Desakan Periksa Budi Arie Terkait Judol, KFC Indonesia PHK Ribuan Karyawan, dan Evaluasi Kurikulum Pendidikan

POLITIK

1. Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, mengingatkan pemerintah untuk tidak gonta-ganti kurikulum pendidikan. Ia merespons pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang mengaku sedang mengevaluasi masalah pendidikan, termasuk Kurikulum Merdeka. Menurut Sofyan Tan hari ini, pergantian kurikulum akan berdampak terhadap berbagai infrastruktur layanan pendidikan, terutama dari sisi infrastruktur SDM, khususnya bagi guru-guru di seluruh Tanah Air yang berjumlah 3.328.000 orang. Apalagi, kata anggota Fraksi PDIP itu, Kurikulum Merdeka belum lama diberlakukan sehingga siswa sudah mulai terbiasa. Jika kemudian kurikulum diganti akan menyebabkan para siswa harus beradaptasi lagi, termasuk orang tua.

2. Presiden Prabowo Subianto pagi ini sudah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, di Beijing, dan malam hari ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ikut serta dalam rombongan Presiden Prabowo adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menlu Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menhan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, serta KSAL Laksamana Muhammad Ali. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa berharap, selain menjalin hubungan bilateral, lawatan Presiden Prabowo bisa membawa investasi dari negara-negara yang dikunjunginya, karena investasi asing bisa berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, hari ini menyatakan, bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bisa menjadi bukti visi misi Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi memang diwujudkan. Ia menekankan, Pengesahan RUU itu bukan saja akan memudahkan urusan pemberantas korupsi, tapi juga dinilai sangat penting oleh rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK Kamis lalu, mengatakan bahwa Presiden sudah bersurat kepada DPR untuk membahas RUU tersebut, dan Kemenko Kumham Imipas menunggu diundang untuk melakukan kajian.

HUKUM

1. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, kemarin meminta kepolisian untuk juga memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait judi online (Judol). Hal tersebut diperlukan, menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis judol dan berkomplot dengan bandar.

EKONOMI

1. Simulasi yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan, tingkat konsumsi akan meningkat signifikan jika pemerintah bersedia menaikkan upah minimum pekerja hingga 10%. Konsumsi rumah tangga diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun, dan ini akan menciptakan efek berganda. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menyebut, kenaikan upah 10% berpotensi meningkatkan PDB hingga Rp 122,2 triliun. Selain itu, skenario kenaikan upah minimum 10% diperkirakan menciptakan 1,19 juta lapangan kerja baru pada 2025, jauh lebih tinggi dibanding jika mengacu pada formula PP No. 51/2023 yang hanya mampu menciptakan 188 ribu kesempatan kerja. Surplus usaha juga diprediksi meningkat Rp 71,08 triliun sebagai hasil dari perputaran uang dan konsumsi yang lebih tinggi.

2. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berkoordinasi dengan Kemenkeu membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), agar harga rumah untuk rakyat kecil bisa diturunkan. Usulan tersebut disampaikan Maruarar saat bertemu Wamenkeu, Suahasil Nazara, kemarin. Ia juga mengaku bersepakat dengan Pemda untuk melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu bakal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat edaran untuk para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan kepala lembaga. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 itu, meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Terdapat 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalan dinas dilakukan. Salah satunya agar dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024.

4. Perusahaan yang menaungi jaringan restoran waralaba KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia, mengalami kerugian hingga kuartal III tahun 2024 sebesar Rp 557,08 miliar. Kerugian ini lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 152,41 miliar. Kerugian tersebut disebabkan 2 hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi Covid-19 yang belum maksimal, serta krisis di Timur Tengah yang mengakibatkan KFC menjadi sasaran boikot masyarakat. Akibat dari kerugian yang membengkak tersebut, KFC menutup puluhan gerai dan melakukan PHK ribuan karyawan.

TRENDING MEDSOS

1. Prabowo trending di X, setelah viral rekaman video Presiden Prabowo Subianto yang merekomendasikan warga Jawa Tengah untuk memilih paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng. Pernyataan Presiden Prabowo dalam video tersebut dianggap blunder oleh netizen. Sebelumnya, paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin diketahui bertemu dengan Presiden Prabowo pada Minggu (3/11/2024) di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, hadir juga Presiden ke-7 Jokowi.

2. Maria Eva trending di X, setelah Yahya Zaini ditunjuk sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi. Netizen kemudian ramai membahas jejak digital Yahya Zaini yang pernah terjerat kasus video syur bersama pedangdut Maria Eva pada tahun 2006. Netizen mencuitkan rasa kecewa atas penunjukan Yahya, sebab dengan rekam jejak asusilanya itu, dia dianggap tidak layak menjadi pengurus Partai Golkar.

HIGHLIGHTS

1. Desakan memeriksa eks Menkominfo, Budi Arie Setiadi, terkait skandal judi online di masa kepemimpinannya, seharusnya diterima terbuka dengan mengakomodasi desakan tersebut. Pihak berwenang harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak rancu dengan kepentingan politik. Budi Arie sebaiknya segera diperiksa dan secara transparan hasilnya diumumkan ke publik. Itu jika rezim Prabowo yang baru saja dimulai ini, mau mendapat kepercayaan dan simpati publik.

2. Salah satu penyebab kerugian besar jaringan restoran waralaba KFC Indonesia, yang berimbas pada PHK ribuan karyawannya, adalah seruan boikot di masyarakat akibat dari konflik Israel-Palestina. Perang Israel-Hamas yang sudah berjalan lebih dari setahun itu, masih terus membara. Gerakan boikot terhadap barang/jasa yang diproduksi perusahaan yang dituduh mendukung Israel, ternyata tidak menyebabkan Israel mengendurkan tekanan terhadap Palestina. Pada saat yang sama, ribuan pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan. Mungkin tidak hanya KFC yang mengalami kondisi tersebut. Padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang sulit. Bentuk gerakan solidaritas kepada bangsa lain, sebaiknya memang harus dipikirkan masak-masak sebelum digaungkan.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 9 November 2024

Avatar photo
adminweb
Articles: 9