Mahfud Khawatir Jika Jumlah Kementerian Jadi 40, Bupati Sidoarjo Otomatis Noaktif, dan Cadangan Devisa RI Anjlok

POLITIK

1. Merespons kabar bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah kementerian menjadi 40, Mahfud MD khawatir korupsi akan semakin meningkat, karena sumber korupsi bertambah. Karena sumber korupsi, yakni kementerian, memegang anggaran. Mantan cawapres 2024 itu, bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019, pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan. Mereka bahkan menyatakan lembaga kementerian koordinator (kemenko), tidak harus ada.

Menurut Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, penambahan kementerian dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya. Sejak reformasi 1998, jumlah kementerian berbeda-beda. Pada era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memiliki 35 kementerian. Era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, punya 30 kementerian. Pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), periode pertama 35 dan periode kedua 34 kementerian. Pada masa Presiden ke-7 Jokowi, periode pertama 35 kementerian, dan periode kedua 34 kementerian.

2. Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini tidak ada rencana untuk mempercepat jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dari November ke September. Hal itu disampaikannya saat ditanya wartawan perihal surat presiden (surpres) revisi Undang-undang Pilkada, yang saat ini dikabarkan sudah sampai di DPR. Kabar tentang perubahan jadwal pilkada tersebut, sempat ramai dibahas beberapa waktu sebelum Pemilu 14 Februari 2024.

3. Menteri Sosial Tri Rismaharini, akan menolak undangan dari pemerintah daerah yang membahas data penerima bantuan sosial (bansos) di hotel. Hal itu disampaikan Risma, di hadapan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia yang hadir dalam zoom meeting, hari ini. Politisi PDIP itu menyatakan, sejak menjadi Mensos ia telah menetapkan tak ada acara yang diselenggarakan di hotel, apalagi membahas soal fakir miskin yang menerima bansos. Menurut Risma, tempat rapat tidak penting, yang penting adalah output-nya.

4. Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kemarin mengatakan, wacana duet dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Pilkada Jakarta akan diputuskan pada fase kedua. Hal ini disampaikan Anies saat menanggapi kemungkinan dirinya berpasangan dengan Ahok. Anies menyatakan, fase pertama adalah keputusan maju atau tidak, baru kemudian fase kedua, apakah akan berpasangan dengan Ahok atau tidak. Wacana duet dua mantan gubernur DKI Jakarta itu muncul dari pengurus PDIP Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengaku sedang mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan, termasuk opsi memasangkan Ahok dengan Anies.

5. Politisi PDIP, M Guntur Romli mengatakan, pilihan Ganjar Pranowo untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi PDIP. Kata mantan politisi PSI itu, sikap resmi PDIP akan disampaikan langsung oleh Ketum Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), akhir Mei 2024. Ganjar pada Senin lalu, menyatakan sikap akan beroposisi dengan tujuan untuk mengontrol pemerintah. Menurut Guntur Romli, sikap Ganjar tersebut mencerminkan suasana kebatinan di dalam PDIP.

HUKUM

1. Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dengan sendirinya nonaktif, setelah resmi ditahan KPK. Ia menugaskan Wakil Bupati Subandi, sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Meski belum menerima surat tugas, Wabup Subandi memastikan pelayanan di Pemkab Sidoarjo tetap berjalan dan tak terdampak oleh proses hukum yang dihadapi Gus Muhdlor. Selasa kemarin, KPK resmi menahan Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. Ia ditahan untuk 20 hari pertama setelah menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam.

2. Sejumlah pakar menyoroti usul Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara atau APHTN-HAN, ihwal revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. APHTN-HAN mengusulkan revisi UU Kementerian Negara, sebab urusan pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 belum semua diatur dalam UU tersebut. Sekjen APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono menyebut, jumlah kementerian perlu ditambah menjadi 34-41. Beberapa kementerian baru yang direkomendasikan antara lain Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara serta Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar.

Pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamah menilai, usulan tersebut inkonsisten dengan sikap APHTN-HAN pada Konferensi Nasional ke-6, yang mengusulkan pengurangan jumlah kementerian dengan menghapus Kementerian Koordinator, karena dari sudut pandang konstitusi memang tak wajib dibentuk. Ia menilai, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara tak harus dibentuk karena merupakan bagian integral dari Kemenkeu. Apalagi, kata dia, usulan pembentukan kementerian itu ‘kebetulan’ sesuai keinginan Prabowo Subianto saat kampanye.

Pakar hukum tata negara dari UGM, Yance Arizona sependapat. Penambahan kementerian yang masih merupakan bagian integral dari kementerian yang ada saat ini, tidak memiliki urgensi untuk direalisasikan. Ia menilai usulan tersebut politis, karena mencuat pada saat perumusan kabinet pemerintahan baru. Apalagi secara bentuk, Prabowo-Gibran berasal dari embrio koalisi gemuk yang berisikan banyak parpol. Semakin banyak parpol yang mendukung, semakin banyak pula kursi pos di pemerintahan yang diperlukan.

EKONOMI

1. Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia anjlok USD 4,2 miliar (setara Rp 67,5 triliun). Pada akhir April 2024, cadev menjadi USD 136,2 miliar (setara Rp 2.189,9 triliun). Posisi cadev ini turun dari posisi Maret sebesar USD 140,4 miliar. Direktur Dept Komunikasi BI, Fadjar Majardi menjelaskan, penurunan cadev disebabkan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan cadev RI terjadi sejak awal 2024. Pada akhir Januari 2024, cadev tercatat USD 145,1 miliar, turun dari posisi Desember 2023 sebesar USD 146,4 miliar. Pada Februari 2024, turun lagi menjadi USD 144 miliar, dan Maret 2024 USD 140,4 miliar. Dengan demikian, secara kumulatif cadev yang sudah terkuras sebesar USD 10,2 miliar (Rp160 triliun) sejak awal tahun.

2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas, Amich Alhumami, memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan 2025. Pemerintah telah menentukan biaya program Prabowo-Gibran itu. Program itu akan menyasar 37-38 juta anak usia PAUD, SD dan pesantren yang setingkat. Dianggarkan Rp 20-21 ribu per anak. Penentuan bujet tersebut, menurut dia, sudah memperhitungkan indeks kemahalan di setiap wilayah di Tanah Air.

Terpisah, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, susunan kabinet baru masih digodok, salah satunya adalah kementerian yang akan menangani makan siang gratis. Gibran mengatakan, kementerian khusus yang menangani makan siang gratis, penting, mengingat program itu melibatkan anggaran yang besar, dan distribusinya juga tidak mudah. Program makan siang dan susu gratis menjadi andalan pasangan Prabowo-Gibran. Dalam visi-misinya, mereka menargetkan 82 juta anak.

3. Presiden Jokowi menyatakan, bakal memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang akan berakhir akhir Mei ini. Menurut Jokowi, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PTFI, dan Amman Mineral diberikan untuk menghargai progres pembangunan smelter kedua perusahaan yang sudah hampir rampung 100%. Sebelumnya, pemerintah juga sudah memastikan perpanjangan kontrak PTFI hingga tahun 2061.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menargetkan mulai bulan ini, PTFI bakal memproduksi emas batangan secara mandiri hingga 50 ton per tahun dari smelternya di Manyar, Gresik. Sebelumnya, untuk memproduksi emas batangan atau emas bullion, PTFI perlu mengirim konsentrat ke Jepang terlebih dahulu. Setelah itu, emas olahan tersebut kembali didatangkan ke Indonesia.

TRENDING MEDSOS

1. CCTV trending di X, setelah beredar video rekaman CCTV detik-detik mahasiswa junior STIP Jakarta, Putu Satria Ananta Rustika (19) dianiaya oleh seniornya.

2. Terdapat lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Prabowo Subianto, setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah enam kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Terkait wacana penambahan kementerian, Wapres Ma’ruf Amin menyatakan jumlah 34 kementerian saat ini sudah cukup.

HIGHLIGHTS

1. Penilaian Mahfud MD, bahwa penambahan kementerian akan menambah korupsi, memang terkesan pesimistis. Namun, penilaian dia itu tidak bisa disepelekan, mengingat Mahfud punya pengalaman banyak dan panjang dalam bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Bahkan, pernah menjabat sebagai ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2. Sikap Risma, yang sejak menjabat mensos tidak mengizinkan aparatnya rapat di hotel untuk membahas program kerja, patut diapresiasi. Sikap dia tersebut memang terkesan melawan arus. Di kementerian atau lembaga negara lainnya, rapat di hotel sudah menjadi tradisi, yang kerap kali ditujukan sekadar untuk menghabiskan anggaran yang sudah disusun.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 8 Mei 2024

Pengumuman:
Sehubungan dengan libur nasional Kenaikan Yesus Kristus, besok Brief Update tidak terbit. Terima kasih.

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187