EKONOMI
1. Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi pengeluaran, dan supaya subsidi tepat sasaran. Menko Marves, Luhut Pandjaitan sudah bilang bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan per 17 Agustus 2024. Menurut anggota Komisi VIII DPR, Mulyanto, rencana tersebut sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu, tapi Presiden Jokowi tak kunjung merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014, yang mengatur tentang harga jual eceran BBM. Anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan, pihaknya sudah selesai menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah, mulai dari kriteria hingga simulasi penghematan keuangan negara dari pembatasan tersebut.
2. Komite Anti-dumping Indonesia (KAD) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal China ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS). Kepala KADI, Danang Prasta Danial menjelaskan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Mendag Zulkifli Hasan pada 2 Juli 2024. Ada 31 produsen dan 17 traders dari China yang disasar. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri.
Ekonom Indef, Imaduddin Abdullah menilai, penerapan BMAD atas produk keramik impor menyalahi aturan WTO, dan akan menuai retaliasi dari China, berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu melihat risiko tersebut sehingga realisasi BMAD tidak berdampak pada sektor perdagangan lainnya. Sepanjang 2023 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 64 miliar atau 23% dari total ekspor. Selain itu, ia melihat pengenaan BMAD bisa memicu praktik perdagangan tidak sehat. Salah satunya monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri, yang akhirnya merugikan konsumen.
Menanggapi analisis Indef, Ketua Asaki, Edy Suyanto, memandang rencana pemerintah mengenakan BMAD hingga 199% untuk keramik impor sudah tepat, dan tidak melanggar ketentuan WTO. Edy mengatakan, KADI berhasil menemukan adanya praktik dumping atas keramik impor Cina setelah menyelidiki selama 1,5 tahun. Menurut Edy, dumping keramik China tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan India.
POLITIK
1. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menawarkan paket Ketum PSI Kaesang Pangarep dengan kader Golkar Jusuf Hamka sebagai pasangan untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024. Tawaran itu disampaikan setelah pertemuan pimpinan kedua partai tersebut di DPP Golkar, Kamis lalu. Menurut Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, dalam pertemuan hari ini, tidak ada kesepakatan dengan Golkar terkait Pilgub DKI. Kaesang pun, kata Andy, belum mengambil keputusan untuk maju di dalam pilkada. Pertemuan itu, kata dia, secara umum memang membahas kerja sama kedua partai di pilkada beberapa daerah.
2. Aliansi Akademisi Indonesia, yang didukung 1.180 akademisi dari 245 perguruan tinggi dan institusi di seluruh negeri, mendesak Pemerintah melalui Mendikbudristek untuk segera merespons kasus pemberian gelar guru besar yang terindikasi melanggar etika akademik secara serius, bahkan diduga melanggar hukum. Kasus obral gelar profesor, belakangan ini ramai setelah sejumlah pejabat negara mendapat gelar profesor, padahal orang tersebut diketahui tidak sepenuhnya berkecimpung di dunia akademik.
HUKUM
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan mengajukan banding atas vonis mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, disparitas uang pengganti antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menjadi salah satu pertimbangan untuk banding. Dalam kasus pemerasan terhadap para pejabat eselon 1 di Kementan, SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. SYL juga diminta memberikan uang pengganti Rp 14,14 miliar dan US$ 30 ribu. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp 44,27 miliar dan US$ 30 ribu.
2. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, KPK tidak menutup peluang untuk memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Dardak, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana hibah dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan pada Desember 2022.
Dalam mengusut kasus tersebut, penyidik KPK sudah menggeledah ruang kerja Khofifah, Emil, dan Sekda Adhy Karyono. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa KPK dari ruangannya dan Emil, namun ada flashdisk yang dibawa dari ruang Sekda. Dalam kasus ini sebanyak 21 orang dijadikan tersangka, 17 di antaranya pemberi suap dan 4 orang penerima suap.
TRENDING MEDSOS
Akun media CNN membentuk perbincangan mengenai pemanggilan KPK kepada Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PT Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama. Wahyu tidak memenuhi panggilan, dengan alasan ada tugas. Beberapa buzzer berkomentar bahwa orang dekat Jokowi di kabinet mulai diganggu dengan kasus korupsi.
HIGHLIGHTS
1. Kajian mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi sudah kelar, dan wacana itu sudah pula digaungkan sejak lama. Namun, Presiden Jokowi tak kunjung menyetujui. Maklum, soal BBM memang sangat sensitif, tak hanya terkait ekonomi tapi juga politis. Utak-atik kebijakan BBM, yang ujungnya menambah beban pengeluaran rakyat, berpotensi secara politis tidak populer. Di sisi lain, makin lama menahan status quo, beban subsidi kian tinggi mengingat harga minyak mentah juga makin tinggi dan nilai rupiah melemah. Sebaiknya Presiden segera mengambil keputusan tersebut, mengingat beban keuangan sudah makin berat.
2. Desakan Aliansi Akademisi Indonesia agar Pemerintah segera merespons kasus pemberian gelar guru besar yang terindikasi melanggar etika akademik secara serius bahkan melanggar hukum, perlu diberikan dukungan.
Pendidikan Tinggi Indonesia ada dalam bahaya dan akan semakin merosot kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia internasional bila Pemerintah tidak sesegera mungkin mengambil tindakan. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 13 Juli 2024
