Kenaikan Suara PSI Secara Drastis di Sirekap, Hakim Tipikor Menolak Eksepsi Karen, dan Harga BBM Tidak Naik
POLITIK
1. Hasil hitung suara riil dari Sirekap KPU yang menunjukkan kenaikan perolehan suara PSI secara drastis pekan lalu, menyulut kecurigaan. Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni mengaku tahu, bahwa ada oknum berpangkat tinggi yang mengatur supaya suara PSI tinggi, tapi ia tidak mau menyebut identitas oknum itu. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy (Romy) mengaku, sudah mendengar ada upaya pemenangan PSI yang melibatkan aparat. Menurut informasi yang ia terima, aparat memberi target kepada penyelenggara pemilu agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten atau kota di Jawa. Lalu, 20 ribu suara di tiap kabupaten atau kota di luar Jawa.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara PSI di kisaran 2,6-2,8%, sementara per hari ini berdasarkan Sirekap, perolehan sudah 3,13%. Sejumlah media on line lantas melakukan pengecekan ulang dan menemukan, memang ada penggelembungan suara di Sirekap dari angka yang ada di formulir C, yang merupakan laporan resmi petugas TPS yang berisi jumlah suara setiap parpol/caleg parpol. Penggelembungan suara itu terjadi di banyak daerah, antara lain di sejumlah TPS di Kulonprogo (DIY), Sukabumi, Banjarnegara (Jateng) dan Sentani (Papua). Penggelembungan suara untuk PSI itu, diambil dari suara tidak sah atau dari parpol kecil lainnya.
2. Pengamat hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mendesak KPU dan Bawaslu serius mengusut dugaan pergeseran suara tidak sah ke perolehan suara PSI. Titi menyebut, adanya temuan pergeseran suara di sejumlah TPS merupakan kejanggalan yang sangat mencurigakan dan tidak masuk akal. Menurut dia, itu tidak mencerminkan anomali kesalahan Sirekap yang selama ini sering salah dalam membaca karakter saat mengonversi hasil pindai formulir C menjadi angka. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, penambahan atau pengurangan dalam proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar, kata Grace, adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut.
3. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis hari ini, sebesar 62,2% responden menyetujui DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan Pilpres 2024. Jajak pendapat digelar pada 26-28 Februari 2024, dengan mewawancarai 512 responden dari 38 provinsi. Responden ditentukan secara acak, sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error ± 4,33% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Menurut peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, berdasarkan survei, sikap setuju hak angket tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut, tapi juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket. Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33%, dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8%. Selain itu didapat data, sebesar 49,5% responden yakin hak angket bakal terealisasi, dan 40,6% responden mengaku tidak yakin akan hal itu. Temuan lainnya, 49,5% responden khawatir hak angket itu berujung pada pemakzulan presiden, 40,6% mengaku tidak khawatir dan 9,9% menjawab tidak tahu.
4. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), menolak penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai makan siang gratis. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyebut usulan itu menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS Afirmasi. FSGI mengeluarkan pernyataan tersebut, menanggapi usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pembiayaan program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didanai dengan skema BOS. Program ini direncanakan menggunakan dana APBN, sebesar sekitar Rp 400 triliun per tahun.
Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, besaran dana BOS per anak SD per tahun hanya Rp 900 ribu, yang biasanya dipergunakan untuk operasional sekolah (listrik, air, ATK) termasuk honor guru honorer, juga perbaikan minor di sekolah. Jika menghitung dana makan siang untuk anak SD per hari Rp 15 ribu, total dana per anak sekitar Rp 3 juta. Kata Ledia, jelas dana BOS tidak cukup. Prabowo yang mengusung program tersebut, memaparkan hasil uji coba yang ia lakukan terhadap 3.000 siswa SD di Sukabumi. Ia mengatakan, anak-anak itu makan makanan gratis yang disediakan, tapi sebagian membawa pulang lauknya untuk dimakan keluarganya.
5. Ledakan yang terjadi di Markas Satuan Brimob Polda Jatim, Jalan Raya Gresik No. 39, Surabaya, pagi tadi pukul 10.43 WIB berjenis low explosive. Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto menjelaskan, sumber ledakan berasal dari sisa temuan bahan peledak yang sebenarnya akan dimusnahkan dalam waktu dekat. Akibat ledakan itu, gudang dan satu mobil milik kepolisian yang berada di lokasi hancur, namun tidak ada korban jiwa.
6. Presiden Jokowi pagi hari ini berangkat ke Australia dan akan kembali ke Tanah Air, Rabu, 6 Maret 2024. Selama berada di negeri kanguru itu, Presiden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Spesial ASEAN-Australia, dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan pimpinan sejumlah negara, antara lain dengan PM Australia, Anthony Albanese, dan PM Selandia Baru, Christopher Luxon. Untuk itu, Presiden menerbitkan Keppres No. 12 tahun 2024 yang ditandatangani pada 1 Maret 2024, berisi tentang Penugasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku pelaksana tugas (Plt) Presiden.
HUKUM
1. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, menolak eksepsi mantan Dirut Pertamina, Galaila Karen Agustiawan. Sidang kasus dugaan korupsi terkait pembelian gas alam cair (LNG) itu pun, dilanjutkan ke tahap pembuktian. Ketua majelis hakim, Maryono menyatakan, surat dakwaan jaksa KPK terhadap Karen telah cermat dan lengkap. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan selanjutnya. Karen didakwa merugikan negara USD 113 juta, terkait pembelian LNG saat menjabat Dirut Pertamina. Selain itu, ia didakwa memperkaya diri sendiri Rp 1 miliar lebih.
2. KPK telah memeriksa pengusaha Hanan Supangkat, sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hanan memenuhi panggilan KPK, Jumat pekan lalu. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik mendalami komunikasi antara Hanan dan SYL serta perihal proyek pekerjaannya di Kementan. Keterangan Hanan, kata Ali, memperjelas dugaan perbuatan SYL dan tim penyidik terus melengkapi pembuktian dugaan TPPU-nya. SYL dijerat KPK dalam tiga perkara, yaitu dugaan pemerasan, gratifikasi dan TPPU. Perkara pemerasan dan gratifikasi, sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dan masih berproses.
EKONOMI
1. Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Jokowi menyampaikan hasil rapat kabinet hari ini. Ia menegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM. Namun, hal itu akan disampaikan oleh Pertamina. Sebelumnya Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga Juni. Anggaran tambahan, kata Airlangga, akan diambil dari sisa anggaran lebih dan pelebaran defisit APBN 2024.
Selain soal BBM dan listrik, Jokowi juga menjelaskan, musim panen raya segera tiba 1-2 bulan ke depan. Karenanya, harga beras akan turun lebih banyak. Dalam rapat terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjamin, harga beras akan turun seiring musim panen awal Maret ini, yang diperkirakan mencapai 3-3,5 juta ton, di atas kebutuhan 2,5-2,6 juta ton. Harga gabah hari ini, kata Arief, rata rata nasional Rp 7.040 per kg, sebelumnya di atas Rp 8.000 per kg. Dengan begitu, harga beras pun mulai turun ke HET Rp 14.000 per kg.
2. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), dan Indonesia Mining Association (IMA) menyatakan, keputusan pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan merugikan para pengusaha tambang. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan telah mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni 1.776 perusahaan tambang mineral dan 302 perusahaan tambang batu bara.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno mengatakan, sebenarnya pengusaha bisa mengajukan keberatan baik lewat PTUN maupun BKPM, namun tidak selalu berhasil. Akhirnya, mereka lebih memilih mengajukan izin baru di daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli khawatir, 2.078 IUP yang dicabut justru diserahkan kepada Ormas. Menurut dia, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pertambangan minerba karena ormas bukan badan usaha.
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mendesak KPK memeriksa Bahlil Lahadalia dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali IUP dan HGU lahan sawit. Dalam mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU, kata Mulyanto, Bahlil dikabarkan meminta imbalan miliaran rupiah atau saham. Satgas yang dipimpin Bahlil dapat merusak ekosistem pertambangan, karena seharusnya tugas itu jadi domain Kementerian ESDM.
3. Kemenkeu tengah membentuk dana siaga bagi Perum Bulog dan ID Food, sebagai metode pembiayaan baru. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, dengan dana siaga itu Badan Pangan Nasional bisa langsung intervensi, baik soal stok maupun harga, dengan mendukung Bulog dan ID Food. Sejauh ini, Bulog dan ID Food mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara untuk memenuhi kebutuhannya dalam memasok cadangan pangan. Isa menyampaikan, pemerintah terus memastikan Bulog dan ID Food mendapat dukungan pembiayaan dari bank-bank terutama Himbara, antara lain termasuk dengan memberikan subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog dan ID Food.
TRENDING MEDSOS
1. Presiden Joko Widodo trending di X. Presiden enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai lonjakan suara PSI dalam data real count KPU dan kenaikan harga beras di berbagai daerah, saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024), menjelang keberangkatan ke Australia.
HIGHLIGHTS
1. Anomali peroleh suara PSI memang mengundang kecurigaan, dan bahkan menguatkan dugaan yang sudah beredar sebelum Pemilu 14 Februari 2024, bahwa penguasa mengerahkan aparat untuk membuat partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu, mendapat lebih dari 4% untuk lolos ke parlemen. Kalangan surveyor pun mengaku heran dengan terjadinya selisih yang jauh antara hasil hitung cepat dengan perolehan berdasarkan Sirekap. Masalah ini, jelas akan semakin menurunkan kualitas Pemilu 2024.
2. Program makan siang dan susu gratis andalan Prabowo-Gibran, masih dihitung anggarannya oleh timnya. Uji coba sudah dilakukan, termasuk oleh Prabowo sendiri. Dia bilang, sebagian siswa membawa pulang lauk pauk makan siang itu untuk dimakan keluarganya. Apa yang dia sampaikan itu, bisa menjadi masukan tentang efektivitas program tersebut untuk meningkatkan kualitas gizi siswa-siswi. Jika demikian, bisa jadi kualitas gizi siswa tidak beranjak naik, karena berbagi dengan keluarganya.
