Rencana Revisi UU TNI-Polri Dibatalkan, Pejabat Kerap Dapat Gratifikasi, dan Kementan Usul Pagu Anggaran 68 T

POLITIK

1. Rencana DPR merevisi UU TNI dan Polri dibatalkan. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Wihadi Wiyanto, mengatakan bahwa RUU tersebut akan diserahkan untuk diselesaikan oleh DPR periode mendatang. Ia tidak menjelaskan alasan pembatalan. Pembahasan RUU TNI-Polri yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini, menjelang masa bakti DPR 2019-2024, menuai kritik dari berbagai kalangan. Karena, dalam revisi UU TNI terdapat pasal yang membuka peluang TNI berbisnis, dan membuka kesempatan lebih luas bagi TNI menduduki jabatan sipil. Sedangkan dalam UU Polri, membuka pintu lebih lebar untuk polisi melakukan penyadapan, dan pembatasan internet.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2024 tentang pencalonan pilkada pada Minggu (25/8/2024), yang mengubah PKPU No. 8 Tahun 2014. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan oleh parpol, dan putusan No. 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat calon gubernur dan wali kota/bupati. DPR semula berniat mengabaikan esensi 2 putusan MK tersebut, yang mengundang protes dan demonstrasi di berbagai kota.

3. DPP PDIP, hari ini, mengumumkan sejumlah nama yang akan diusung untuk Pilkada Serentak 2024. Untuk Pilgub Jawa Tengah, PDIP mengusung pasangan mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, untuk Banten, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, ketua DPD PDIP Banten. Airin merupakan kader Golkar, tapi dukungan dari Golkar dibatalkan setelah terjadi perubahan pucuk pimpinan Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia. Setelah keluar putusan MK No. 60/2024, PDIP bisa mengajukan sendiri calonnya, sehingga PDIP mencalonkan Airin-Ade. Pasangan ini akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang diusung KIM Plus. Sedangkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, kemungkinan akan berhadapan dengan calon yang diusung KIM Plus yakni Ahmad Luthfi, eks Kapolda Jateng, dengan Taj Yasin, eks Wagub Jateng.

4. Setelah Anies Baswedan menemui pengurus DPD PDIP Jakarta, Sabtu lalu, beredar kabar santer bahwa dia akan diusung partai banteng itu untuk Pilgub Jakarta, berpasangan dengan Rano Karno. Kabar itu makin santer setelah hari ini Anies menampilkan foto dia berkemeja merah, tengah mohon restu dari ibunya, dan istrinya. Dia dikabarkan akan menemui Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, saat acara pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP, Anies tidak ada di tempat. Kabar dari internal PDIP menyebut Megawati lebih memilih untuk mengusung kader internal, ketimbang Anies. Yaitu Pramono Anung dan Rano Karno.

5. Dalam pidato sambutan di acara Kongres III Partai Nasdem, di Jakarta kemarin, Presiden Jokowi menyebut, saat awal dia berkuasa ada yang datang ramai-ramai, tapi lalu pergi jelang akhir. Wakil Ketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, pernyataan Jokowi itu tidak memiliki kaitan dengan pembatalan revisi UU Pilkada. Revisi UU tersebut, yang berisi pembangkangan terhadap putusan MK No. 60 dan 70, dilakukan begitu cepat, namun gagal disahkan pada Kamis lalu (22/8/2024), karena rapat paripurna DPR tidak mencapai kuorum. Revisi UU itu, semula berisi aturan yang membuka peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Karena gagal disahkan, maka DPR menggunakan 2 putusan MK itu sebagai dasar pelaksanaan Pilkada 2024, yang turunan aturan pelaksanaannya dituangkan oleh KPU dalam PKPU No. 10/2024, yang menutup peluang Kaesang maju di pilgub.

HUKUM

1. Nama Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, menjadi sorotan akibat dari cuitan menantunya, Jelita Jeje, yang menyebut bahwa pejabat kerap dapat fasilitas dari pengusaha atau gratifikasi. Cuitan itu dilontarkan menantunya, untuk membela Erina Gudono yang sedang ramai dikritik publik. Menanggapi itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, perlu menelusuri dulu apa motivasi Jeje membuat cuitan tersebut. Jeje membela Erina dengan mengatakan, dirinya bersama keluarganya tak jarang dibiayai pengusaha kalau pergi ke luar negeri. Mulai dari jet pribadi, hingga fasilitas lain kerap ditawarkan, karena mertuanya merupakan pejabat negara.

EKONOMI

1. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 68 triliun pada 2025. Dalam Raker dengan Komisi IV DPR, ia mengatakan, usulan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk penyediaan susu gratis, meski tidak dijelaskan jumlah anggaran untuk program itu. Selain itu, anggaran tambahan tersebut juga akan digunakan untuk cetak sawah 1 juta ha, optimalisasi lahan 600.000 ha, serta intensifikasi dan modernisasi pertanian. Menurut dia, pagu anggaran Kementan pada 2025 yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 7,91 triliun, masih sangat terbatas dan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan secara signifikan.

2. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2024 bakal berkisar 4,7%-5,5%. Angka ini tak jauh dari pertumbuhan triwulan II-2024, 5,05% secara tahunan (yoy). Direktur Kebijakan dan Moneter BI, Juli Budi Winantya mengatakan, untuk mencapai target ini, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena faktor musiman seperti hari besar keagamaan nasional dan dampak pelaksanaan pemilu pada semester I 2024 sudah berakhir. Selain itu, berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat meningkatkan investasi, khususnya swasta. Kenaikan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB, diharapkan juga dapat efektif memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian.

TRENDING MEDSOS

Perbincangan mengenai deklarasi calon kepala daerah yang dilakukan PDIP, menjadi trending di X. Selain tentang deklarasi pasangan eks Panglima TNI Andika Perkasa dengan eks Wali Kota Semarang Hendi, netizen banyak memperdebatkan rencana PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Narasi terbagi menjadi kelompok yang pro Anies diusung PDIP, dan kelompok yang menolak Anies. Netizen juga menyebut bahwa PKPU harus tetap dikawal, jangan sampai terlena deklarasi dan terkecoh oleh manuver rezim.

HIGHLIGHTS

1. Dari pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP hari ini, nama Anies Baswedan (AB) tidak disebut, dan memang untuk calon Pilgub Jakarta tidak diumumkan hari ini. Padahal sejak Sabtu lalu, sudah santer beredar kabar bahwa AB akan berpasangan dengan Rano Karno, yang sontak memicu perbincangan pro-kontra. Padahal pula, sebelum pengumuman itu dilakukan DPP PDIP siang hari ini, AB sudah menyiarkan foto dia tengah minta restu dari ibunya dan istrinya. Seolah menggambarkan bahwa dia bersiap menuju kantor DPP PDIP. Lantas, mengapa pengumuman calon dari PDIP untuk Pilgub Jakarta tidak diumumkan hari ini? Kabar pun mencuat bahwa penguasa sedang menyuruh hamba hukum, untuk mencari perkara hukum AB dan Rano Karno.

2. Sindiran Presiden Jokowi di acara Kongres III Partai Nasdem, tentang banyak yang meninggalkan dia jelang berakhir kekuasaannya, merupakan curhat yang bisa jadi mencerminkan situasi politik belakangan ini yang terasa hangat. Bisa juga, hal semacam itu lumrah terjadi jika pertemanan atau persekutuan berbasis kepentingan. Jika kepentingan sudah tidak bisa didapat lagi dari penguasa yang akan berakhir kuasanya, ya wajar saja ditinggalkan.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 26 Agustus 2024