Adagium ganti Menteri ganti kurikulum memang nyaris mewarnai setiap pergantian rezim pemerintahan di negeri ini. Mendekati 2024, kalangan pendidikan harap-harap cemas, akankah kurikulum Merdeka yang baru seumuran jagung ini akan berganti lagi? Terlebih kurikulum Merdeka yang diklaim sederhana dan bisa dipakai disemua sekolah ini hanya bersifat opsional. Dengan harapan di tahun 2024 semua sekolah sudah akan memakai kurikulum itu, dan akan menjadi kurikulum nasional. Ada sejumlah masalah pelik yang menyertai harapan itu. Yang pertama, tidak diwajibkanya penerapan kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan menjadikan guru-guru hanya sebagian yang tahu dengan kurikulum ini. Saya memakai istilah tahu, karena sampai saat inipun sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka kebanyakan guru-gurunya jauh dari kata paham. Yang kedua, sekolah-sekolah yang baru akan menerapkan kurikulum Merdeka di tahun politik 2023, tentu saja mereka baru akan sibuk mempelajari dan memahami sendiri kurikulum itu. Mereka akan sangat sibuk mencari model ideal penerapan kurikulum Merdeka. Bergerilnya ke sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dan akan mencocokan sekolah mana yang bisa ditiru sekalian mengkopi perangkat-perangkat yang digunakan.
Saat inipun penolakan terhadap kurikulum Merdeka masih terjadi dimana-mana meskipun tidak dengan sikap yang terang-terangan. Tidak adanya pelatihan teknis penerapan kurikulum ini, memaksa guru untuk mencoba mengerti dan memahami sendiri yang menyebabkan kurikulum ini diterapakan asal jadi terutama di daerah-daerah. Kesemuanya itu akan menjadikan pemerintahan baru di 2024, akan mempertimbangkan penggunaan kurikulum ini, apalagi jika Menterinya juga ganti dan pemerintahan yang baru punya visi dan misi yang jauh berbeda dengan pemerintah lama serta program-program unggulan yang juga tidak sama. Kalau saja pemerintah saat ini mewajibkan semua sekolah memakai kurikulum Merdeka, maka dipastikan di tahun 2024 kurikulum ini sudah kukuh diseluruh wilayah Indonesia, sehingga kemungkinan pemerintahan baru tidak akan mengganti kurikulum lagi karena sudah dipakai secara merata. Saat ini, kurikulum yang dipakai tidak seragam, sehingga sungguh mencengangkan dalam satu negara ada banyak kurikulum. Mengapa harus menunggu kesiapan sekolah? Bukankah kurikulum merdeka diklaim sederhana? Saat ini, model pengajaran warna-warni tengah terjadi d Indonesia. Dalam satu RT, ada sekolah yang memakai K13 dan ada yang memakai kurikulum Merdeka.sehingga dalam satu rumah bisa saja antar saudara memakai kurikulum yang berbeda jika sekolah di sekolah yang berbeda. Sungguh membingungkan.
Ada satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang begitu hati-hati dalam mengganti kurikulum. Adalah Finlandia. Meskipun tidak lagi duduk di rangking satu PISA, namun negara itu konsisten di peringkat sepuluh teratas. Di Finlandia, pergantian kurikulum tidak tergesa-gesa dan dilaksanakan dengan terencana. Ada satu dewan yang dibentuk untuk memikirkan pendidikan dan hal-hal penting lainnya. Pendidikan di Finlandia dijamin bebas dari syahwat politik. Untuk mengganti kurikulum sudah direncanakan jauh-jauh hari. Finlandia mengganti kurikulumnya di tahun 2014, akan tetapi sudah dipikirkan sejak tahun 90 an. Kurikulum baru itu, pertama-tama disosialisasikan kepada guru-guru selama dua tahun. Khusus ke guru-guru dulu, barulah ke siswa secara bertahap. Mudah saja diterima secara logika, sungguh berbahaya, guru-guru yang belum paham secara utuh terhadap suatu kurikulum, kemudian menerapkannya kepada siswa. Ibarat tunanetra menuntun orang buta. Guru bingung dan lebih-lebih siswa. Di negara-negara yang pendidikanya maju memang tidak gampang mengganti kurikulum, akan ada piloting selama dua tahun atau lebih barulah diterapkan tentu saja bukan sekedar formalitas. Misalnya saja pada kurikulum Merdeka di awal – awal semester harus ada asesmen diagnostic, maka akan dilakukan asesmen diagnostic untuk pembelajaran berdiferensiasi. Hal itu akan betul-betul dilaksanakan, bukan asal gugur kewajiban.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di Finlandia, ada satu dewan di DPR yang bernama committee of the future yang memikirkan hal-hal urgen termasuk pergantian kurikulum. Committee Of The Future ini adalah semacam badan tink tank yang terdiri dari 17 orang perwakilan partai politik yang memberikan nasehat, masukan dan juga saran-saran untuk apa yang harus dilakukan untuk kebijakan masa depan Finlandia. Sehingga dengan demikian tidak ada hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan secara kilat dan terburu-buru, termasuk pergantian kurikulum telah melalui proses yang betul-betul matang. Dalam buku terbitan Cambridge 2021, yang berjudul “21 – Power over Coming Generations: Committee for the Future in the Eduskunta, the Parliament of Finland” terbit tanggal 15 Oktober 2021, tugas utama dari komite ini adalah adalah untuk menghasilkan dialog dengan pemerintah tentang masalah dan peluang besar di masa depan.
Bagaimana di Indonesia?. Kita sudah memiliki lembaga think tank termasuk juga Lemhanas dan KSP. Namun, mengingat pendidikan adalah kunci kemajuan suatu negara, rasa-rasanya Indonesia juga sudah perlu memiliki “Committee Of The Future”. Kemajuan pendidikan kita masih sungguh meresahkan. Ranking PISA yang terus bertengger di sepuluh peringkat terbawah sejak dua puluh tahun, Rangking kampus-kampus kita yang jauh tertinggal dibanding Malaysia, minat baca yang begitu rendah, dan sederet masalah pendidikan lainnya memang sudah harus ditangani oleh komite khusus.
Komite ini juga akan menjadi mitra pemerintah dalam keputusan perlu atau tidaknya mengganti Kurikulum agar tidak menguras energi bangsa dimana kurikulum kita, lima tahun sekali bersalin rupa Semua negara maju memiliki blue print pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.Maka lihatlah Singapura, negara yang miskin sumber daya alam itu mampu menghadirkan pendidikan kelas dunia. Ranking PISA Singapura bahkan lebih tinggi dari Finlandia. Rangking kampusnya juga mengalahkan banyak kampus Eropa. Sudah sejak awal berdiri, founding father Singapura menyadari bahwa pendidikan lah yang akan menjadikan negara itu maju. Bangsa kita masih mencari-cari model pendidikan yang tepat. Sudah 77 tahun kita merdeka, kita masih belum memiliki peta jalan pendidikan dimana negara maju sudah menjadikan bulan sebagai penggerak ekonomi mereka seperti dalam artikel Kompas tanggal 14 Desember 2022 yang berjudul” Dari Ekonomi Luar Angkasa ke Ekonomi Bulan”. Kita masih saja memperdebatkan model kurikulum yang selalu berganti. Sudah saatnya bangsa ini serius untuk membenahi pendidikan karena sumber daya alam Indonesia terbatas dan suatu saat akan habis. Disamping itu, negara-negara di dunia mulai beralih ke energi yang ramah lingkungan, dimana pemakaian energi bahan tambang juga sudah mulai dikurangi.
Saatnya mutu SDM ditingkatkan dan tentu saja faktor dasar yaitu pendidikan dibenahi serius. Untuk iu, sebagai bangsa kita sudah harus sepakat bahwa pendidikan adalah zona steril politik. Ketika negara lain, termasuk Malaysia dan bahkan Brunei Darussalam sudah begitu serius membenahi pendidikanya. Pendidikan kita masih meraba-raba mencari model ideal, Kampus-kampus Brunei mulai unjuk gigi dalam rangking kampus dunia. Negara itu menyadari bahwa cadangan minyak akan habis dalam 30 tahun ke depan, sehingga mereka serius membenahi sektor pendidikanya. Sudah bukan zamannya lagi pendidikan dijadikan komoditas politik. Anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN nyatanya belum mampu menunjukan peningkatan kualitas yang signifikan. Ada banyak hal yang harus segera dibenahi dan yang paling utama adalah menjadikan sektor pendidikan sebagai zona bebas politik perlu segera dipikirkan dan diterapkan. Maka untuk itu, Indonesia perlu meniru Finlandia. Indonesia perlu committee of the future yang menjamin bahwa pendidikan Indonesia akan memiliki peta jalan, visi dan misi yang jelas, serta tidak mudah melakukan perubahan atas kebijakan pendidikan yang sudah dibuat dengan alasan yang tidak jelas dan dipaksakan serta tidak memberikan dampak yang signifikan.
Oleh
Waode Nurmuhaemin
Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan.
