MK Terima 277 Pengaduan Pemilu, 8 Prajurit TNI Ditahan Terkait Penganiayaan Warga Papua, dan APBN Surplus 22,8 T

POLITIK

1. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terdiri dari 263 DPRD, dan DPR, 2 pilpres dan 12 anggota DPD, setelah pendaftaran PHPU ditutup Sabtu lalu. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, hari ini menjelaskan, setelah menerima permohonan itu, MK lantas melakukan kajian terhadap dalil yang diajukan oleh para pemohon, sehingga bisa jadi jumlah perkara yang ditangani kelak tidak sebanyak itu. MK akan memutus sengketa pilpres dalam 14 hari kerja terhitung sejak 25 Maret 2023 atau hingga 22 April 2024. Sementara itu, sengketa pileg akan disidangkan MK mulai 23 April 2024 selama 30 hari kerja atau hingga 7-10 Juni 2024.

2. Dalam menangani gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD, MK memberi kesempatan paslon Prabowo-Gibran, yang menjadi pemenang Pilpres, untuk menjadi pihak terkait. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, pada Minggu malam (24/3/2024) sudah mengumpulkan anggota timnya antara Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Habiburokhman, Hotman Paris, dan OC Kaligis untuk menyiapkan pembelaan. Yusril memastikan akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait pada malam hari ini. MK memberi kesempatan sampai besok.

3. Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud berfokus pada pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Pelanggaran diawali dengan putusan perkara MK No. 90/2023 yang membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Putusan ini kemudian terbukti dibuat oleh hakim MK dengan melanggar kode etik hakim MK. Kedua pasangan itu memohon MK menganulir kemenangan Prabowo-Gibran, dan dilakukan Pilpres ulang tanpa Gibran. Menanggapi gugatan tersebut, Gibran mengatakan, “Misalnya nanti (Pilpres) diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi sampai menang?”.

4. Jumlah kekayaan Presiden Jokowi yang dilaporkan ke KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023 sebanyak Rp 95.820.385.076. Pada laman resmi e-LHKPN, per hari ini tidak ada rincian aset dari jumlah tersebut karena masih dalam proses verifikasi KPK, dan baru akan dipublikasikan setelah batas akhir pelaporan LHKPN periode 2023, yakni 31 Maret 2024. Dibandingkan dengan LHKPN Jokowi pada 2022, yang sebesar sekitar Rp 82,3 miliar, kekayaan Jokowi pada 2023 meningkat sekitar Rp 13 miliar.

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan, bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai angka di atas 8%. Untuk partisipasi pemilih pada Pilpres mencapai angka 81,78%, sedangkan pada pileg sebanyak 81,42%. Angka tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, hari ini. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengklaim, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai angka tertinggi.

HUKUM

1. Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengungkapkan, 8 prajurit telah ditahan Pomdam III/Siliwangi terkait penganiayaan warga Papua. Video penganiayaan warga Papua di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, viral beberapa hari lalu. Pelakunya diduga pasukan non-organik Kodam III/Siliwangi, Yonif 300 Raider/Brajawiyaya. Menurut Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, korbannya diduga anggota KKB bernama Definus Kogoya.

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) berharap, ada investigasi menyeluruh terhadap kasus itu, serta terselenggaranya proses hukum yang adil dan transparan. Sekjen KAJ, RD V Adi Prasojo, mengutuk keras tindakan itu. Penganiayaan jauh dari nilai moral dan ajaran cinta kasih, melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Gereja, kata Adi, mendorong upaya dialog damai sebagai jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah kekerasan di wilayah Papua.

Seruan senada disampaikan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Kepala Biro Papua PGI, Ronald Rischard menyebut, investigasi menyeluruh penting dilakukan untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang telah terjadi, menegakkan akuntabilitas, mencegah impunitas, serta memberikan keadilan kepada korban. Dia menuturkan, PGI mengecam tindakan yang melanggar Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5/1998.

2. ICW mendesak KPK segera menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai tersangka korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Menurut peneliti ICW, Diky Anandya, KPK telah menyebut peran Muhdlor sudah cukup terang dalam perkara ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera menetapkannya sebagai tersangka. Kasus ini sempat dikaitkan politik, yakni ketika Bupati Muhdlor hendak diperiksa lalu mendeklarasikan dukungan kepada paslon 02, Prabowo-Gibran.

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024. KPK sudah menetapkan 2 tersangka, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siswa Wati dan Kepala BPPD, Sidoarjo Ari Suyono. Diky menilai, ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, ada selisih waktu 4 hari sejak dari proses tangkap tangan hingga waktu pengumuman tersangka. Lazimnya pengumuman tersangka dilakukan 1×24 jam. Kejanggalan kedua, dari proses tangkap tangan, KPK hanya menetapkan 1 tersangka dari 11 orang yang telah diamankan. Itu pun bukan penyelenggara negara.

EKONOMI

1. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus Rp 22,8 triliun, atau 0,10% dari PDB. Nilai surplus ini diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Tercatat pendapatan negara sebesar Rp 493,2 triliun, setara 17,6% dari pagu anggaran Rp 2.802,3 triliun. Sedangkan belanja negara Rp 470,3 triliun, setara 14,1% dari pagu Rp 3.325,1 triliun.

Pendapatan negara terkontraksi 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan tercatat Rp 399,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 342,9 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun.

Sedangkan belanja negara tumbuh 18,1% dibandingkan Maret 2023. Belanja pemerintah pusat Rp 328,9 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp 165,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 163,4 triliun. Lalu transfer ke daerah sebesar Rp 141,4 triliun. Sri Mulyani menilai keseimbangan primer menunjukkan kinerja positif, yakni Rp 132,1 triliun.

2. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag, Bambang Wisnubroto mengakui harga minyak goreng curah naik 0,8% secara mingguan menjadi Rp 15.828 per liter. Dan, MinyaKita naik 0,4% menjadi Rp15.775 per liter. Menurut dia, kenaikan ini imbas dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) yang turun sejak Januari 2024. Pada Januari 2024 realisasi DMO minyak goreng hanya 212.116 ton atau 70,7% dari target bulanan 300.000 ton. Februari 2024 realisasi DMO hanya 43,8% atau 131.486 ton. Bahkan, Maret 2024, realisasi DMO baru mencapai 28,6% atau hanya 85.890 ton. Penurunan itu akibat ekspor lesu.

Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, mengusulkan agar kebijakan DMO minyak goreng dirombak dengan basis perhitungan volume produksi, bukan lagi berbasis volume ekspor. Aturan DMO berbasis volume ekspor menjadi masalah saat ekspor melemah seperti saat ini. Realisasi DMO yang turun mengerek harga minyak goreng di masyarakat. Padahal, penyerapan DMO pada dasarnya sebagai upaya pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

TRENDING MEDSOS

1. Terdapat lebih dari 20.000 pencarian SNBP di Google yang juga trending di X. Pengguna X mencuitkan kekhawatirannya terhadap hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024, yang akan diumumkan selasa besok, 26 Maret 2024, 15.00 WIB.

2. Demokrat trending di X, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, jika Demokrat masih tetap bertahan di Koalisi Perubahan, maka dia memperkirakan mereka akan semakin babak belur karena kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

HIGH LIGHTS

1. 277 gugatan diajukan ke MK oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait hasil Pemilu 2024. Angka yang cukup tinggi di saat pemilu berlangsung dengan biaya tinggi yang melibatkan ratusan ribu petugas penyelenggara maupun pengawas. MK harus mampu menjawab semua gugatan itu dengan vonis yang benar-benar tidak melukai rasa keadilan dan kejujuran.

2. Kekayaan pribadi Presiden Joko Widodo dilaporkan meningkat signifikan. Sebaiknya Jokowi terbuka menjelaskan semua asal-usul tambahan kekayaannya, agar menjadi legacy baik baginya di ujung kekuasaan.

3. Masih terus berulangnya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap orang yang dituduh melakukan gerakan separatisme yang dilakukan oleh TNI memunculkan pernyataan keprihatinan dari banyak pihak, terutama karena Indonesia sendiri sudah sejak tahun 1999 meratifikasi Konvensi PBB yang menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Semoga proses hukum segera dilaksanakan secara adil dan terbuka dan tindakan pencegahan, agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang dilakukan oleh TNI.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 25 Maret 2024

 

adminweb
adminweb
Articles: 8

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *