Prabowo Hormati Pihak di Luar Pemerintahannya, Praktik Jual Beli Opini WTP, dan Fenomena Pabrik Tutup

POLITIK

1. Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengaku menghormati sikap pihak yang tidak mau bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5/2024). Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, kata Prabowo, silakan jadi penonton yang baik, tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, hari ini, setuju dengan sikap Prabowo itu. Ia menilai, pihak yang tidak ikut dengan pemerintah sebaiknya mengontrol jalannya pemerintahan, seperti yang dilakukan PKS selama pemerintahan Presiden Jokowi. Waketum Gerindra Habiburokhman, mengklarifikasi bahwa pernyataan Prabowo tersebut normatif, tidak tendensius ke mana pun. Dia bilang, Prabowo memang ingin merangkul semua pihak sama-sama bekerja untuk bangsa dan negara, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan tidak ada masalah, selama tujuannya sama-sama untuk kemaslahatan rakyat.

2. Salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo sudah menyatakan posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, dengan tujuan untuk mengontrol. Menurut peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, sikap Ganjar tersebut berpotensi menjadi arah PDIP. Sebab, kata Siti, Ganjar adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dengan PDIP. Tentang sikap politik PDIP akan diputuskan dalam rakernas PDIP, akhir bulan ini.

3. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian. Dasco mengaku bingung atas spekulasi penambahan jumlah kementerian yang saat ini beredar di publik, yang menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 dari 34 saat ini. Partai Demokrat setuju dengan penambahan kementerian itu. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, hari ini mengatakan, penambahan kementerian bagus, selama muaranya memang untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek), menilai sah-sah saja jika presiden terpilih Prabowo ingin menambah jumlah kementerian dalam pemerintahan mendatang, tapi harus lebih dulu merevisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan wacana penambahan kementerian di era Prabowo -Gibran, tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan uang negara. Menurut Yusril, seharusnya yang dilihat dari wacana itu ialah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ke depan.

4. Gubernur Jatim 2018-2023, Khofifah Indar Parawansa, mengaku ingin kembali maju Pilgub Jatim berpasangan dengan wakilnya, Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak). Ia mengaku sudah mendapatkan dukungan penuh dari koalisi pendukung Prabowo yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Kata Khofifah usai mengikuti Rakornas PAN di Jakarta hari ini, ia juga tengah menjajaki kemungkinan PDIP mendukungnya di Pilgub November mendatang.

5. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, hari ini mengungkapkan, bahwa lembaganya mengalami banjir aduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada 2024. Jumlah aduan pada tahun diselenggarakannya pemilu nasional dan pilkada serentak ini, lebih tinggi dibandingkan 2023 dan diprediksi akan terus bertambah. Ia merinci, sebanyak 99 di antaranya merupakan aduan terhadap anggota KPU kabupaten/kota, disusul Bawaslu kabupaten/kota (66), PPK/PPD (petugas ad hoc KPU tingkat kecamatan) (13), Bawaslu Provinsi (12), KPU Provinsi (12), KPU RI (9) dan Bawaslu RI (7). Dari jumlah itu, 90 aduan telah diregistrasi menjadi perkara yang disidangkan. Sebanyak 13 diantaranya telah diputus.

HUKUM

1. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, praktik jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK sulit dihilangkan. Ia beralasan, itu karena BPK banyak diisi orang-orang yang dekat dengan partai politik, sehingga audit yang dilakukan pun sarat kepentingan pimpinan kementerian/lembaga yang merupakan politisi. Ia menunjuk Syahrul Yasin Limpo, selama menjadi menteri pertanian. Semua temuan masalah ditutupi sehingga mendapat opini WTP.

Sidang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo pada Rabu (7/5/2024) lalu, menguak adanya indikasi jual-beli opini WTP. Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Hermanto, yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan, seorang auditor BPK bernama Victor pernah meminta uang Rp 12 miliar. Namun kabarnya, hanya dipenuhi Rp 5 miliar.

Sementara, dalam keterangan resminya hari ini, BPK menyatakan menghormati proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta itu. BPK mengatakan, tidak menoleransi tindakan pelanggaran hukum, kode etik, standar dan pedoman pemeriksaan. BPK juga telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan program pengendalian gratifikasi, termasuk memproses dan menghukum oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

2. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan, mengungkapkan ada 3 tersangka baru dalam kasus kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Putu Satria Ananta Rustika (19). Kini ada 4 tersangka, termasuk pemukul Putu, Tegar Rafi Sanjaya (21) dan ketiga tersangka baru itu adalah A, W dan K. Masing-masing berperan sebagai pemanggil taruna tingkat I, hingga yang mengompori Tegar untuk memukul.

Menyusul aksi kekerasan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menerapkan kebijakan baru untuk sekolah kedinasan itu. Antara lain, atribut kepangkatan pada seragam dihapuskan mulai pekan depan untuk memutus rantai senioritas. Selain itu, taruna tingkat II tak lagi wajib masuk asrama. Ketiga, menunda penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2024-2025. Hal itu dilakukan untuk memutus ‘tradisi buruk’ di STIP. Selain itu juga mengevaluasi dan mengubah kurikulum.

EKONOMI

1. Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta Menkeu Sri Mulyani agar menjaga komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, komunikasi perlu dibangun dengan tim Prabowo agar tim transisi pemerintahan ke Prabowo bisa berjalan lancar. Yustinus menyebut, tidak sulit untuk bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Pasalnya, para pendukung Prabowo juga ada di pemerintahan Jokowi.

Sementara dalam Rakornas PAN, Kamis malam, Prabowo Subianto menceritakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan para menteri untuk memberikan data-data Indonesia. Ia memuji Jokowi sebagai pemimpin yang ikhlas membantu dirinya. Selain memerintahkan menteri memberi data, Jokowi juga memberi arahan, agar dirinya bepergian dan memperkenalkan diri ke sejumlah pemimpin dunia.

2. Fenomena pabrik tutup dan PHK karyawan, masih menghantui Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, sebagian besar perusahaan yang merumahkan karyawan bergerak di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Kemnaker mencatat, selama periode Januari-Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Tertinggi di DKI Jakarta, yakni 8.876 pekerja, disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.

Shinta mengatakan, perusahaan punya berbagai kondisi dan pertimbangan untuk menutup bisnisnya. Salah satunya, perusahaan terpaksa pindah karena ada daerah lain yang UMR-nya rendah. Selain itu juga biaya, mulai dari pegawai, energi, logistik, dan sebagainya, menjadi momok. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia yang dipengaruhi faktor geopolitik. Dampak geopolitik juga berdampak pada penyerapan pasar luar. Sedangkan untuk pasar domestik di dalam negeri, perlu memperhatikan daya beli.

TRENDING MEDSOS

1. Guinea trending di X, setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, setelah dikalahkan Guinea di babak play-off dengan skor 0-1, pada Kamis (9/5/2024).

2. Rest in Peace trending di X, setelah Penyanyi senior Jhonny Iskandar meninggal dunia hari ini, Jumat (10/5/2024) di usia 64 tahun.

HIGHLIGHTS

1. Pernyataan presiden terpilih Prabowo tentang pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintahannya supaya tidak mengganggu, terkesan multi tafsir. Waketum Gerindra Habiburokhman menafsirkan, pernyataan Prabowo itu normatif. Di sisi lain, pernyataan itu dapat dipahami sebagai ‘ultimatum’ untuk pihak oposisi, yang dalam alam demokrasi adalah pihak yang tidak bekerja sama dengan pemerintah. Diharapkan persepsi Prabowo sudah berubah tentang oposisi, dari persepsinya saat ia ‘berjaya’ di era Orde Baru, yang ketika itu menjadi alasan dia melakukan penculikan terhadap para aktivis politik, karena mereka oposisi terhadap pemerintahan Soeharto.

2. Kesaksian di persidangan tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, yang mengungkap jual-beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sudah seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh KPK. Saksi yang membeberkan informasi tersebut sudah disumpah di pengadilan, sehingga sudah bisa menjadi bukti awal untuk KPK bertindak. Kasus jual-beli hasil audit BPK macam itu sudah berulang terjadi.

Banyaknya kasus ‘pelicin’ BPK, yang terungkap dalam hal penghargaan WTP selama ini, seharusnya menjadi evaluasi bersama, apakah pemberian penghargaan semacam itu masih perlu dilestarikan untuk mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara maupun pemerintah daerah.

3. Ada tiga tersangka baru dalam kasus kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, seperti diungkapkan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan. Keterangan Kapolres membuktikan, bahwa kekerasan di STIP bukanlah tindakan individu tapi terkait dengan sistem dalam lembaga pendidikan tersebut. Sudah banyak bukti, bahwa sejumlah sekolah kedinasan memelihara kekerasan sebagai bagian dari sistem pendidikan. Perlu ada perombakan total, termasuk kurikulumnya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 10 Mei 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187