POLITIK
1. Pembubaran diri kelompok Jamaah Islamiyah (JI), menurut pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaidar, tidak berarti berakhirnya terorisme di Indonesia, karena masih ada kelompok lain berideologi Wahabi Takfiri (mengkafirkan siapa saja termasuk sesama muslim) yang belum membubarkan diri, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Selain itu, kata dia, masih ada anggota dan simpatisan dari Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) atau Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Pembubaran JI hanya merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi Wahabi Jihadi itu.
Pembubaran organisasi terlarang itu diumumkan oleh 16 tokoh JI pada 30 Juni 2024 di Bogor. Sebagian dari mereka sedang menjalani hukuman. JI tercatat sebagai salah satu kelompok teror yang paling berdarah di Indonesia sejak tahun 2000. Aksi teror mereka antara lain pengeboman secara serempak sejumlah gereja di 13 kota pada malam Natal tahun 2000 yang menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 terluka, Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, dan ratusan orang lainnya luka-luka, kemudian Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 yang menyebabkan 23 orang tewas termasuk pelaku, dan ratusan luka-luka. Selain itu, JI menjadi pelaku peledakan bom di 2 hotel berbintang lima yang merupakan jaringan hotel Amerika Serikat; JW Marriott dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pada 17 Juli 2009 yang menewaskan 9 orang, dan ratusan orang luka-luka.
2. DPP PKS mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024. Namun, kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hari ini, partainya tidak mengajukan nama untuk calon pendamping menantu Presiden Jokowi tersebut. Dengan demikian Bobby sudah mendapat dukungan 8 parpol, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP dan PKS. Belum ada calon pasti pesaing Bobby. Edy Rahmayadi, mantan gubernur terdahulu, sudah mengajukan diri untuk dicalonkan oleh PDIP, tapi belum diputuskan. PDIP punya peluang mencalonkan pasangannya sendirian karena mempunyai 21 kursi di DPRD Sumut, yang sudah melewati persyaratan 20% kursi DPRD Sumut sebanyak 100.
3. Ketum PSI Kaesang Pangarep bersama jajaran partainya akan mengadakan pertemuan dengan pengurus DPP PKS, di Kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jaksel, sore hari ini. Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal mengatakan, agenda PKS dan PSI hari ini, adalah silaturahmi antarpartai politik dan membahas berbagai hal, termasuk Pilkada. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, nama elektabilitas Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, cukup tinggi di Jawa Tengah, dan berpeluang menang dalam Pilkada 2024 jika berduet dengan Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi.
4. Presiden Jokowi mengaku masih menemukan prosedur birokrasi yang rumit di lapangan, di pemerintahan pusat maupun daerah. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutan acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (PHP LKPP) tahun 2023 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini. Ia memaparkan, keruwetan yang diciptakan birokrasi itu seperti perizinan diganti dengan sejumlah istilah seperti rekomendasi dan pertimbangan.
6. Komisi Yudisial mulai hari ini sampai Kamis (11/7/2024), menggelar wawancara terbuka untuk calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 di Gedung Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Nomor 57, Jakpus. KY memastikan, masyarakat dapat berperan aktif memberikan pertanyaan pada sesi terakhir wawancara terbuka.
BENCANA
Sebanyak 11 orang tewas akibat tanah longsor menimpa pertambangan emas tradisional di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Para korban tersebut ditemukan pada Minggu (7/7/2024), dan hari ini. Selain itu, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo Heriyanto, tim pertolongan masih mencari 22 orang yang dilaporkan hilang dalam bencana tersebut. Longsor dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak Sabtu (6/7/2024).
HUKUM
1. Sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh kembali dilanjutkan, setelah putusan selanya dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Gazalba Saleh pun kembali ditahan. Hakim memutuskan, perpanjangan penahanan Gazalba dilanjutkan. Gazalba ditahan selama 57 hari terhitung sejak hari ini.
Sidang dibuka kembali setelah PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan yang diajukan KPK atas putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh. Namun, Pengadilan Tipikor tidak memenuhi permintaan KPK untuk mengganti susunan majelis hakim dalam sidang kasus ini. Majelis hakim tetap seperti saat menjatuhkan putusan sela yang membebaskan Gazalba, yakni Hakim Ketua Fahzal Hendri, hakim anggota Rianto Adam Pontoh, dan hakim ad hoc Sukartono.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Konsumen periode Juni. Meski masih optimistis, keyakinan konsumen meredup. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di 123,3. Meski masih di atas 100 yang menandakan konsumen masih percaya diri memandang perekonomian hingga 6 bulan ke depan, tapi IKK Juni lebih rendah dibandingkan Mei yang 125,2. IKK Juni juga merupakan yang terendah sejak Februari. Berdasarkan komponen pembentuknya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) pada Juni berada di 112,9, menjadi yang terendah sejak Februari. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Juni tercatat 133,8, terendah sejak Maret.
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024. Ia memperkirakan ekonomi tumbuh 5,1% pada semester I-2024, dan semester II-2024 di kisaran 5-5,2%. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2024 ada di 5-5,2%. Untuk inflasi, realisasi hingga semester I-2024 adalah 2,5%. Sepanjang 2024, laju kenaikan harga diperkirakan di rentang 2,7%-3,2%. Sementara nilai tukar, rata-rata sepanjang semester I di Rp 15.000/US$. Untuk semester II, perkiraannya Rp 16.000-16.200/US$. Sepanjang 2024, nilai tukar rupiah diperkirakan di kisaran Rp 15.900-16.100/US$.
3. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara selama semester I-2024 mencapai Rp 1.320,7 triliun, turun 6,2% secara tahunan (yoy) dari semester I-2023 sebesar Rp 1.407,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pendapatan dari sisi pajak tercatat hanya sebesar Rp 1,028 triliun, turun 7%. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai 134,2 miliar, turun 0,9% yoy. Sementara penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 288,4 triliun, turun 4,5% yoy. Sri Mulyani juga menjelaskan penurunan pendapatan negara disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit (CPO).
TRENDING MEDSOS
Mahfud MD mendorong narasi bobroknya jajaran komisioner KPU saat ini. Selain menyinggung kasus asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asyari, Mahfud MD juga menyorot informasi, bahwa setiap komisioner KPU masing-masing mendapatkan 3 mobil dinas mewah, melakukan penyewaan jet pribadi untuk alasan dinas yang berlebihan, dan permintaan fasilitas lain saat kunjungan daerah. Mahfud MD mendorong pemerintah dan DPR untuk bertindak, serta mengganti komisioner KPU.
HIGHLIGHTS
1. Koalisi parpol pada Pilpres lalu “mencair” ketika diaplikasikan untuk Pilkada Serentak 2024. Kondisi politik setiap daerah berbeda dengan kondisi nasional, kata mereka, sehingga wajar saja parpol yang bersaing di level nasional, bersekutu di level daerah. Dalam kasus ini menarik manuver PKS yang mendekat ke trah Jokowi. Parpol ini beroposisi dalam 2 periode pemerintahan Jokowi. Sekarang PKS sudah komit dukung menantu Jokowi, Bobby Nasution untuk Pilgub Sumut, dan mungkin tak lama lagi dukung Kaesang. Manuver PKS ini bukan tak mungkin punya tujuan level nasional: bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, mengingat sampai kini Prabowo-Gibran belum memberikan tawaran untuk bergabung, padahal PKB dan Nasdem sudah diajak bicara oleh Prabowo.
2. Longsor maut tambang emas tradisional di Bone, bukan kasus pertama terjadi. Pemerintah tidak bisa cuci tangan dan harus melakukan langkah-langkah mitigatif untuk melindungi keselamatan warga yang ingin mengais rezeki. Banyak kejadian tragis yang terjadi, harus ditindaklanjuti dengan fasilitasi dan rambu-rambu tegas agar kejadian-kejadian seperti itu tak lagi terulang.
3. Bobroknya jajaran komisioner KPU, baik dalam kasus asusila maupun kemewahan fasilitas yang diberikan seperti sorotan Mahfud MD, memunculkan sejumlah pertanyaan atas efek buruk yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilu. Sudah seharusnya segera diambil tindakan juga di tingkat KPUD sebelum pilkada berlangsung dan kembali mendapatkan efek buruk, terutama bagi kualitas calon terpilih.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 8 Juli 2024
