Pernyataan “Seruan Salemba” Oleh Akademisi, Sekretaris MA Divonis 13 Tahun Penjara, dan Neraca Perdagangan Meningkat

POLITIK

1. Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek mengeluarkan pernyataan yang diberi nama “Seruan Salemba” setelah mereka mengadakan diskusi “Universitas Memanggil” yang digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, hari ini. Salah satu dari 7 butir “Seruan Salemba” adalah mendesak DPR segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Butir berikutnya, masyarakat diminta tetap sadar akan hak-haknya dan berani mempertanyakan kebijakan publik, khususnya yang dirasa tak adil. Selanjutnya, mengajak para ilmuwan untuk tetap bekerja keras menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kalangan sivitas akademika UGM Yogyakarta juga sudah mengeluarkan seruan serupa yang bertajuk “Petisi Bulaksumur”.

2. Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, timnya sudah mengantongi ribuan bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024, yang menunjukkan kecurangan tersebut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran didesain dan direncanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak lawan. Bukti-bukti itu dan saksi serta ahli, tengah disiapkan untuk mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra, hari ini mengaku, capres 02 Prabowo Subianto sudah menunjuk dirinya menjadi ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Gibran, untuk menangani gugatan hasil Pilpres 2024 di MK. Duduk sebagai wakil ketua adalah pengacara Otto Hasibuan dan OC Kaligis. Yusril menuturkan, tim hukum Prabowo-Gibran berisi 35 pengacara profesional, yang merupakan usulan dari seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, hari ini mengkritik upaya pemerintah, yang akan mengizinkan anggota TNI/Polri mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai rencana tersebut bakal mengancam demokrasi Indonesia dan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI era Orde Baru. Gufron menjelaskan, TNI-Polri sebagai lembaga pertahanan dan keamanan tak sepatutnya terlibat kegiatan politik dan menduduki jabatan sipil.

Rencana Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN tengah dibahas oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, dengan Komisi II DPR. PP tersebut sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam UU itu sudah ditetapkan personel TNI/Polri dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian/lembaga. Dalam rencana PP itu, akan diatur tentang mekanisme prinsip resiprokal (timbal balik) antara personel TNI/Polri di lembaga sipil, dan sebaliknya.

Menurut Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andi Muhammad Rezaldy, UU ASN dan aturan turunannya seperti Rencana Peraturan Pemerintah (RPP), problematik dan bertentangan dengan agenda reformasi. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mematuhi amanat konstitusi, yang telah menegaskan bahwa TNI dimandatkan untuk mengurusi bidang pertahanan, dan Kepolisian ditugaskan untuk mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru urusan sipil.

5. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, menurut Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan yang juga anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mendukung Ketum Airlangga Hartarto melanjutkan kepemimpinannya untuk periode berikutnya. Bobby menyampaikan pendapatnya tersebut hari ini, untuk merespons wacana yang tengah berkembang mengenai bursa calon ketum Golkar, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) 2024. Bobby mengatakan, dukungan itu tidak lepas dari prestasi Airlangga dalam memimpin Golkar, antara lain sukses menaikkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.

Beberapa waktu lalu, Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkap 4 nama yang bakal maju sebagai ketum dalam Munas mendatang, yakni Airlangga Hartarto, Waketum Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri. Bahlil disebut-sebut sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk masuk bursa calon ketum Golkar. Dikabarkan pula, Jokowi akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya.

6. PKS menjadi pemenang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Tahun 33 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, PKS meraih 1.012.028 suara, mengalahkan PDIP yang menjadi juara pada Pileg 2019. Dari hasil Pileg 2024 ini posisi ke-2 diduduki PDIP dengan 850.174 suara. Dengan demikian, hasil Pileg 2024 ini, dari total 106 kursi yang diperebutkan di 10 dapil DKI Jakarta, PKS meraih 18 kursi (tambah 2 kursi dari 2019), PDIP 16 kursi (turun 9 kursi dari 2019), Gerindra 14 kursi (turun 5 kursi), Partai Nasdem 11 kursi, PKB, Golkar, dan Partai PAN masing-masing mendapat 10 kursi. Berikutnya, Partai Demokrat dan PSI masing-masing 8 kursi. Sedangkan Partai Perindo dan PPP meraih 1 kursi.

7. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, tak sepakat dengan usul PSI mengangkat Presiden Jokowi sebagai ketua parpol-parpol pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam koalisi permanen, meniru gabungan parpol ‘Barisan Nasional’ di Malaysia. Usulan tersebut disuarakan oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, melalui Grace Natalie. Menurut Syarief, parpol pasti enggan memberikan kedaulatan serta kebijakan partainya ke orang lain termasuk Jokowi.

HUKUM

1. Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan dituntut 13 tahun 8 bulan penjara. Dalam surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa yakin ia terbukti bersalah bersama terdakwa Dadan Tri Yudianto menerima suap Rp 11,2 miliar, terkait pengurusan perkara di MA. Hasbi juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan. Jaksa mengatakan, suap itu diterima Hasbi dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka. Suap diberikan agar Ketua KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman, dinyatakan bersalah, dalam sidang kasasi. Gandi divonis bebas oleh PN Semarang atas kasus pemalsuan akta notaris yang diajukan Heryanto Tanaka.

Sementara dalam perkara Dadan Tri Yudianto, yang sudah divonis 5 tahun penjara, Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto, telah selesai menyatakan upaya banding. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, poin banding, yakni amar pidana badan, dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Dadan hukuman 11 tahun 5 bulan penjara, dalam perkara suap Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan.

2. KPK telah menetapkan 5 tersangka baru dalam perkara korupsi proyek Bandung Smart City, yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Mereka adalah Sekda, Ema Sumarna, serta 4 anggota DPRD, yakni Ferry Cahyadi, Yudi Cahyadi, Riantono dan Achmad Nugraha. Ema, Ferry, dan Yudi, hari ini diperiksa KPK. Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, ini adalah pengembangan penyidikan kasus suap pengadaan CCTV dan ISP.

Mantan Wali Kota, Yana Mulyana ditangkap KPK, dalam OTT pada 14 April 2023. KPK juga menangkap 5 orang lainnya, yaitu ajudan wali kota, Andri Susanto, Sekretaris Dishub, Khoirul Rijal, dan Rizal Hilman selaku sekretaris pribadi Yana Mulyana. Berikutnya, CEO PT Citra Jelajah Informatika, Sony Setiadi dan Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro.

EKONOMI

1. Kinerja neraca perdagangan Indonesia, diperkirakan meningkat pada Februari 2024. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan neraca perdagangan Februari surplus sekitar USD 2,29 miliar, meningkat dibanding Januari yang surplus USD 2,02 miliar. Meski begitu, ia memperkirakan kinerja ekspor Februari diperkirakan turun walau ada kenaikan harga komoditas secara bulanan.

Kinerja ekspor diperkirakan terkontraksi 2,70% (mtm), dan terkontraksi secara tahunan (yoy) 6,34%. Ini dipengaruhi permintaan yang lebih rendah, terutama dari China karena liburan Imlek. Impor diperkirakan tumbuh signifikan secara tahunan karena adanya low base effect yang disebabkan oleh penurunan impor migas, karena harga minyak yang lebih rendah. Laju kinerja impor Februari diperkirakan tumbuh 11,08% (yoy), dibandingkan 2023 yang 0,36%.

2. Kementan berencana menambah jumlah alokasi pupuk subsidi untuk petani menjadi 9,55 juta ton, tahun ini. Namun, Mentan Andi Amran Sulaiman mengaku, hingga kini anggarannya belum cair, menunggu SK Menkeu. Amran mengatakan, penambahan alokasi pupuk ini penting untuk mendorong produktivitas petani khususnya padi. Tahun ini alokasi pupuk subsidi hanya 4,7 juta ton, turun 50% dari tahun 2023. Dampaknya, 30 juta petani tak bisa mengakses pupuk, terutama masyarakat desa hutan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati, agar anggaran pupuk subsidi ditambah Rp 14 triliun dari semula Rp 26,68 triliun.

TRENDING MEDSOS

1. Semarang trending di X terkait banjir yang melanda ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Selain merendam pemukiman dan jalan raya, banjir mengakibatkan terganggunya lalu lintas kereta api, sehingga sebagian harus dialihkan melalui jalur selatan.

2. Banjir Semarang juga menjadi topik paling dicari di Google, dengan lebih dari 20.000 pencarian.

HIGHLIGHTS

1. Landasan hukum tentang personel TNI/Polri menduduki jabatan di lembaga sipil sudah ada, dan kini tengah dibuat tentang aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah. Kalangan pegiat sipil sudah mewanti-wanti, pola ini mengarah ke sistem Orde Baru dengan dwifungsi ABRI-nya. Apalagi, TNI berencana menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi, dari posisi sekarang yang berjumlah 17.

2. Dinamika dalam Partai Golkar menuju Munas 2024, menjadi perhatian mengingat parpol ini akan menjadi parpol terbesar dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran, mengalahkan Gerindra partai Prabowo. Postur baru Golkar ini, jelas akan amat menentukan dalam tarik-menarik kepentingan di dalam koalisi tersebut. Karena itulah, posisi ketua umum Golkar selama 5 tahun mendatang, menjadi incaran faksi-faksi di dalam parpol tersebut.

3. Seruan keprihatian dari kampus kembali bergulir. Para pemegang otoritas nalar keilmuan, terus menyuarakan penyalahgunaan kewenangan oleh rezim, yang dinilai mempertaruhkan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah seruan dari UGM, hari ini disambut dari UI. Kalangan mahasiswa, selayaknya segera menyambut seruan dosen-dosennya tersebut.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 14 Maret 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 136

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *