Baleg DPR Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta, MKMK akan Gelar Sidang Etik Hakim MK, dan Revisi PP Terkait PT Freeport
POLITIK
1. Badan Legislatif (Baleg) DPR, hari ini membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan pemerintah, yang diwakili Mendagri Tito Karnavian. Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU DKJ dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR, pada 4 April 2024 guna pengesahan. Mendagri Tito Karnavian juga berharap, pembahasan ini dapat selesai di masa sidang 2024. Sebab berdasarkan ketentuan UU IKN, seharusnya RUU DKJ bisa dilaksanakan 2 tahun, setelah UU IKN diundangkan.
UU DKJ dibutuhkan untuk menggantikan UU lama, yang menetapkan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diundangkan pada 15 Februari 2022, pada pasal 41 ayat 2 mengamanatkan, bahwa revisi UU DKJ dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan. Berdasarkan pasal tersebut, per hari ini UU DKJ yang merupakan inisiatif DPR sudah terlambat diadakan.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam RUU DKJ adalah tentang cara menentukan Gubernur DKI Jakarta. Dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ, ditetapkan bahwa kepala daerah Jakarta ditunjuk oleh Presiden, berdasarkan usulan nama dari DPRD. Mendagri Tito menegaskan, bahwa sejak awal pemerintah ingin Kepala Daerah DKI Jakarta dipilih oleh rakyat. Dalam rapat tersebut, wakil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni, juga bersikap bahwa gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta harus dipilih rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan semangat reformasi.
2. KPU RI menargetkan penghitungan suara nasional Pemilu 2024 selesai pada 18 Maret 2024, atau 2 hari lebih cepat dari tenggat yang sudah ditetapkan UU Pemilu yakni 35 hari setelah coblosan 14 Februari lalu, yang berarti tanggal 20 Maret 2024. Alasannya, kata anggota KPU, August Mellaz hari ini, proses rekapitulasi tingkat nasional bisa berlangsung lebih cepat. Per hari ini, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi 16 dari 38 provinsi yang ada.
3. Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), membuat pernyataan sikap, “Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi”. Pernyataan sikap dibacakan di Balairung UGM kemarin, yang dihadiri sejumlah dosen antara lain, Prof Koentjoro, Prof Wahyudi Kumorotomo, Prof Budi Setiadi Daryono, Prof Sigit Riyanto, Zaenal Arifin Mochtar, dan Wakil Rektor UGM Arie Sujito. Hadir juga rektor UII, Prof Fathul Wahid dan Prof Edy Suandy, rektor Universitas Widya Mataram, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas. Sejumlah seniman juga turut hadir, juga ketua BEM KM UGM dan banyak mahasiswa. Inti dari pernyataan sikap tersebut adalah kritik terhadap kondisi demokrasi saat ini, dan mengajak semua pihak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir.
Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), besok Kamis, 14 Maret 2024, akan menggelar acara serupa di kampus Salemba, Matraman, dengan tajuk “Seruan Salemba: Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Berbangsa, dan Hak Kewargaan”.
4. Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Raharjo, yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur dalam Pemilu 2024, hari ini mengadu kepada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, karena merasa perolehan suara dia dicurangi. Agus merasa curiga karena dalam perhitungan suara posisinya berada di urutan ke-4, tapi kemudian turun ke posisi 5, setelah salah satu calon mendapat kenaikan suara secara signifikan. DPD setiap provinsi diwakili oleh 4 orang, yang diambil dari urutan perolehan terbanyak.
5. Menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, personel Polri yang dilibatkan sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, harus mendapat izin dari atasan, sesuai dengan peraturan MK. Kompolnas, kata Poengky, akan mengawasi sengketa Pilpres 2024 bila ada personel Polri yang dilibatkan sebagai saksi. Keterangan Poengky tersebut menanggapi Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, yang menyebut akan menghadirkan saksi Kapolda dalam sidang gugatan Pemilu 2024 di MK untuk membuktikan adanya keterlibatan aparat negara dalam memobilisasi pemilih guna kepentingan penguasa.
6. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, hari ini menyatakan, berdasarkan penghitungan suara internal, partainya sudah meraih dukungan lebih dari 4%, melewati ambang batas parliamentary threshold. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara parpol yang sudah ada sejak zaman Orde Baru itu, tak mencapai 4%. Atas dasar hitungan internal itu, Sandiaga yakin PPP bakal tetap hadir menjadi wakil rakyat di DPR periode 2024-2029.
7. Menanggapi wacana Partai Gerindra mengusung istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, menjadi bakal calon bupati Sleman, DIY, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hari ini menyatakan, bahwa partainya belum membahas tentang pilkada, karena masih konsentrasi mengawal hasil Pemilu 2024. Wacana mengusung menantu Presiden Jokowi itu, diungkapkan oleh pengurus DPD Partai Gerindra DIY, Widi Handoko, yang mengaku nama Erina masuk “radar” Gerindra, berawal dari aspirasi masyarakat.
HUKUM
1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran etik beberapa hakim MK, pada Jumat (15/3/2024). Ketua MKMK, I Gede Palguna mengatakan, ada 5 pelapor yang akan dipanggil. Yakni advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Hakim terlapor Anwar Usman) dan Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi (Hakim terlapor Saldi Isra). Lalu, Alvon Pratama Sitorus dan Junaldi Malau (hakim terlapor Anwar Usman), Andika Ujiantara dan Andu Sutan Abdillah Harahap, dari Aliansi Pemuda Berkeadilan (hakim terlapor Arief Hidayat), dan Harjo Winoto dan Erwin Ramedhan (hakim terlapor Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams).
2. Pengamat asuransi dari Unpad, Reza Ronaldo, menilai putusan PTUN yang memenangkan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) terhadap putusan OJK, bisa menimbulkan pertanyaan dan preseden buruk bagi penegakan pengawasan OJK, terhadap perusahaan asuransi. Hal itu akan dapat membuat perusahaan lain terdorong untuk menggugat OJK di PTUN jika dikenai sanksi. Menurut dia, OJK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan keputusannya dipatuhi dan pengawasan tetap efektif, sebab pencabutan izin Kresna Life sudah sesuai regulasi pengawasan, sejalan dengan kondisi keuangannya yang sangat parah.
OJK diketahui telah mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan pencabutan izin Kresna Life. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Michael Steven, ihwal pembatalan keputusan OJK mengenai pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Dalam putusan itu, PTUN turut menyatakan bahwa surat perintah tertulis OJK Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 batal atau tidak sah.
EKONOMI
1. Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas kabinet, Rabu pagi, membahas revisi PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengamini, bahwa pemerintah tengah mematangkan proses revisi PP tersebut untuk memberi perpanjangan IUPK kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Berdasarkan PP tersebut, izin baru dapat diberikan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir. Artinya, izin baru dapat diproses paling cepat tahun 2036. Sementara, saat bertemu CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson, November 2023 di AS, Jokowi sudah setuju memperpanjang kontrak PTFI hingga 20 tahun selepas IUPK di Grasberg berakhir 2041.
2. Mentan Andi Amran Sulaiman, mengakui penurunan luas tanam padi menjadi sebab penurunan produksi padi. Berdasarkan Data BPS, luas tanam padi selama Oktober 2023-Februari 2024 hanya 5,49 juta hektare, turun 26,2% dari periode yang sama selama tahun 2015-2019 dengan total luas 7,44 juta hektare. Selain itu, penurunan produksi padi juga disebabkan berkurangnya alokasi pupuk subsidi yang mencapai 50% menjadi 4,7 juta ton pada tahun ini, sehingga 30 juta petani tidak bisa mengakses pupuk khususnya bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Untuk menggenjot produksi padi 2024, Kementan mengusulkan anggaran belanja tambahan Rp 5,8 triliun. Anggaran ini untuk mendukung berbagai kegiatan dalam meningkatkan produksi padi, antara lain pompanisasi lahan kering di 11 provinsi, khususnya di Jawa seluas 500.000 hektare dan luar Jawa sebanyak 500.000 hektare. Lalu, optimalisasi lahan rawa seluas 400.000 hektare di 10 provinsi dan pengembangan padi gogo 500.000 hektare, serta penyediaan benih bermutu. Tahun ini produksi beras ditargetkan mencapai 32 juta ton, naik dari 31 juta ton tahun lalu.
TRENDING MEDSOS
1. Habib Hasan trending di X. Nama Habib Hasan juga paling banyak dicari di Google, dengan lebih dari 50.000 pencarian. Pimpinan Majlis Nurul Musthofa Al Habib Hasan bin Ja’far Assegaf meninggal dunia, hari ini.
HIGHLIGHTS
1. Dinamika pembahasan RUU DKJ di DPR perlu mendapat perhatian publik, terutama menyangkut tentang cara memilih gubernur-wakil gubernurnya. Azas pemilihan oleh rakyat, sebaiknya tetap dikukuhkan sebagai cara untuk memilih kepala daerah DKJ kelak.
2. Sivitas akademika UGM, kembali menggaungkan keprihatinan terhadap perkembangan demokrasi negara kita yang cenderung melenceng dari semangat reformasi. UI, menurut rencana akan menyuarakan hal serupa. Diharapkan, seruan dari kampus-kampus tersebut menggugah kesadaran publik yang lebih luas, bahwa pendekatan pragmatisme dalam mengelola negara, hanya menguntung segelintir elite saja.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 13 Maret 2024
