POLITIK
1. KPU sejak kemarin malam, menghentikan hasil rekapitulasi suara menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang sejak selesai coblosan 14 Februari 2024 ditampilkan https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara. Jadi, sudah tidak ada lagi tampilan grafis jumlah perolehan suara setiap parpol. Komisioner KPU, Idham Holik beralasan, penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik akibat dari ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU.
Hasil dari Sirekap itu, memang sudah diprotes banyak pihak karena tidak akurat. Bahkan PDIP sudah beberapa waktu lalu, menolak penggunaan Sirekap. Kehebohan terbaru dari Sirekap ini adalah kenaikan suara PSI secara drastis, yang jauh melewati angka hitung cepat semua lembaga survei. Sejumlah media massa, yang melakukan pengecekan ulang atas anomali suara PSI itu, menemukan bukti penggelembungan. Meski KPU dan Bawaslu mengaku tidak menemukan bukti penggelembungan suara PSI, tapi mereka mengakui ketidakakuratan sistem Sirekap.
2. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa “Ninis” Nur Agustyati menilai, langkah KPU menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap itu tidak tepat. Jika Sirekap terkendala, kata Ninis, seharusnya dilakukan pembenahan, bukan malah menghapus tayangan grafik. Sebab, publik tidak bisa lagi melihat gambaran utuh perolehan suara Pilpres 2024 ataupun Pileg 2024 lantaran Sirekap kini hanya menampilkan formulir model C, yang merupakan laporan hasil suara per TPS.
Penghentian tayangan Sirekap itu, menurut Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, kian menunjukkan bahwa ada banyak persoalan di internal KPU. Ia menganjurkan, KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya dengan menggunakan lembaga yang kredibel. Sedangkan Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq berpendapat, penghentian Sirekap itu justru semakin membuka peluang terjadinya permainan liar dalam proses perhitungan suara. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menuntut KPU memberikan penjelasan secara gamblang tentang penghentian laporan rekapitulasi tersebut.
3. Mantan Gubernur Jateng juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, membantah telah menerima gratifikasi dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng sebagaimana yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW), ke KPK pada Selasa, 5 Maret 2024. Dalam laporan pengaduan ke KPK, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar dan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno, telah menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp 100 miliar. Gratifikasi itu diterima Ganjar saat menjabat gubernur Jateng. Jubir KPK, Ali Fikri mengakui, lembaganya telah menerima laporan tersebut.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, menilai laporan ICW tersebut sebagai serangan balik atas sikap Ganjar selaku orang pertama yang mendorong wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di DPR. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang tercatat sebagai ketua DPD PSI Kota Bogor, membantah pelaporannya itu bermuatan politis.
4. Rencana pertemuan antara mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, masih belum bisa direalisasikan karena Megawati sedang melakukan konsolidasi internal partai saat ini. Informasi itu disampaikan JK, hari ini. Rencana pertemuan kedua tokoh tersebut, direncanakan membahas masalah pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai banyak kecurangan. JK yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin, mengatakan menunggu Megawati menyelesaikan konsolidasi internalnya dulu.
5. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan, pemberian fee proyek dengan nilai 5-15% dalam pengadaan proyek pemerintah merupakan hal yang umum terjadi. Alex menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi, dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), hari ini. Rapat itu dihadiri sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, termasuk perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alex yakin, para APIP di lingkungan pemerintah daerah juga mengetahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu dikorupsi, melalui persekongkolan atau kesepakatan jahat antara pemerintah dengan vendor atau perusahaan penyedia barang.
6. Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami gangguan jiwa setelah selesai bertugas di TPS. Petugas sekaligus mahasiswa berinisial MAH (23) itu, sempat dirawat mulai 23-29 Februari 2024 di rumah sakit RSUD RAA Soewondo, dan selanjutnya dirujuk ke sebuah rumah sakit jiwa di Semarang. Menurut petugas RS Soewondo, MAH kerap marah-marah, hingga kerap melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya. MAH terkena gangguan jiwa, karena merasa terbebani dengan tugasnya sebagai mahasiswa dan sebagai petugas KPPS.
7. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kabar RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berisi ketentuan Gubernur DKJ tidak dipilih rakyat langsung. Ia memastikan, pemerintah dan parpol berkeinginan sama, yakni Gubernur DKJ tetap dipilih rakyat secara langsung. Isu itu sempat ramai. Dalam RUU DKJ sebelumnya, disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa Provinsi DKJ dipimpin gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Lalu, ayat (2) menyebut, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
HUKUM
1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK membuka penyelidikan dugaan penyelundupan 5,3 juta ton nikel Indonesia ke China, dalam kurun waktu 2020-2023. Saat itu, Indonesia menerapkan larangan ekspor nikel. Dugaan “penggelapan” nikel itu merupakan temuan kajian Satgas Korsup V KPK, berdasarkan data Bea Cukai (BC) China yang menyebut 83 kali pengiriman pasir besi ke China dari PT SILO di Kalsel. Dari 83 pengiriman, BC China hanya memberikan akses kepada BC Indonesia untuk 72 pengiriman, yang 62 di antaranya menunjukkan kandungan nikel pada pasir besi. Kabarnya, ada 2 pejabat setingkat direktur pada Ditjen BC yang sudah dipanggil KPK.
2. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan Mensos Juliari P Batubara dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penyaluran bansos beras Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021. Juliari dan kakak pengusaha Hary Tanoe itu, menjadi saksi untuk terdakwa Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), M Kuncoro Wibowo. Kuncoro didakwa merugikan keuangan negara Rp 127 miliar, dengan merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada, sebagai konsultan PT BGR dalam pekerjaan penyaluran bansos beras.
3. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara 7 tersangka dugaan tindak pidana pemilu di Kuala Lumpur ke Kejagung, Senin lalu. Dalam kasus ini, ketujuh tersangka diduga menambah data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, selanjutnya tim penyidik akan menunggu hasil pengecekan kelengkapan berkas oleh JPU. Jika berkas dinyatakan lengkap, Bareskrim akan melanjutkan pelimpahan tahap II atau melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejagung.
EKONOMI
1. Para aparatur sipil negara, termasuk PNS dan PPPK, serta anggota TNI-Polri akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) penuh. Tak ada lagi pemotongan, seperti selama empat tahun terakhir imbas pandemi covid-19. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku, tengah memproses Peraturan Pemerintah agar THR bisa cair H-10 Lebaran. Komponen THR terdiri dari pembayaran sebesar gaji atau pensiun pokok, ditambah dengan tunjangan yang melekat yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, serta tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan. Gaji pokok sesuai kenaikan 8% tahun ini.
2. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro memprediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,06%, sementara tahun depan diprediksi lebih tinggi yakni 5,05%-5,15%. Usai konferensi pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Asmo mengungkap sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%. Di tingkat global, tensi geopolitik masih belum mereda. Selain itu penurunan suku bunga global yang masih lambat.
Di acara yang sama, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, melihat sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari kebijakan fiskal yang bisa terganggu dengan program baru hingga penurunan daya beli akibat lonjakan harga komoditas.
Sementara itu, ekonom dari Peterson Institute for International Economics, Maurice Obstfeld mengatakan, ada risiko jangka panjang dan jangka pendek yang mempengaruhi ekonomi global. Risiko jangka panjang antara lain risiko iklim hingga kesehatan global, yang belum bisa diselesaikan dalam kerangka kerja. Risiko jangka pendek adalah ketegangan geopolitik, dan juga konflik perdagangan dalam beberapa tahun ke depan.
TRENDING MEDSOS
1. Lebih dari 2.000 pencarian di Google mengenai Sirekap KPU, setelah KPU menyembunyikan grafik atau bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024, di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Hingga saat ini, situs Sirekap KPU tidak menampilkan data perolehan sementara suara tingkat nasional pilpres maupun pileg.
2. KJMU, Anies dan Heru, trending di X. Pengguna X ramai mencuitkan kesedihannya kepada Anies Baswedan. Mereka kecewa terhadap Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartanto, terkait isu pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang merupakan bantuan sosial biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu. Akibatnya, banyak mahasiswa di Jakarta yang terancam tak bisa melanjutkan kuliah.
HIGHLIGHTS
1. Setelah Sirekap KPU diprotes banyak pihak, dan terbaru menunjukkan anomali perolehan suara PSI, akhirnya KPU menghentikan penayangan hasil Sirekap. Padahal jauh hari sebelumnya, sudah banyak pihak menganjurkan KPU memperbaiki sistem tersebut, tapi KPU bergeming, sampai akhirnya menghentikannya justru di saat semakin tinggi dugaan penggelembungan suara PSI. Maka wajar, tuntutan untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap KPU, yang bisa dilakukan melalui hak angket.
2. Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa proyek pemerintah biasanya dikorupsi, dengan istilah fee proyek, antara 5-15%, sesungguhnya bukan hal baru. Angka itu pada kenyataannya bahkan lebih, yang dibuktikan dari sejumlah kasus korupsi yang disidangkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 6 Maret 2024
