomo mengungkapkan, kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi 12% bukan solusi tepat untuk menaikkan rasio pajak. Idealnya, rasio pajak meningkat dibarengi dengan penurunan tarif pajak. Bukan sebaliknya. Hal ini, bisa dicapai dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan atau monitoring pembayaran pajak secara mandiri atau monitoring self-assessment. Dengan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dan nonkeuangan wajib pajak (WP) wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Dia menghitung, monitoring self-assessment bisa meningkatkan rasio pajak 1-2%. Ini nilainya setara dengan Rp 250-500 triliun.
3. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyarankan supaya Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 10.000 per porsi, karena jumlah itu terlalu rendah. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, pemerintah sudah memiliki pertimbangan dalam menetapkan besaran tersebut. Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai, bahwa anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.
HUKUM
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersurat kepada Presiden Prabowo mengenai evaluasi penggunaan senjata api (senpi) pada anggota kepolisian. Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menyebut pihaknya telah merumuskan saran bijak kepada presiden, yakni penggunaan senpi yang lebih humanis, dan layanan mental health bagi anggota Polri. Humanis berupa penggunaan lethal weapons dan non-lethal weapons, seperti taser gun atau senjata kejut listrik, dan memberikan layanan psikologis untuk anggota Polri.
Anam mengatakan, bahwa hal itu bukan hanya menjadi atensi Kompolnas, tapi juga Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, beberapa kasus penembakan oleh polisi marak terjadi, diantaranya, kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumbar, dan penembakan yang menewaskan Gamma, siswa SMKN 4 Semarang oleh polisi bernama Aipda Robig.
TRENDING MEDSOS
Kata “koas” trending di X, setelah viral video penganiayaan yang menimpa dokter koas Universitas Sriwijaya, Muhammad Luthfi, di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu (11/12/2024). Luthfi dipukul oleh pria yang diduga merupakan supir pribadi dari orang tua dokter muda bernama Lady. Netizen pun ramai menyoroti latar belakang orang tua Lady, yang ternyata merupakan pejabat di Kementerian PUPR. Per hari ini, Luthfi dan keluarganya sudah membuat laporan ke Polda Sumsel terkait peristiwa tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Langkah Kompolnas bersurat kepada Presiden Prabowo mengenai evaluasi penggunaan senjata api pada anggota kepolisian, patut mendapat apresiasi. Hal ini menunjukkan Kompolnas telah menjalankan fungsinya. Selanjutnya terpulang kepada Presiden Prabowo untuk merespons saran Kompolnas tersebut, yang juga sudah disuarakan oleh sejumlah lembaga pegiat sipil. Presiden memang selayaknya memberi atensi khusus kepada Polri, karena lembaga ini masih terus saja mengedepankan pendekatan kekuatan dalam menyikapi sikap kritis dari masyarakat, jauh dari sikap humanis yang seharusnya dikedepankan.
2. Keputusan-keputusan politik terkait perubahan aturan pemilu seringkali hanya karena pertimbangan sesaat, tanpa kajian utuh dan mempertimbangkan suasana kebatinan penetapan aturan yang akan diubah. Aturan pemilihan kepala daerah misalnya, dari semula dipilih DPRD lalu diubah pemilihan langsung, kini diwacanakan akan dikembalikan ke DPRD lagi. Padahal, evaluasi pilkada lewat DPRD di masa Orba adalah disebabkan terjadi pemilihan semu, karena banyak calon yang ditentukan partai mayoritas adalah orang-orang ‘drop-dropan’ dari atas, yang sama sekali tak kenal daerah dan tak dikenal warga. Asal bisa mengkonsolidasikan suara di DPRD, pasti bisa menang. Aspirasi rakyat sama sekali diabaikan. Evaluasi pilkada lewat DPRD di awal reformasi, adalah maraknya politik uang dari calon untuk para anggota DPRD. Selain itu, di beberapa daerah terjadi kemelut pilkada karena masing-masing fraksi saling sandera. Jika alasan pengembalian pilkada ke DPRD hanya karena partisipasi pemilih terus menurun, maka alasan itu sangat layak dipersoalkan. Pemerintah dan KPU gagal melakukan pendidikan dan praktik politik yang baik kepada rakyat, namun dampak kegagalan itu justru dilemparkan kepada rakyat sebagai pihak yang dipersalahkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 13 Desember 2024
