Menko Polhukam: Situasi Nasional Kondusif, Kapolri tak persoalkan Kapolda sidang MK, dan Impor Beras Meningkat

POLITIK

1. Dari hasil rapat tertutup bidang keamanan hari ini, Menko Polhukam Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa situasi dan kondisi nasional setelah pemungutan suara dan jelang pengumuman hasil Pemilu 2024, relatif kondusif dan aman. Aksi unjuk rasa memang ada, tapi skalanya masih terhitung kecil menuju sedang, bukan dalam skala yang besar.

Selanjutnya, kata Hadi, pemerintah mengantisipasi terjadinya unjuk rasa besar-besaran dengan bantuan dari polisi dan TNI. Agen intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), juga disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Rapat tertutup di Kantor Kemenko Polhukam itu, dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

2. Hasil temu ilmiah “Universitas Memanggil” di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakpus, kemarin, yang menelurkan “Seruan Salemba”, terjalin pula komitmen sejumlah guru besar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk turut berunjuk rasa menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Hafid Abbas mengatakan, tak hanya mahasiswa, dosen dan ilmuwan kampus juga harus turun ke jalan, bergandengan tangan dengan semua kekuatan untuk melawan penyimpangan demokrasi.

Iqbal Cheisa, selaku perwakilan dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengatakan, para mahasiswa telah sepakat bakal turun ke jalan sebelum pengumuman hasil Pemilu pada 20 Maret mendatang. Mahasiswa dan elemen masyarakat lain, masih terus menggalang kekuatan untuk menggelar aksi turun ke jalan.

3. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan, setiap permasalahan yang ada di Indonesia selalu membutuhkan bantuan dari TNI. Hal ini disampaikan Agus, merespons kemungkinan melebarnya fungsi TNI yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sedang disiapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas. PP tersebut akan mengatur tentang tata laksana penempatan personel TNI-Polri pada jabatan sipil, dan sebaliknya.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menduga salah satu alasan penempatan personel TNI/Polri pada jabatan sipil adalah banyak perwira TNI-Polri non-job. Jika masalahnya adalah adanya penumpukan perwira non-job, kata Gufron, dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti melalui perbaikan proses rekrutmen anggota, dan pendidikan. Imparsial melansir dari data Kemenhan pada 2019, terdapat 1.592 prajurit TNI menduduki jabatan sipil dan 29 di antaranya ilegal karena di luar dari yang diperbolehkan Undang-Undang TNI. Jumlah itu belum ditambah catatan Ombudsman RI, bahwa setidaknya terdapat 27 anggota TNI aktif menjabat di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Mendagri Tito Karnavian berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), bersama Badan Legislatif (Baleg) DPR dapat selesai pada Jumat, hari ini. Pembahasan RUU DKJ, tidak membutuhkan waktu lama lagi karena banyak isu yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Salah satu isu yang sudah menemukan titik temu, kata Tito, adalah tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yang disepakati tetap dipilih oleh rakyat. Selain itu, pemerintah dan DPR, juga sudah sepakat ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden atau tidak dijabat secara ex-officio oleh wakil presiden sesuai draf awal.

5. Bekas narapidana korupsi, Nurdin Halid, lolos sebagai anggota DPR dari Partai Golkar, setelah mendapatkan perolehan suara yang cukup dalam pemilihan legislatif DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Berdasarkan hasil rekapitulasi Provinsi Sulsel yang disahkan KPU RI dalam rapat pleno kemarin, Nurdin Halid memperoleh suara 70.681 dari total 1.832.524 suara sah di dapil Sulsel II.

Perolehan suara caleg nomor urut 1 Golkar ini, mengalahkan dua inkamben separtainya. Ketua Umum PSSI periode 2003-2011 itu, pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 1999-2004, dan kini duduk sebagai salah satu Ketua DPP Golkar. Pada 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung, memvonis Nurdin Halid hukuman 2 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi distribusi minyak goreng Bulog senilai sekitar Rp 169 miliar.

6. Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin, Iskandar Iwan Tarigan mengungkapkan, Tim Hukum Amin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Hukum akan dipimpin oleh Ari Yusuf Amir dibantu oleh Ketua Dewan Pakar Amin, Hamdan Zoelva dan anggota Dewan Pakar, Refly Harun.

7. Warga Desa Pemaluan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bingung, tidak tahu harus pindah ke mana setelah mendapat ultimatum dari Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) harus membongkar rumahnya 7×24 jam per Jumat, 8 Maret 2024. Sebab, kata seorang warga, warga tidak mendapatkan alternatif tempat tinggal baru seandainya harus angkat kaki dari rumahnya di Pemaluan, yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN, desa tersebut masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah. Menurut Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, di dalam UU IKN, tidak diatur tentang pemindahan warga ke tempat yang baru, yang ada hanya ganti rugi berupa nominal. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan akan berkoordinasi dengan OIKN untuk menyelesaikan masalah itu dengan prinsip menguntungkan dua belah pihak, terutama masyarakat, misalnya melalui skema relokasi serta penggantian kerugian.

HUKUM

1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tak mempersoalkan jika ada Kapolda yang akan dihadirkan TPN Ganjar-Mahfud sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, di MK. Namun ia menekankan, TPN harus punya bukti yang kuat untuk menghadirkan seorang anggota polisi aktif sebagai saksi. Sigit masih menunggu Kapolda mana yang akan dibawa sebagai saksi ke MK. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, sebelumnya mengaku menyiapkan seorang Kapolda sebagai salah satu saksi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menyebut, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah tak lepas dari mobilisasi kekuasaan dan pengesahan dari aparat.

2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hari ini menggelar sidang etik tertutup tentang dugaan hakim Saldi Isra berafiliasi politik dengan PDIP, atas pelaporan Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi. Andi mengaku, sudah menyerahkan bukti-bukti kepada majelis hakim, antara lain berita dari media internet tentang rencana pencalonan Saldi Isra sebagai wakil presiden oleh DPD PDIP Sumatera Barat, bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Andi berharap, MKMK segera memutus dugaan pelanggaran etik tersebut karena MK akan segera menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024.

EKONOMI

1. Impor beras Indonesia kembali meningkat di 2 bulan pertama tahun 2024, bahkan volume maupun nilainya meningkat secara bulanan. BPS mencatat volume impor beras di periode Januari-Februari 2024 mencapai 880.820 ton, meningkat 93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Volume impor beras di Februari 2024 sebanyak 438.710 ton, sementara Januari 2024 sebesar 442.110 ton. Nilai impor beras Januari-Februari mencapai USD 564,61 juta, meningkat 148,63% (yoy).

2. BPS melaporkan, surplus neraca perdagangan Februari 2024 sebesar USD 0,87 miliar, turun USD 1,13 miliar dibandingkan Januari 2024 sebesar USD 2,02 miliar. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar menjelaskan, nilai impor di Februari 2024 senilai USD 18,44 miliar, turun 0,29% (mtm) dari USD 18,51 miliar pada Januari. Sementara nilai ekspor Februari tercatat USD 19,31 miliar, turun 5,79% dibandingkan Januari 2024 senilai USD 20,52 miliar.

Menurut Amalia, surplus Februari 2024 ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar USD 2,63 miliar dengan komoditas penyumbang utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15) serta Besi Baja (HS 72). Sementara komoditas migas defisit sebesar USD 1,76 miliar dengan komoditas penyumbang utama hasil minyak maupun minyak mentah.

3. Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar US3 405,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Desember 2023, yang mencapai USD 408,1 miliar. Secara tahunan, posisi ULN tumbuh 0,04% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2023 sebesar 2,9% (yoy). Menurut Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono, penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan ULN publik dan swasta.

ULN pemerintah tercatat USD 194,4 miliar, turun dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar USD 196,6 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 0,1% (yoy), melambat dibandingkan Desember 2023 yang tumbuh 5,4% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah, antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo.

Posisi ULN swasta pada Januari 2024 tercatat USD 196,7 miliar, menurun dibandingkan Desember 2023 sebesar USD 198,1 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6% (yoy), lebih dalam dari kontraksi Desember 2023 sebesar 1,4% (yoy).

TRENDING MEDSOS

1. Tagar #DicoBerangkatKeJateng trending di X, terkait nama Bupati Kendal Dico Ganinduto yang disebut-sebut masuk 5 besar calon potensial di Pilkada Jawa Tengah berdasarkan survei.

2. Nama Vladimir Putin muncul di lebih 5.000 pencarian di Google terkait pemilu Rusia, hari ini. Dalam pemilu, Putin diramalkan menang mudah atas tiga kandidat lainnya, yakni Leonid Slutsky, Vladislav Davankov, dan Nikolay Kharitonov. Topik lain, PP No. 14/2024 muncul dalam lebih 2.000 pencarian terkait THR dan gaji ke-13.

HIGHLIGHTS

1. Menko Polhukam Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, bahwa situasi dan kondisi nasional setelah pemungutan suara dan jelang pengumuman hasil Pemilu 2024, relatif kondusif dan aman. Di satu sisi, kondisi tersebut terjadi karena ada upaya antisipasi keamanan dari aparat negara, di sisi lain juga mencerminkan masyarakat sudah semakin sadar bahwa perbedaan pilihan partai dan paslon capres-cawapres merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diributkan dengan cara kekerasan. Karena itu pula, dalam menyikapi protes atau sikap kritis masyarakat terhadap jalannya demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, aparat keamanan juga harus bisa bersikap bijak.

2. Ultimatum Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) kepada warga Desa Pemaluan dan beberapa desa lainnya, untuk segera pindah dari desa mereka yang sudah dihuni turun temurun karena wilayah mereka masuk dalam kawasan inti IKN, menunjukkan bahwa pendekatan kekuasaan masih saja menjadi pegangan aparat negara. Pola pikir dan sikap semacam ini jelas menyakiti hati rakyat.

3. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bahwa bantuan dari TNI selalu dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia, bisa ditafsirkan sebagai keinginan TNI mau terlibat ke dalam setiap permasalahan di Indonesia. Padahal, dari karakter organisasi dan model kepemimpinan antara militer dan sipil jelas berbeda. Hal ini justru akan memunculkan potensi permasalahan baru.

4. Kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa gubernur-wakil gubernur DK Jakarta tetap dipilih, perlu dikawal ketat sebagai langkah paling awal menepis konflik kepentingan rezim di kawasan jantung perekonomian tersebut. Demikian juga soal penanganan kawasan aglomerasi yang tidak dijabat wapres secara ex-officio.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 15 Maret 2024