Calon Tunggal VS Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, Jumlah Kelas Menengah Menurun, dan Upacara Live Streaming untuk Warga IKN
POLITIK
1. Skenario pasangan calon tunggal lawan kotak kosong dalam pemilihan gubernur Jakarta November mendatang, akan memberi kesan tidak membangun demokrasi yang baik. Pendapat tersebut disampaikan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, hari ini. Esensi demokrasi, kata dia, salah satunya adalah kompetisi, yang dihadirkan melalui pemilihan kepala daerah. Jika hanya ada satu pasangan calon melawan kotak kosong, kata Arya, tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat.
2. Wacana skenario pasangan calon tunggal tersebut muncul setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersepakat mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. KIM masih mengajak parpol lain, PKS, Nasdem, dan PKB untuk bergabung dalam KIM Plus, padahal Nasdem dan PKS sudah berkomitmen mengusung Anies Baswedan. Jika 3 parpol itu bergabung dalam KIM Plus, otomatis Anies tak bisa mencalonkan diri, sedangkan PDIP juga tidak bisa memunculkan calon karena jumlah kursinya di DPRD Jakarta cuma 15, tidak mencapai 20% dari total kursi DPRD.
3. Sementara itu, Anies Baswedan sampai hari ini masih optimis, bahwa Nasdem dan PKS tetap memegang komitmen awal untuk mengusung dia sebagai calon gubernur. Padahal DPP PKS kemarin mengisyaratkan akan mengalihkan dukungan kepada Ridwan Kamil, karena Anies sampai dengan batas waktu 40 hari yang diberikan PKS untuk menambah dukungan parpol lain, tidak kunjung ada hasilnya.
4. Menurut penilaian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, fenomena kotak kosong dalam pilkada serentak November mendatang, merupakan lanjutan kemerosotan demokrasi di era Presiden Jokowi. Kemerosotan itu ditandai dengan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024, melalui penggelontoran bantuan sosial dan pengerahan aparat negara untuk kepentingan calon yang didukungnya. Ray melihat gejala calon tunggal lawan kotak kosong yang sebelumnya hanya ada di kabupaten dan kota, kini mulai merambah sampai ke provinsi. Ia menduga ada sekitar 4 atau 5 provinsi, potensial satu pasangan calon melawan kotak kosong.
5. Keluarga korban penculikan 1998 merasa pertemuan dengan petinggi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman, merupakan jebakan. Wahyu Susilo – adik Wiji Thukul – mengatakan, para keluarga korban tidak diinformasikan agenda sebenarnya dari pertemuan itu. Ia menduga agenda pertemuan tersebut, sejak awal sengaja ditutup-tutupi. Sebab, tidak semua pihak keluarga korban diberi tahu dan diundang.
Pertemuan 2 petinggi Gerindra dengan 14 anggota keluarga korban pada Minggu (4/8/2024) itu, dibeberkan ke publik oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Waketum Gerindra, Habiburokhman. Bahkan Dasco memampangkan foto dia dan sejumlah anggota keluarga korban yang hadir dalam pertemuan itu di akun media sosialnya. Dasco mengatakan, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Dia mengklaim tidak ada pembicaraan mengenai suatu persoalan tertentu. Pertemuan itu justru memunculkan kesepakatan bersama untuk memajukan Indonesia.
6. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Zaenal Muttaqin mengungkapkan, bahwa pertemuan tersebut adalah inisiatif Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Mugiyanto. Menurut Zaenal, Mugiyanto, eks Ketua Ikohi pada 2000-2014, bekerja sama dengan Aan Rusdianto yang juga korban penculikan pada 1998, mengundang para keluarga korban dari berbagai daerah untuk hadir dalam pertemuan itu. Zaenal menduga, Mugiyanto dan Aan Rusdianto mengundang para keluarga korban dengan dalih reuni, layaknya agenda rutin yang digelar oleh Ikohi.
7. Wahyu Susilo menduga pertemuan keluarga korban penculikan 1998 dengan petinggi Gerindra itu, untuk menekan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih mengganggu Ketum Gerindra Prabowo Subianto, menjelang pelantikannya sebagai presiden terpilih. Pertemuan itu, kata Wahyu, merupakan cara untuk membungkam korban, baik secara persuasif, atau kalau tidak bisa akan dikakukan dengan cara represi. Wiji Thukul diculik pada 1998 dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya.
HUKUM
1. Dari sebanyak 230 orang calon pimpinan KPK dan dan 142 orang calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang mengikuti tes tertulis, ada masing-masing 40 orang yang lolos untuk mengikuti tahap ujian berikutnya, yakni profile assesment pada 28–29 Agustus 2024. Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh, hari ini mengungkapkan, bahwa pada tahap selanjutnya Pansel melakukan asesmen terhadap setiap calon dengan cara meminta masukan dari masyarakat, dan melibatkan sejumlah lembaga negara; BIN, KPK, Polri, dan PPATK. Beberapa capim KPK yang lolos tes tertulis antara lain Giri Suprapdiono, Johan Budi Sapto Pribowo, Johanis Tanak, Nurul Gufron, Sudirman Said, dan Yanuar Nugroho.
EKONOMI
1. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI memperkirakan ada 8,5 juta kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Penurunan jumlah kelas menengah terjadi pada periode 2018-2023. Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky mengatakan, pada periode 2014-2018 jumlah kelas menengah meningkat dari 39 juta orang menjadi 60 juta orang. Proporsi kelas menengah dari populasi pun meningkat dari 15,6% menjadi 23%. Namun, dia mencatat jumlah itu menyusut setelah 2018. Saat ini kelas yang dianggap mapan secara ekonomi menurun menjadi 52 juta orang, proporsinya pun menyusut menjadi 18,8% dari populasi.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan mengenai rencana upacara 17 Agustus di IKN masih menjadi trending di X. Disebutkan bahwa warga sekitar hanya boleh mengikuti upacara via live streaming yang disediakan oleh Pemprov Kaltim dan dilarang mengikuti langsung upacara di IKN. Netizen mengkritik keputusan tersebut karena menganggap anggaran upacara IKN yang membengkak berasal dari pajak rakyat, tapi justru rakyat dibatasi.
HIGHLIGHTS
Jika pada akhirnya benar terjadi calon tunggal melawan kotak kosong di Jakarta ataupun di provinsi lainnya, maka para petinggi parpol yang mengatur skenario tersebut, hanya berpikir untuk kepentingan kekuasaan mereka saja. Manipulasi demokrasi semacam itu, jelas mengabaikan hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 8 Agustus 2024