POLITIK
1. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kerawanan pada Pilkada Serentak 2024 terjadi justru setelah tanggal pencoblosan 27 November 2024, di saat para kontestan menunggu hasil penghitungan suara. Berdasarkan data Kemendagri dari pilkada-pilkada yang lalu, sebanyak 50-60% kerusuhan atau keributan yang terjadi setelah hari pencoblosan, adalah akibat dari sikap tidak netral Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sikap tidak netral komisioner KPUD, kata Tito, karena mereka titipan dari para calon kepala daerah, begitu juga di Bawaslu Daerah.
2. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, mengenai elektabilitas 3 pasangan kontestasi Pilgub Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno mendapat dukungan 46%, Ridwan Kamil-Suswono 39,1%, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,1%, dan 9,8% pemilih belum menentukan pilihan. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, hari ini menyebut keunggulan Pram-Rano, kemungkinan disebabkan oleh popularitas dan penerimaan publik pada paslon itu.
3. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengeklaim Presiden Prabowo mendukungnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat melakukan blusukan di Muara Angke, Jakarta Utara, hari ini, RK mengatakan akan menjalankan program Prabowo, antara lain memberikan bantuan sembako murah. Sehingga jika ia terpilih sebagai gubernur, kata RK, warga Jakarta mendapatkan bantuan dobel dari pemerintah pusat sekaligus daerah.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemarin mengangkat Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri, menggantikan Jenderal Agus Andrianto yang mengundurkan diri dari Polri karena dipilih Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jabatan Inspektur Pengawasan Umum Polri yang ditinggalkan oleh Dofiri, diisi oleh Irjen Dedi Prasetyo. Kapolri juga melakukan mutasi di sejumlah posisi, antara lain mengangkat Brigjen Pol Cahyono Wibowo sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor). Ini lembaga baru dalam tubuh Polri, yang khusus menangani kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
5. Presiden AS, Joe Biden, menyatakan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Biden saat bertemu Prabowo di Gedung Putih, Washington DC, AS, pada Selasa (12/11/2024), waktu setempat. Selain itu, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya penandatanganan nota kesepahaman mengenai kesehatan antara Indonesia dan AS.
HUKUM
1. Sebanyak 45 anggota TNI dari Yon Armed-2/KS diperiksa oleh Pomdam 1 Bukit Barisan terkait kasus penyerangan terhadap warga sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, hari ini mengatakan, sanksi terhadap mereka belum diputuskan. Penyerangan massal pada Jumat lalu (8/11/2024) yang dilakukan para prajurit tersebut menyebabkan seorang warga meninggal dunia, dan 8 lainnya luka berat. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, serangan tersebut dipicu oleh teguran prajurit TNI terhadap sejumlah pemuda yang kebut-kebutan menggunakan sepeda motor.
2. Pengadilan Negeri (PN) Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, terkait penetapan tersangka dirinya oleh KPK dalam kasus dugaan suap. Hakim tunggal PN Jaksel, Afrizal Hadi menyebut, penetapan tersangka terhadap Sahbirin tidak sah karena KPK menyalahi prosedur hukum, yakni tidak pernah memeriksa Sahbirin dalam kasus tersebut. Sementara itu, Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyayangkan putusan itu. Ia menyebut, KPK telah mengikuti prosedur hukum yakni berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Sehari setelah memenangkan praperadilan, hari ini Sahbirin mengundurkan diri dari jabatan gubernur Kalsel. Wamendagri Bima Arya Sugiarto membenarkan, Sahbirin telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Gubernur Kalsel.
EKONOMI
1. Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan tingkat kemiskinan per Agustus 2024 berada di angka 9,03%, dengan jumlah orang miskin 25,22 juta. Ia membandingkan dengan angka sebelum pandemi 2019, yakni tingkat kemiskinan sebesar 9,41% dan jumlah orang miskin 25,14 juta. Ia berdalih, pertambahan jumlah orang miskin itu diakibatkan pertumbuhan penduduk pada periode 2019-2024. Sementara rasio gini per Agustus 2024 dilaporkan sebesar 0,379, tercatat menurun dibandingkan level pandemi di 2019 sebesar 0,382.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2024 sebesar 4,91%, turun dari sebelum pandemi Covid-19 yakni 5,23% pada 2019. Meski begitu, jumlah pengangguran naik menjadi 7,5 juta orang per Agustus 2024, dibanding sebelum pandemi pada 2019 sebanyak 7,1 juta orang. Sebagai informasi, BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang, turun 390 ribu orang. Namun, dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran meningkat 270 ribu orang.
2. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, akan menerbitkan surat edaran (SE) mengenai penghentian sementara penyaluran semua jenis bansos, mulai hari ini. Bansos akan disalurkan kembali setelah Pilkada Serentak, 27 November 2024. Namun, ada sejumlah wilayah yang dikecualikan dari penghentian penyaluran bansos. Yakni wilayah yang sedang terkena bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT. Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyetujui usulan Komisi II DPR agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga Pilkada Serentak 2024 selesai dihelat.
3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Dwi Astuti membenarkan, susu memang dibebaskan pajak. Kebijakan ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) huruf (i) PP No. 49/2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atas Impor. Aturan itu menyebutkan bahwa susu termasuk kategori barang yang dibutuhkan rakyat banyak yang impornya dibebaskan dari PPN. Sebelumnya, peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah protes dengan membuang ratusan ribu liter susu karena tak terserap industri pengolahan susu (IPS). IPS lebih memilih susu impor yang bebas pajak.
TRENDING MEDSOS
1. Coding trending di X, setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengharapkan supaya pelajar jenjang SD hingga SMP diberi pelajaran pemrograman komputer alias coding. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan, mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) dan coding akan dimasukkan dalam pembaharuan kurikulum mendatang. Netizen ramai berkomentar skeptis, karena pelajaran coding bagi pelajar SD dan SMP dirasa belum tepat, mengingat matematika dasar masih menjadi momok bagi mayoritas pelajar di Indonesia.
2. Terdapat lebih dari 5 ribu pencarian di Google mengenai Gunung Lewotobi Laki-laki, setelah gunung berapi yang berada di Flores Timur, NTT tersebut, kembali mengalami erupsi. Akibatnya, sebanyak 26 penerbangan di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dibatalkan sejak pagi tadi.
3. Nama “Ivan” trending di X, setelah viral video seorang pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, mengintimidasi seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur. Dalam video, Ivan bersikap arogan dengan memaksa siswa untuk bersujud dan menggonggong seperti anjing. Atas perbuatannya, Ivan Sugianto resmi dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada Selasa (12/11/2024).
HIGHLIGHTS
1. Mendagri Tito Karnavian mengungkap, sebagian besar kasus kerusuhan atau keributan pilkada terjadi akibat dari sikap tidak netral komisioner KPUD. Karena, mereka adalah titipan para calon kepala daerah dan parpol. Memang sulit dihindari sikap netral komisioner KPUD maupun Bawaslu Daerah, karena proses seleksi mereka harus melalui DPRD yang notabene berisi wakil parpol. Proses serupa juga dilakukan di tingkat pusat. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa para calon komisioner KPU(D) dan Bawaslu harus melobi parpol supaya lolos seleksi. Jika ingin mendapat pelaksana dan pengawas pemilu yang bisa berlaku netral, maka sistem seleksinya harus diubah dengan meminimalkan campur tangan parpol. Namun, untuk mengubah sistem seleksi tentu harus mengubah undang-undangnya lebih dulu, yang tentu saja butuh persetujuan parpol. Karena itu, yang lebih dulu harus terjadi adalah perubahan sikap dari parpol untuk rela tidak ikut campur tangan dalam penentuan personel penyelenggara dan pengawas pemilu.
2. Makna sesungguhnya dari jargon “negara hadir”, harus dibuktikan dalam persoalan petani susu dalam negeri dengan industri pengolahan susu (IPS). Dalih pihak industri lebih untung ambil bahan baku susu impor dari pada bahan baku susu lokal, sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada cawe-cawe pemerintah. Negara harus hadir memberikan proteksi terhadap usaha rakyat, karena Indonesia tidak menganut sistem perekonomian liberal. Selain itu, juga mesti secara sungguh-sungguh melakukan pendampingan dan dukungan rutin secara merata, agar kualitas susu lokal menjadi benar-benar baik.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 13 November 2024
