KPK tak Pernah Bisa Bertemu Presiden, Sidang Kabinet Terakhir, dan Industri Plastik Diambang PHK
POLITIK
1. Ketua KPK Nawawi Pomolango “curhat” bahwa selama hampir 5 tahun masa tugas, pimpinan KPK tidak pernah bisa bertemu Presiden Jokowi, pun Presiden tidak pernah sekalipun mengajak bertemu pimpinan KPK. Pengakuan Nawawi itu disampaikan dalam acara Media Gathering KPK, di Kabupaten Bogor, kemarin. Menurut Nawawi, pimpinan KPK merasa perlu bertemu dengan Presiden untuk membicarakan tentang pemberantasan korupsi. Berulang kali pimpinan KPK bersurat kepada Jokowi untuk minta bertemu, tapi tak berbalas, kecuali satu kali dalam kaitan penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Sampai-sampai, kata Nawawi, dia pernah melempar “guyonan” kepada Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, bahwa lebih mudah ormas menemui Jokowi ketimbang pimpinan KPK.
2. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengaku menerima informasi bahwa para pejabat sudah tidak takut lagi dengan KPK. Sebab, risiko yang dihadapi ketika mereka korupsi, lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil mencuri uang negara. Pengakuan Alex tersebut disampaikan dalam acara Media Gathering KPK di Bogor, kemarin. Karena itu, kata Alex, sulit menghilangkan korupsi sebagaimana terjadi di Singapura dan Hongkong. Kedua negara itu bisa bersih, lanjut Alex, karena pemimpinnya menerapkan zero tolerance terhadap korupsi. Dan di Indonesia, kata dia, belum pernah ada Presiden yang punya komitmen tersebut.
3. Presiden Jokowi hari ini memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir, di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, jelang masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024, digantikan Prabowo-Gibran. Presiden berpesan kepada para menteri supaya mendukung penuh program presiden terpilih dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jokowi juga minta menteri-menterinya untuk tidak segan merumuskan aturan yang bisa memuluskan hari pertama Prabowo bertugas. Wapres Ma’ruf Amin dan semua menteri hadir, kecuali Menag Yaqut Cholil Qoumas, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi.
4. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kemarin mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat H-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Sebab, pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan. Dasco menyebut, Prabowo mengutamakan kalangan profesional di kabinetnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyetor nama kadernya untuk jadi menteri. Dikabarkan, kabinet Prabowo-Gibran akan “gemoy” sebanyak 44 menteri, dibandingkan kabinet sekarang yang cuma 36 menteri.
EKONOMI
1. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem. Amanat itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna terakhir di IKN, hari ini. Ia minta agar menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, dan menjaga pertumbuhan. Belum diketahui apa kebijakan ekstrem yang dimaksud Jokowi. Namun, dalam waktu dekat ada rencana pengetatan pengguna BBM subsidi. Sementara Menko Marinvest Luhut Pandjaitan mengungkapkan, hingga saat ini belum ada keputusan untuk implementasi aturan pembatasan BBM subsidi.
2. Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono menyebut, industri plastik di Tanah Air saat ini sudah berada di ambang PHK massal, akibat dari serbuan barang impor asal China dan penurunan daya beli masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mulai mempersiapkan strategi atau kebijakan yang pro industri sejak sekarang, supaya tidak tertinggal momentum pemulihan di bulan Januari-Februari menjelang Puasa dan Lebaran Idul Fitri.
TRENDING MEDSOS
1. Netizen di X menggunakan keyword “sambo”, untuk melakukan penggiringan opini terhadap calon Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Netizen menganggap selama Luthfi menjadi Kapolda Jateng, polisi di Jateng dinilai cenderung represif dan menggunakan kekerasan, terlebih saat menangani demonstrasi. Netizen juga menyebut Luthfi adalah loyalis ex Kadiv Propam, Ferdy Sambo, yang dihukum penjara karena membunuh anak buahnya. Netizen menyebut, lebih baik memilih “rambo” (Andika Perkasa) daripada “sambo” (Ahmad Luthfi).
2. Indodax trending di X, setelah platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia itu, diduga mengalami insiden keamanan yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 335 miliar akibat transaksi ilegal. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun X-nya pada Rabu (11/9/2024). Pengguna Indodax ramai mencuitkan kekhawatirannya terhadap insiden ini.
3. Hasto trending di X, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyindir KPK yang tidak memeriksa Kaesang Pangarep dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet. Ia menyebut, KPK diskriminatif bila berkaitan dengan keluarga Presiden Jokowi, sebab tidak menindaklanjuti dugaan gratifikasi Kaesang karena alasan dia bukan pejabat atau PNS. Padahal, menurut Hasto, dirinya dan Kaesang sama-sama bukan pejabat dan PNS, tapi dirinya dipanggil KPK dua kali untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
HIGHLIGHTS
1. Curhat Ketua KPK, Nawawi Pomolango, perihal tak pernah sekalipun pimpinan KPK duduk bersama Presiden Jokowi guna membahas pemberantasan korupsi, mungkin dimaksudkan supaya publik menilai seberapa perhatian Jokowi terhadap masalah tersebut. Di sisi lain, publik menilai bahwa hal itu menunjukkan Jokowi tidak cawe-cawe terhadap KPK. Namun, publik merasakan bahwa korupsi makin merajalela, dikukuhkan dengan data dari lembaga kredibel, Transparency International (TI), yang setiap tahun melakukan survei di 180 negara, dan hasilnya dikenal dengan nama Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada 2023, skor IPK Indonesia 34, berada di peringkat ke-115 dari 180 negara bersama Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Angka skor atau skala dari 0 sampai 100, yang dibaca semakin besar angka skor menunjukkan negara tersebut semakin bersih dari korupsi. Sejak Jokowi duduk di Istana Negara pada 2014 (dari periode pertama), hingga 2023 di periode kedua, IPK Indonesia fluktuatif. Pada 2015 IPK-nya 36, dan pernah naik tertinggi 40 pada 2019, tapi kemudian merosot terus hingga 34 pada 2023. Dari data tersebut, tergambar bahwa selama 2 periode pemerintahan, Jokowi tidak memberi perhatian pada upaya untuk mengatasi masalah korupsi. Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara koruptif, yang jelas menjadi penghambat untuk bisa menjadi negara maju.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 13 September 2024
