KPK: Kabar KPK dilebur ke Ombudsman bohong, Pabrik Narkoba di Jakut digrebeg, dan Cadangan Devisa Turun

POLITIK

1. Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, hari ini memastikan kabar tentang KPK akan dilebur dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), adalah bohong. Nawawi menyebut bahwa dirinya juga tidak pernah bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan penggabungan KPK dengan Ombudsman. Kabar tersebut muncul dari ucapan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam sebuah diskusi di KPK, Selasa (2/4/2024). Ia mendapat informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengadakan pembahasan untuk mengubah KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi, tidak lagi seperti fungsinya saat ini. Untuk fungsi baru tersebut, KPK akan dilebur dengan ORI. Ombudsman merupakan lembaga negara yang punya wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Bantahan juga disuarakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko. Menurutnya, Bappenas tidak pernah membahas peleburan itu. Ketua ORI, Muhammad Najih mengaku, belum mengetahui isu itu. Ombudsman juga belum pernah diajak berdiskusi mengenai rencana menghilangkan fungsi penindakan KPK tersebut. Meski begitu, ia mengapresiasinya. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata juga mengaku tidak mendapatkan informasi itu. Namun, katanya, ada kemungkinan lembaga itu bergabung dengan ORI dan fokus di pencegahan, seperti di Korea Selatan. Alex menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pemerintah.

2. KPK merilis sebanyak 14.072 penyelenggara negara/wajib lapor (PN/WL), yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 3 April 2024, atau 3 hari setelah batas akhir penyerahan laporan pada 31 Maret 2024. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, hari ini merinci sebanyak 9.111 berasal dari pemerintah eksekutif, baik pusat dan daerah, dari total 323.651 WL. Sisanya, 314.540 WL atau 97,18% telah melaporkan. Dari unsur lembaga legislatif, sebanyak 4.046 dari 20.002 WL belum melapor, atau sebanyak 79,77% sudah melapor. Dari unsur yudikatif, sebanyak 175 dari 18.405 wajib lapor belum menyampaikan laporannya, dengan persentase kepatuhan sebesar 99,05%.

3. Dalam sidang lanjutan sengketa pilpres yang diajukan paslon 01 dan 03 di MK hari ini, hakim Arief Hidayat mengatakan, tidak elok memanggil Presiden Jokowi untuk memberi keterangan di MK, mengingat Presiden selain sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara. Pernyataan Arief tersebut terkait dalil yang diajukan kedua pemohon yang berfokus pada cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kata Arief, MK memanggil para pembantu presiden, yakni menteri. Ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai, pertimbangan MK tidak memanggil presiden, sangat bijaksana. Jika pihaknya memaksakan untuk memanggil presiden, kata Todung, justru seperti melakukan hal yang overkilling.

Empat menteri hadir di MK dalam sidang lanjutan hari ini, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini. Mereka dihadirkan oleh para hakim MK untuk pendalaman masalah. Para menteri itu tidak disumpah dalam kesaksian di MK, sebagaimana diterapkan untuk saksi lain. Alasannya, kata Arief Hidayat, para menteri itu sudah disumpah saat dilantik dalam jabatan masing-masing, dan sumpah itu masih berlaku sampai sekarang.

4. Pemanggilan 4 menteri oleh MK untuk memberi keterangan, menurut penilaian kubu paslon 01 Anies-Muhaimin, menunjukkan keseriusan MK dalam mengusut dugaan pelanggaran asas pemilu dalam konstitusi pada Pilpres 2024, dan tak membatasi diri hanya mengurusi perolehan suara pasangan capres-cawapres. Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Heru Widodo mengatakan, pemanggilan 4 menteri tersebut serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para hakim kepada para menteri, menunjukkan MK memerhatikan dalil-dalil dari para pemohon tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pilpres 2024.

5. Presiden Jokowi, hari ini di Istana Negara, melantik Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), dan menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Marsekal atau bintang 4. Tonny Harjono pernah bertugas sebagai Sesmil Presiden Jokowi, dan dikabarkan masih kerabat istri Presiden, Iriana. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, memimpin upacara serah terima jabatan KSAU dari Marsekal Fadjar Prasetyo kepada Marsekal M Tonny Harjono di Lanud Halim Perdanakusuma.

6. Salah seorang pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Tengah, Abu Bakar Kogoya, tewas dalam kontak tembak dengan aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis sore (4/4/2024). Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, hari ini menjelaskan, Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni masuk jaringan KKB wilayah Mimika yang terlibat dalam penyerangan di Intan Jaya dan Tembagapura.

HUKUM

1. Direktorat Tindak Pidana Narkoba menggerebek pabrik ekstasi yang dikendalikan bandar narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama, di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Direktur Tindak Pidana Narkoba, Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan, 6 orang ditangkap beserta ribuan butir ekstasi. Fredy mengendalikan langsung operasi pabrik ini dari Bangkok. Menurut Mukti Juharsa, clandestine lab milik Fredy itu termasuk kategori lengkap, ada mesin cetak ekstasi, bahan baku yang siap cetak, bahan adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya. Bahan baku cukup untuk mencetak 300 ribu butir ekstasi.

EKONOMI

1. Tren penurunan cadangan devisa (Cadev) Indonesia tetap berlanjut. BI melaporkan, cadev pada akhir Maret sebesar USD 140,4 miliar, turun dibandingkan posisi akhir Februari sebesar USD 144 miliar. Penurunan ini merupakan yang terdalam sejak Mei 2023, yang turun USD 4,9 miliar menjadi USD 139,3 miliar. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menjelaskan, penurunan posisi cadev itu dipengaruhi pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas valas korporasi dan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadev itu, menurut Erwin, setara pembiayaan 6,4 bulan impor, atau 6,2 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah, serta masih di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

2. Badan Pangan Nasional (Bapanas), menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang berlaku 3 April – 30 Juni 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 167/2024. Rinciannya, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kg, naik menjadi Rp 6.000. Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg, naik menjadi Rp 7.400. HPP beras di gudang Bulog dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2% yang sebelumnya Rp 9.950 per kg, dipatok menjadi Rp 11.000 per kg.

Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, Bulog menjadikan kenaikan HPP gabah tersebut sebagai patokan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Dengan adanya fleksibilitas harga ini, kata dia, Bulog menjadi safety net bagi petani, agar harga dapat terjaga baik. Sementara Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, saat ini Bulog tengah memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Fleksibilitas harga gabah memungkinkan Bulog melakukan pengadaan dalam negeri secara optimal, sekaligus petani mendapatkan harga pembelian yang bagus dari Bulog.

3. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, kehadiran Starlink milik Elon Musk, akan berdampak pada operator seluler dan menara telekomunikasi. Pendapatan perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, XL Axiata, hingga Smartfren akan tergerus oleh kehadiran satelit orbit rendah (LEO) Starlink. Ia memprediksi, dalam 3-5 tahun akan ada operator yang gulung tikar oleh kehadiran satelit orbit rendah (LEO) Starlink. Starlink kemungkinan menawarkan jangkauan suara dan data tanpa memerlukan terminal darat, melainkan melalui satelit generasi terbaru yang disebut v2mini.

Heru menduga, Starlink merupakan trade off atas rencana investasi Tesla di Indonesia. Oleh sebab itu, jika hingga 6 bulan ke depan investasi Tesla tak jelas, izin Starlink harus dievaluasi. Ia juga minta Kemenkominfo untuk terus memantau dampak terhadap ISP dan operator seluler, serta mewaspadai predatory pricing Starlink. Saat ini saja, Starlink menurunkan tarif di Indonesia dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 750 ribu per bulan.

TRENDING MEDSOS

1. Sri Mulyani trending di X. Menteri Keuangan Sri Mulyani, hadir dalam sidang sengketa Pilpres di MK, hari ini. Ia merupakan satu dari 4 menteri yang dipanggil MK untuk memberikan keterangan terkait tudingan program bantuan sosial (Bansos), yang dipakai untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
2. Papua trending di X. Aksi demonstrasi memprotes penganiayaan seorang warga sipil oleh oknum TNI yang terjadi beberapa waktu lalu, berlangsung di Nabire, Papua Barat, hari ini. Namun demonstran yang ingin melakukan aksi, dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian.

HIGHLIGHTS

1. Kehadiran 4 menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di MK, yang tentu atas restu Presiden Jokowi, patut diapresiasi. Di sisi lain, tujuan MK memanggil para menteri tersebut untuk memberi keterangan atas dalil-dalil yang diajukan paslon 01 dan 03, menunjukkan MK tak membatasi diri semata-mata mengadili perkara sengketa angka perolehan suara.

2. Pernyataan Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, yang menyebut kabar tentang KPK akan dilebur dengan Ombudsman adalah bohong, semoga dapat dipercaya. Bahwa wacana mengubah fungsi KPK menjadi semata-mata dalam bidang pencegahan korupsi saja, memang sudah ada sejak lama. Isu itu timbul tenggelam. Salah satu alasan perubahan fungsi KPK tersebut, adalah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan penindakan korupsi dengan Kejagung dan Polri. Namun, yang tak boleh dilupakan adalah pembentukan KPK merupakan amanat reformasi, yang ketika itu menilai 2 lembaga itu tidak bisa diandalkan untuk memerangi korupsi yang sudah akut.

3. Belasan ribu pejabat penyelenggara negara mengabaikan laporan kekayaan hingga batas waktu yang ditentukan. Kesengajaan untuk tidak bersedia melaporkan jumlah aset atau kekayaan yang dilakukan para pejabat tersebut, sangat bertentangan dengan semangat transparansi penyelenggaraan negara yang terus didorong oleh banyak kalangan. Kondisi seperti ini semakin mendekatkan pada urgensi dilakukan audit kekayaan pejabat negara dengan menerapkan asas pembuktian terbalik, sejak awal dia menjabat hingga akhir jabatannya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 5 April 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348