POLITIK
1. Situasi demokrasi di Indonesia pada 2024, diprediksi memburuk berdasarkan tren sejak periode kedua pemerintahan Jokowi pada 2019. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, dalam diskusi daring bertema “Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024”, kemarin. Menurut Wijayanto, indikator praktik demokrasi mulai memburuk ketika muncul wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi melalui isu presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu mulai didengungkan sejak 2023, setelah ramai penolakan terhadap isu presiden 3 periode.
Sekarang ada cara baru untuk memperpanjang kekuasaan, kata Wijayanto, dengan menggunakan perangkat yang masih dimiliki oleh rezim, yaitu memajukan anaknya sebagai cawapres, setelah lebih dahulu mengubah aturan main melalui MK yang dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman. Wijayanto mengatakan, indikator kemunduran praktik demokrasi pada periode kedua Presiden Jokowi adalah pengingkaran terhadap aturan main demokrasi, menyingkirkan lawan politik, praktik kekerasan negara dan pemberangusan insan sipil dan media. LP3ES merupakan lembaga penelitian nonpemerintah yang didirikan pada tahun 1971.
2. Dalam diskusi LP3ES, peneliti dari Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot mengatakan, terdapat 2 indikator yang memperlihatkan Indonesia kehilangan ruh Reformasi 1998, dan kembali mengarah kepada praktik demokrasi prosedural seperti masa Orde Baru. Indikator pertama, kata Ward, adalah dominasi kekuatan oligarki ekonomi di dunia politik Indonesia, yang berdampak terhadap produk kebijakan dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi.
Indikator kedua adalah mengedepankan hal-hal yang prosedural, ketimbang substantif. Menurut Ward, praktik demokrasi prosedural tetap berjalan, seperti pemilu dan pilpres, sebagai prosedur buat memilih pemimpin dan cukup terbuka. Akan tetapi, kata Ward, praktik demokrasi substantif untuk memperkuat prinsip negara hukum, penguatan hak warga, kemandirian institusi negara, kebebasan pers, dan ruang untuk gerakan masyarakat sipil dilemahkan.
3. Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya soal Presiden boleh berpihak dan berkampanye di pilpres. Pernyataan tersebut, ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah, Trisno Raharjo dan Sekretaris, Muhammad Alfian. MHH Muhammadiyah berpendapat, Presiden merupakan kepala negara yang menjadi pemimpin seluruh rakyat, sehingga ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara.
Secara filosofis, menurut MHH Muhammadiyah, posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye, sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat.
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini, mengakui ada obrolan politik saat menerima kunjungan Presiden Jokowi di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, hari Minggu kemarin. Namun, Sri Sultan tidak mau mengungkap obrolan dengan Jokowi tersebut. Menurut menantu Sultan, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro, pertemuan empat mata itu berlangsung selama sekitar 1 jam. Kunjungan Jokowi kepada Sultan itu dilakukan, setelah tiga capres menemui Sultan dalam sebulan terakhir ini, yang pertama adalah Ganjar Pranowo, disusul Prabowo-Gibran dan terakhir Anies Baswedan.
5. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana hari ini mengatakan, Jokowi masih ada agenda kunjungan kerja di DIY dan Jawa Tengah, dan belum ada rencana berkampanye. Kemarin, Jokowi bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sri Sultan di Yogyakarta, dan hari ini meresmikan Gedung Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam peresmian gedung ini, Presiden didampingi Menhan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Jokowi juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta, pada Rabu, 31 Januari 2024.
6. Gerakan salam 4 jari, belakangan viral di lini masa media sosial X dan Instagram. Gerakan yang menunjukkan ekspresi memilih selain paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad. Gerakan itu mengajak masyarakat memilih, antara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Menurut John, gerakan ini bukan atas permintaan paslon 1 maupun 3. Ia menilai, paslon nomor urut 2 tidak layak dipilih. Gerakan ini, mendapat respons positif dari banyak warganet.
Merespons gerakan Salam 4 Jari itu, Ganjar Pranowo meminta masyarakat bersabar dan mempersiapkan tanggal pelaksanaan pemilu yang tersisa 2 pekan lagi. Sehingga katanya, tak perlu menduga-duga dinamika politik seperti apa ke depan nanti, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Ganjar tak menampik gerakan itu muncul sebagai semangat dari masyarakat, melihat dinamika politik yang berlangsung jelang pemilu.
HUKUM
1. Pimpinan KPK dikabarkan terbelah mengenai penanganan OTT di Sidoarjo, Jatim. Dari 4 pimpinan KPK, disebut hanya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang setuju kasus itu naik ke penyidikan. Namun, Alex membantah kabar itu. Menurut dia, dalam ekspos perkara, Jumat lalu, semua pimpinan KPK sepakat perkara itu naik ke penyidikan dengan perintah segera memanggil Bupati Ahmad Muhdlor Ali. Ia juga membantah ada yang melindungi bupati itu.
Jumat pekan lalu, KPK menangkap tangan sejumlah pihak di Sidoarjo. Sebanyak 10 orang, diantaranya berstatus ASN, ditangkap terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Sabtu lalu, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor menyatakan, akan menghormati proses hukum di KPK dan tak tahu pasti siapa saja yang sudah diperiksa.
2. Juru bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kombes Aswin Siregar membenarkan, terduga teroris yang ditangkap di Boyolali, Sabtu (27/1/2024), masuk jaringan Jamaah Islamiyah. Terduga teroris itu diringkus di wilayah Kecamatan Cepogo, sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum penangkapan itu, Tim Densus 88 telah mengamankan 10 terduga teroris dari wilayah eks-Karesidenan Surakarta, pada Kamis (25/1/2024). Dari 10 orang itu itu, 5 dari Sukoharjo, 3 dari Boyolali, dan 1 orang dari Karanganyar.
EKONOMI
1. Sejumlah organisasi sipil -Forum Studi Halmahera (Foshal) Maluku Utara, Walhi Maluku Utara, Tren Asia dan YLBHI- mengungkapkan, hilirisasi nikel di Maluku Utara, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, sekaligus meningkatkan angka kemiskinan. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara, Julfikar Sangaji mengatakan, pembabatan hutan di Maluku Utara akibat hilirisasi nikel itu mencapai lebih dari 213.960 hektare pada tiga lokasi, yakni Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal II-2023 mencapai 23,89%, tertinggi di Indonesia bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mengklaim, itu disebabkan keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel. Namun, angka kemiskinan justru naik. BPS mencatat penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2022 sebanyak 79,87 ribu orang, naik menjadi 83,80 ribu orang. Fakta itu, menurut Julfikar, menunjukkan keuntungan hilirisasi nikel hanya dinikmati segelintir orang, di sisi lain penduduk setempat justru termiskinkan oleh kerusakan lingkungan.
2. Pertamina memperingatkan potensi kenaikan harga BBM akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta, menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi 10%. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PBBKB adalah salah satu komponen pembentuk harga BBM nonsubsidi yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah meneken Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 5 Januari 2024. Dalam Pasal 24 Ayat 1 disebutkan, tarif PBBKB ditetapkan 10%, naik dari 5% sesuai Perda DKI Jakarta No. 10/2010 tentang PBBKB.
Senada dengan Fadjar, sejumlah ekonom menyebut kenaikan itu berimbas pada harga BBM nonsubsidi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi di Jakarta bisa mencapai 5% dari harga pokok. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan, kenaikan itu kurang tepat diberlakukan di tahun politik sekarang, karena akan memicu gejolak sosial. Kenaikan PBBKB juga tidak akan ampuh mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, seperti yang diinginkan pemerintah, antara lain karena faktor infrastruktur kendaraan listrik dan jaringan servis purnajual.
3. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, salah satu isu mendesak dan tak bisa ditunda adalah ketahanan pangan. Apalagi penduduk Indonesia terus bertumbuh, hingga mencapai 350 juta orang, sehingga kebutuhan pangan harus diatasi. Di acara IIF’s Anniversary Dialogue, Sri Mulyani mengatakan, tak hanya soal pemenuhan pangan, hal lain yang harus dipenuhi dalam waktu cepat adalah air bersih, jalan dan internet. Ia berharap PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF), mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan itu sesuai tugas dan fungsinya.
TRENDING MEDSOS
1. #KirabKebangsaan02 dan #JabarJatengMakin02 trending di X, diramaikan dengan cuitan buzzer pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang pada Minggu kemarin menggelar kampanye kirab kebangsaan di Semarang bersama para ketum parpol pengusungnya.
2. Lebih dari 20.000 pencarian di Google mengenai KPPS, yang juga trending di X. Publik ramai membicarakan gaji dan tanggung jawab anggota KPPS, serta isu korupsi uang konsumsi dan transport kegiatan pelantikan KPPS di berbagai daerah.
HIGHLIGHTS
1. Penilaian LP3ES tentang kehidupan demokrasi Indonesia yang makin memburuk sejak periode kedua pemerintahan Jokowi, perlu menjadi perhatian semua pihak. Menguatnya oligarki dalam politik, tercermin dari menguatnya orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi semata-mata pada hukum pasar, serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ditopang oligarki. Tren ini, menurut LP3ES, mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi Indonesia.
2. Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, minta supaya Presiden Jokowi tidak berkampanye dan memihak. Imbauan atau desakan tersebut, juga sudah disuarakan berbagai pihak. Mereka meminta Jokowi tak boleh hanya menggunakan alasan hukum yang memang membolehkan Presiden untuk berkampanye, tapi harus juga menggunakan pertimbangan filosofis dan etika yang melekat pada jabatannya. Apalagi dalam kontestasi pilpres kali ini ada anaknya ikut berlaga, yang jelas harus dia bantu menangkan, tapi pada sisi lain sebagai Presiden melekat filosofi sebagai pengayom bangsa.
3. Pemaparan sejumlah organisasi sipil mengenai hilirisasi nikel di Maluku Utara, yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan angka kemiskinan, merupakan informasi yang berbeda dari klaim pemerintah tentang keberhasilan hilirisasi nikel. Informasi atau temuan dari organisasi masyarakat sipil, sudah semestinya menjadi acuan untuk perbaikan program hilirisasi.
4. Perhatian khusus Presiden Jokowi terhadap Jawa Tengah dan DIY dalam sebulan terakhir, patut diberi catatan. Memang, Jokowi tidak secara verbal melakukan kampanye di basis pendukung Ganjar-Mahfud. Namun, kunjungannya yang bertubi-tubi dalam waktu yang cukup lama hingga menginap, perlu dicatat sebagai keseriusannya mendekati daerah kandang banteng tersebut. Apalagi, kunjungan itu sering didampingi Menhan Prabowo, yang juga menjadi capres dalam Pilpres 2024.
5. Gerakan ‘Salam 4 Jari’ terus meluas. Sejumlah kalangan menilai, gerakan itu sebagai respons publik atas dinamika politik menjelang pilpres cenderung berjalan tidak fair yang ditunjukkan rezim. Jika penguasa tidak peka terhadap fenomena perlawanan tersebut, dikhawatirkan akan menjadi gerakan politik yang terus meluas dan akan semakin mendelegitimasi kewibawaan pemerintah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 29 Januari 2024
