Nasib Kurikulum Merdeka Era Prabowo

KURIKULUM Merdeka adalah terobosan penting dalam dunia pendidikan Indonesia yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan bisa mengembangkan kompetensi sesuai minat dan bakatnya, sehingga pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penyerapan materi, tetapi juga pengembangan keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Meskipun kenyataannya di media sosial guru-guru ramai bersuara bahwa mereka terjajah aplikasi dan waktu mengajar nyaris dirampas urusan admistrasi.

Namun tidak sedikit yang memuji, terutama dari guru-guru penggerak yang kemudian hari juga dicap dan dicemooh sering meninggalkan kelas.

Dengan pergantian pemerintahan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang akan berlangsung pada Oktober 2024, muncul pertanyaan besar bagaimana nasib Kurikulum Merdeka ke depannya, jika mentrinya baru dan visi pemerintahan juga baru?

Sebelum membahas tentang masa depan kurikulum ini, penting untuk meninjau keberhasilannya sejak diterapkan.

Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan secara bertahap sejak 2022, dimulai dengan sekolah-sekolah penggerak, sebelum akhirnya diperluas ke lebih banyak sekolah di seluruh Indonesia.

Salah satu kelebihan utama kurikulum ini adalah fleksibilitas yang diberikan kepada guru. Dengan kebebasan ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lokal.

Hal ini menciptakan suasana belajar lebih relevan dan dinamis, di mana siswa tidak lagi dibebani materi yang tidak sesuai dengan konteks mereka.

Selain itu, Kurikulum Merdeka memperkenalkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), salah satu program dalam Kurikulum Merdeka.

P5 merupakan kegiatan kurikuler bertujuan mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila yang mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek nyata di sekitar mereka.

Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan kolaborasi, yang semuanya sangat penting di dunia kerja modern.

Kurikulum ini juga menggeser fokus dari sekadar nilai akademik ke arah pengembangan kompetensi, di mana siswa dievaluasi berdasarkan keterampilan yang mereka kembangkan, bukan hanya hasil tes tertulis.

Meskipun belum ada evaluasi, namun di zaman Menteri Nadiem peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia naik 5-6 posisi. Indonesia tidak lagi terpuruk di sepuluh peringkat papan terbawah selama 22 tahun.

Apakah ini keberhasilan Kurikulum Merdeka? Bisa jadi, karena pada saat tes PISA ke 8 di 2022 itu, Indonesia tengah menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, tentu saja banyak faktor lain yang harus dilihat, termasuk masuknya Kamboja dan beberapa negara lain untuk pertama kali merasakan tes PISA.

Penerapan Kurikulum Merdeka juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua sekolah di Indonesia siap dengan perubahan ini, terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas atau pelatihan yang memadai untuk guru.

Ketimpangan infrastruktur dan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama yang mengganggu kesuksesan implementasi kurikulum ini.

Seiring dengan pergantian pemerintahan, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Kurikulum Merdeka akan tetap dilanjutkan atau justru akan digantikan dengan kurikulum baru?

Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pergantian pemerintahan sering kali membawa perubahan kebijakan, termasuk kurikulum.

Sebagai contoh, Kurikulum 2013 yang dianggap sebagai salah satu perubahan besar dalam pendidikan, juga mengalami penyesuaian ketika terjadi pergantian pemerintahan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Kurikulum Merdeka mungkin mengalami nasib yang sama.

Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi terkait masa depan Kurikulum Merdeka. Pemerintahan Prabowo bisa saja melanjutkan kurikulum ini dengan beberapa modifikasi, terutama setelah melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas dan dampaknya di lapangan.

Mereka mungkin akan memperbaiki aspek-aspek tertentu agar lebih sesuai dengan visi pendidikan pemerintahan baru.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintahan Prabowo akan memperkenalkan kurikulum yang sepenuhnya baru, menggantikan Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini mungkin dilakukan jika kurikulum yang ada dianggap tidak efektif atau tidak sejalan dengan program pendidikan pemerintahan baru.

Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa Kurikulum Merdeka tetap diterapkan, namun dengan pengawasan dan evaluasi lebih ketat.

Langkah ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan global.

Evaluasi ketat ini diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama penerapannya dan mencari solusi agar implementasi kurikulum ini bisa lebih merata dan berhasil.

Salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketidakstabilan kebijakan akibat perubahan politik.

Perubahan kurikulum yang terlalu sering justru dapat menimbulkan kebingungan bagi guru dan siswa. Proses adaptasi terhadap kurikulum baru memerlukan waktu dan sumber daya, seperti pelatihan bagi guru, penyediaan buku pelajaran, serta penyesuaian infrastruktur.

Ketika perubahan dilakukan terlalu cepat, banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama guru dan siswa, tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga dampaknya tidak maksimal.

Dalam konteks ini, keberlanjutan kebijakan pendidikan sangat penting. Pemerintah harus mempertimbangkan kelangsungan kebijakan yang telah diterapkan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.

Pendidikan adalah sektor yang memerlukan konsistensi dan perencanaan jangka panjang, bukan sesuatu yang bisa diubah secara instan.

Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan pendidikan menjadi kunci untuk membentuk generasi yang unggul di masa depan.

Masa depan Kurikulum Merdeka pascapergantian pemerintahan pada Oktober 2024, masih penuh dengan ketidakpastian.

Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa evaluasi komprehensif mengenai implementasi kurikulum ini harus dilakukan agar pemerintah bisa melihat apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah berjalan dengan baik.

Apa pun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo, keberhasilan pendidikan di Indonesia bergantung pada konsistensi dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi generasi muda.

Pada akhirnya, nasib Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada keputusan pemerintahan yang baru. Apakah pemerintah Prabowo akan melanjutkan kebijakan ini, memperbaikinya, atau menggantinya dengan kurikulum yang berbeda.

Apa pun langkah yang diambil, pendidikan Indonesia harus tetap mengedepankan kepentingan siswa, guru, dan masyarakat luas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Penulis: Waode Nurmuhaemin
Praktisi pendidikan, penulis buku dan novel pendidikan

Sumber: Kompas

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348