POLITIK
1. Rapat pleno Komisi III DPR hari ini menetapkan 5 pimpinan KPK, dan 5 anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewas KPK sejak Senin lalu. Penetapan pimpinan terpilih dilakukan melalui pemungutan suara. Terpilih sebagai Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Setyo Budiyanto, dan 4 wakil yakni Agus Joko Pramono, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo. Sedangkan 5 anggota Dewas KPK yang terpilih berdasarkan urutan dari suara terbanyak adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Mereka mulai bertugas Desember mendatang untuk periode 2024-2029.
Ketua KPK terpilih, Komjen Pol Setyo Budiyanto, bukan orang baru di lingkungan KPK. Di lembaga ini, ia pernah menduduki posisi sebagai Koordinator Wilayah III KPK sekaligus Pelaksana Tugas Dirdik KPK, dan Direktur Penyidikan KPK selama lebih dari satu tahun pada 2020. Posisi terakhirnya, sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sejak Maret 2024. Lulusan Akpol 1989 itu, pernah menjabat sebagai Kapolda di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
2. Menko Polkam Budi Gunawan melaporkan, sebanyak 8,8 juta orang Indonesia bermain judi online (judol), dan sekitar 80 ribu diantaranya adalah anak usia di bawah 10 tahun. Budi menyampaikan data itu dalam konferensi pers di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, hari ini. Ia menjelaskan, para pemain judol tersebut mayoritas berasal dari kelas menengah bawah. Disebutkan, dari para pemain judol itu terdapat sekitar 97.000 anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta. Budi menilai, jumlah pemain judol akan meningkat jika tidak ada tindakan pemberantasan.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap, kasus perceraian perkawinan meningkat pesat sejak merebaknya judi online. Dia mengungkap, sebelum marak judol jumlah perceraian sampai tahun 2019 itu hanya 1.000-an, tapi setelah judol marak terjadi peningkatan pesat sampai sekitar 4.000 per tahun.
3. Sampai dengan 6 hari jelang Pilkada 27 November 2024, dua pasangan yang berebut kursi gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, masih sulit diprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas 2 pasangan ini bersaing tipis, yang selisih persentasenya masih dalam batas margin of error sehingga tidak bisa dipastikan secara mutlak.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 7-13 November 2024, Luthfi-Yasin yang diusung KIM Plus sebesar 47,19%, sedangkan Andika-Hendi, yang cuma diusung PDIP, sebesar 43,46%. Hasil survei Litbang Kompas 15-20 Oktober 2024, menunjukkan Andika-Hendi 28,8%, Luthfi-Taj Yasin 28,1%, dan 43,1% responden belum menentukan pilihan. Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada 15-20 Oktober 2024, menyimpulkan Andika-Hendi 50,4%, Luthfi-Yasin 47%, dan sekitar 2,6% responden belum menentukan pilihan.
4. Berbeda dengan Pilkada Jateng yang diikuti cuma 2 pasangan, Pilkada Jawa Barat diikuti 4 pasangan yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, dan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina. Berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, persaingan di Jabar tidak seketat Jateng. Hasil survei Litbang Kompas menyimpulkan Dedi-Erwan meraup elektabilitas 65%, jauh meninggalkan 3 pasangan lainnya: Syaikhu-Ilham 9%, Jeje-Ronal 4,6%, dan Acep-Gita 4,1%. Hasil dari Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan, elektabilitas Dedi-Erwan 61,8%, Syaikhu-Ilham 18,6%, Acep-Gita 7,4%, dan Jeje-Ronal 5,6%. Dedi Mulyadi adalah kader Gerindra yang pernah menjabat sebagai bupati Purwakarta, Jabar.
HUKUM
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih “Tom” Lembong periode 2015-2016, mengaku tidak mendapat penjelasan detail dari jaksa penyidik Kejagung mengenai masalah dugaan korupsi impor gula yang disangkakan ke dirinya. Hal itu disampaikan Tom Lembong saat memberikan keterangan secara online dalam sidang lanjutan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini. Kata Tom Lembong, jaksa hanya mengatakan bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi atas perintah atasan jaksa tersebut. Tom juga menjelaskan bahwa kebijakan impor gula yang dibuatnya, hanya menjalankan perintah Presiden ke-7 Jokowi.
EKONOMI
1. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan stagnan di level 5,0%. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, kondisi global pasca terpilihnya Donald Trump dan belum meredanya kondisi geopolitik. Kedua, masih lemahnya permintaan dari China. Ketiga, belum adanya stimulus untuk memperbaiki daya beli dan kondisi industri. Keempat, tahun 2025 masih jadi tahun penyesuaian lintas-kementerian. Indef juga memproyeksikan inflasi 2025 berada di angka 2,8% yoy, nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS, tingkat pengangguran terbuka 4,75%, dan tingkat kemiskinan 8,8%.
2. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, subsidi pupuk kepada petani tidak akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau uang. Subsidi pupuk diputuskan sebanyak 9,55 juta ton. Keputusan itu diambil karena fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebelumnya, ada wacana perubahan skema pemberian pupuk subsidi menjadi BLT yang dilontarkan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Bappenas pun akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang rencananya dimulai pada 2026. Namun, rencana itu ditolak Komisi IV DPR dan petani.
3. Perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, hari ini batal diumumkan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan penundaan tersebut dilakukan karena pemerintah masih mengkaji formula yang pas dalam penyesuaian UMP tersebut. Namun, ia tak menyebut kapan kajian itu rampung. Usulan penyesuaian UMP diajukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 mengenai uji materil UU Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK meminta pemerintah untuk menaikkan UMP direntang 8-10%, sesuai dengan usulan kalangan buruh, sebagai penggugat UU tersebut.
TRENDING MEDSOS
1. Terdapat lebih dari 5 ribu pencarian di Google mengenai Setyo Budiyanto, setelah Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian yang juga masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri dengan pangkat komisaris jenderal itu, terpilih menjadi ketua KPK periode 2024-2029. Ia terpilih dalam Rapat Komisi III DPR terkait penetapan Pimpinan dan Dewan pengawas KPK pada Kamis (21/11/2024).
2. Tom Lembong kembali trending di X, setelah viral video pengacara Tom Lembong berdebat dengan Jaksa saat penyerahan dokumen pembuktian dalam sidang praperadilan lanjutan, pada Rabu (20/11/2024), yang diunggah oleh akun @BangPino_. Akun tersebut menambahkan, ternyata Jaksa Kejagung tidak memiliki bukti dari Audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara.
3. Presiden trending di X, setelah Bawaslu memutuskan bahwa video Presiden Prabowo untuk kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin bukan pelanggaran. Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, ketentuan cuti presiden sebagai syarat ikut serta kampanye, tidak berlaku dalam kasus tersebut lantaran pembuatan video dilakukan pada hari libur, yakni hari Minggu, sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Netizen kemudian ramai berkomentar sarkas, mulai dari menyebut Bawaslu sebagai badan “tukang cebok” sampai menyimpulkan bahwa Indonesia kekosongan kekuasaan dan tidak memiliki presiden setiap hari Minggu.
HIGHLIGHTS
1. Harapan ICW dan publik supaya DPR memilih pimpinan KPK 2024-2029 bukan berasal dari lembaga penegak hukum, tidak digubris DPR. Dari hasil seleksi DPR didapat ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto berasal dari Polri, Fitroh Rohcahyanto dari Kejagung, Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo dari Kehakiman, Agus Joko Pramono dari BPK. Maksud ICW adalah, agar para pimpinan KPK itu tidak menganut loyalitas ganda kepada KPK dan kepala institusi asalnya. Hal ini juga sudah disuarakan berkali-kali oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Mengingat DPR sudah mengambil putusan tersebut, tentu saja publik berharap para pimpinan KPK terpilih itu sadar bahwa dualisme loyalitas itu sudah menjadi sorotan, sehingga mereka harus sebisa mungkin menghilangkannya.
2. Data yang diungkap Menko Polkam Budi Gunawan, ada sekitar 80 ribu anak usia di bawah 10 tahun bermain judi online (judol), jelas menimbulkan keprihatinan mendalam. Data itu menunjukkan ada masalah besar dalam pola pengasuhan anak oleh orang tua. Bahwa penggunaan telepon pintar sudah mewabah ke semua lapisan umur dan golongan ekonomi, memang tidak bisa ditolak. Namun, untuk anak usia di bawah 10 tahun mampu mengakses situs atau aplikasi judol melalui HP atau komputer, menunjukkan ada ketidakpedulian orang tua atau pendamping dewasa dari anak-anak tersebut dalam penggunaan perangkat komunikasi. Bisa jadi, itu juga karena masalah kesenjangan digital antara anak dengan orang tua.
3. Keputusan Bawaslu RI bahwa tindakan kampanye dan endorsement yang dilakukan Presiden Prabowo untuk pasangan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng bukan merupakan pelanggaran, bisa berdampak luas. Keputusan Bawaslu tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan baru perihal netralitas pejabat negara, mementahkan putusan MK yang baru saja diputuskan untuk menegaskan prinsip netralitas tersebut dengan menambahkan klausul TNI/Polri dan pejabat negara demi menjaga kewibawaan konstitusi. Bawaslu bisa berpotensi merusak aturan yang sudah ditata sedemikian rupa demi terciptanya tatanan demokrasi yang bersih dan sehat. Keputusan membebaskan Presiden Prabowo dari kesalahan tindakan kampanye di luar ketentuan itu, bisa saja akan menjadi yurisprudensi bagi Bawaslu di daerah untuk membiarkan semua ketidaknetralan pejabat di daerah dalam pilkada jika dilakukan di akhir pekan, meskipun yang bersangkutan tidak mengambil cuti. Bisa juga akan disiasati, para pejabat itu melakukan aksi nyata dukungan di hari libur atau akhir pekan, lalu disebarluaskan secara masif melalui media massa dan media sosial juga di hari libur atau akhir pekan, tak peduli bagi publik akan menyaksikan tayangan itu kapanpun di hari kerja.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 21 November 2024
