Polemik Hak Angket di Masa Sidang DPR, Twitter Dipanggil Kominfo Terkait Judol, dan Utang Pemerintah Disorot DPR

POLITIK

1. DPR akan memulai masa sidang pada Selasa, 5 Maret 2024, setelah menjalani masa reses. Masih belum diketahui, apakah pengusung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan langsung digulirkan pada hari tersebut. Sampai hari ini, parpol pengusung Anies-Muhaimin: Nasdem, PKB, PKS dan pengusung Ganjar-Mahfud: PDIP dan PPP, sudah sepakat dengan wacana hak angket. Sementara parpol pengusung Prabowo Gibran: Demokrat, Gerindra, Golkar dan PAN menolak. Hak angket paling sedikit harus diusulkan 25 anggota dewan yang berasal lebih dari satu fraksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin mengatakan, hak angket dapat membersihkan nama Presiden Jokowi yang dianggap berkontribusi pada karut-marut pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Yanuar, hak angket dapat menjadi forum bagi pemerintah untuk menjelaskan tudingan-tudingan yang diarahkan banyak pihak kepada Jokowi, agar tidak menjadi liar. Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengatakan, hak angket dan gugatan terhadap kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), diperlukan untuk memberikan kepastian politik dan hukum atas hasil Pilpres 2024. Kedua hal ini diperlukan, kata Basarah, agar pemerintahan mendatang memiliki legalitas konstitusional dan legitimasi sosial-politik yang kuat.

2. Tentang kendaraan politik yang akan digunakan Jokowi setelah selesai masa jabatan presiden 20 Oktober 2024, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menduga, Golkar lah yang lebih realistis. Ada tiga alasan, Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya. Pertama, Ketum Golkar Airlangga Hartarto memiliki persoalan hukum; kedua, Golkar biasa bersikap pragmatis; ketiga, Golkar juga sudah dikendalikan Jokowi. Mengambil alih Golkar, kata Ujang, lebih realistis dibandingkan Gerindra, karena di partai ini Prabowo Subianto masih menjadi tokoh kuat.

3. Setelah MK memutus bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4% harus diubah untuk Pemilu 2029 dan seterusnya, karena dinilai menyebabkan banyak suara rakyat yang hangus akibat partai yang dipilihnya tidak mendapat kursi di DPR, muncul pro-kontra. Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini berpendapat, ambang batas sebaiknya 1%. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas parlemen dan ambang batas presiden harus dihapus. Fahri beralasan, ambang batas tersebut hanya membuat jarak dengan rakyat.

Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya menginginkan ambang batas parlemen turun dari 4%. Sebaliknya, Ketua DPP PKB, Syaiful Huda mengatakan, saat ini semangat di parlemen justru mengarah pada penyederhanaan partai politik, supaya partisipasi dan pilihan rakyat tidak tersebar dan berserak. Bila ketentuan revisi di DPR nanti, justru malah menurunkan PT di bawah 4%, akan menjadi masalah baru.

4. Real count KPU per Sabtu pagi ini, menunjukkan suara PSI merangkak naik hingga mencapai 3,12%. Data masuk tercatat baru 65,73% atau 542.118 TPS dari 823.236 TPS yang ada. PSI mengalami peningkatan suara 72.441 dalam 17 jam. Kemarin, pukul 16.00 WIB, perolehan suara PSI mencapai 2.319.968 atau sekitar 3,03%, kini telah mengantongi 2.392.409 suara atau setara 3,12%. Isu ini ramai dibicarakan di X. Akun @MSMujab22 menyebut, dalam 2 jam PSI menambah suara 19.000 dari 110 TPS. Artinya, di TPS-TPS itu PSI menang di atas 50%. Akun @Leon_Alvinda menambahkan, di Dapil Jatim VIII dari 3 TPS, suara PSI bertambah 26.000.

5. Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk periode 2024-2029 secara aklamasi dalam Muktamar DMI ke-VIII, di Hotel Sultan, pada hari ini. Dengan demikian, JK menduduki posisi tersebut untuk periode ketiga. JK meminta, agar masjid ke depannya benar-benar menjadi mimbar yang mencerahkan masyarakat.

6. Kapuspen TNI, Brigjen Nugraha Gumilar, membantah penambahan 22 Kodam baru dilakukan untuk mencampuri urusan politik dan sosial masyarakat. Ia memastikan, TNI tetap menjalankan tugas sesuai UU No. 34/2004 tentang TNI, yaitu menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan rintangan. Ia merespons desakan koalisi masyarakat sipil, yang meminta Panglima TNI tidak melanjutkan wacana penambahan 22 Kodam baru. Dengan total 37 Kodam, akan membuat prajurit TNI lebih fokus mengurusi isu sosial dan politik dalam negeri, ketimbang menghadapi ancaman dari luar.

HUKUM

1. Kementerian Kominfo akan memanggil pengelola X (Twitter) perwakilan Indonesia, terkait iklan judi online. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menyatakan berencana menyurati X dan memeriksa langsung. Iklan judi online di platform X yang diperankan seorang artis, menjadi perbincangan publik bulan ini. Warganet melaporkan iklan tersebut ke akun medsos Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, dan mencolek Kominfo karena adanya dugaan pidana sesuai pasal 27 ayat 2 UU ITE. Usman Kansong mengatakan, Kominfo juga bakal mempelajari kasus ini, untuk memastikan apa saja yang dilanggar ketika ada yang mempromosikan judi online.

EKONOMI

1. Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menyoroti utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024. Dengan utang sebesar itu, ruang fiskal dan penerimaan tidak cukup untuk menopang banyak ambisi dan proyek mercusuar. Menurut Anis, semestinya pemerintah tidak melanjutkan belanja-belanja yang tidak produktif seperti proyek ambisius yang membebani APBN dan sudah bermasalah sejak perencanaan. Pemerintah harus mengoptimalkan belanja untuk menggerakkan ekonomi dan memperhatikan belanja bunga utang yang sangat tinggi. Pada 2023, bunga utang yang dibayar mencapai Rp 437,4 triliun, setara dengan 14% APBN dan masih akan berlanjut pada 2024.

2. BI mencatat Rp 2 triliun modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik, pada pekan terakhir Februari 2024. Berdasarkan data transaksi 26-29 Februari 2024, nonresiden di pasar keuangan domestik, tercatat jual neto Rp 2 triliun. Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, asing jual neto Rp 0,82 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp 2,64 triliun di pasar saham. Sementara asing juga tercatat beli neto Rp 1,46 triliun, di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Secara kumulatif sepanjang tahun ini hingga 29 Februari 2024, BI mencatat nonresiden jual neto Rp 4,93 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 20,02 triliun di pasar saham. Selain itu, asing beli neto Rp 25,51 triliun di SRBI.

TRENDING MEDSOS

1. Kata Senayan dan Sirekap trending di X serta terdapat lebih dari 2.000 pencarian di Google mengenai PSI. Berdasarkan hasil real count Pemilu 2024 KPU, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus merangkak naik hingga mencapai 3,12%. Dalam selang waktu 24 jam, PSI memperoleh tambahan suara 0,12% setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara, pada Jumat (2/3/2024).

2. Lebih dari 2.000 pencarian di Google mengenai mudik gratis, setelah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kemenhub mengumumkan akan menggelar mudik gratis untuk perayaan Idul Fitri 2024.

HIGHLIGHTS

1. Presiden Jokowi pernah bilang, bahwa setelah selesai sebagai presiden ia akan pensiun di Solo. Namun, banyak kalangan berpesan, bahwa apa yang diucapkan Jokowi harus dimaknai sebaliknya. Manuver-manuver Jokowi belakangan ini, dan suara para elite parpol pendukung Prabowo-Gibran, bahwa Jokowi akan punya peran penting dalam pemerintahan mendatang, memang menunjukkan arah berlawanan dengan pernyataan dia akan pensiun. Maka supaya bisa punya peran penting kelak, Jokowi wajib punya kendaraan politik. Menurut Ujang Komarudin, Golkar lah kendaraan itu, yang berdasarkan hasil hitung cepat menjadi partai terbesar kedua setelah PDIP. Untuk mendapat kendaraan itu, tentu harus dilakukan selagi ia masih duduk sebagai Presiden.

2. DPR sebaiknya, menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin dan Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, melalui hak angket dapat menjadi pembuktian bahwa tuduhan terhadap Jokowi yang terlalu cawe-cawe adalah tidak benar, dan sekaligus menjadi dasar legitimasi pemerintahan mendatang.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 2 Maret 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 136

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *