POLITIK
1. Presiden Jokowi menyatakan, Presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak pada pemilu, asalkan saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi itu, disampaikan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presiden boleh berkampanye. Pasal 281 ayat (1) berbunyi: “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”.
Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dalam konteks jabatan presiden, prinsip dan etika penyelenggara negara harus diperhatikan. Dia menilai, seorang pejabat negara tidak mungkin melepaskan diri dari fasilitas negara yang melekat kepada mereka, meskipun sedang mengambil cuti. Menurut Bivitri, sekretaris, ajudan, sopir, hingga mobil merupakan fasilitas negara yang sulit dilepaskan dari para pejabat negara.
Wakil Ketum PAN, Viva Yoga Mauladi mendukung pernyataan Jokowi itu. Jika presiden ikut kampanye, kata Yoga, maka sudah jelas siapa paslon yang akan didukung. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, sikap Presiden Jokowi seperti mendukung pasangan Prabowo-Gibran sudah bukan rahasia lagi. Faktor utamanya, menurut Aditya adalah Gibran putra kandungnya sendiri. Hal yang ditakutkan publik, kata dia, adalah Presiden dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya milik negara untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan yang dia inginkan.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, di Yogyakarta mengatakan, pernyataan Jokowi itu kontradiktif dengan apa yang disampaikan Jokowi saat jamuan makan siang, di Istana Negara tahun lalu, ketika Jokowi menjamu tiga capres, Anies, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai, pernyataan Presiden Jokowi itu akan semakin menguatkan kesan di masyarakat, bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme dengan mengampanyekan anak sulungnya, Gibran. Menurut Asisten Coach Timnas Amin, Jazilul Fawaid, pernyataan Jokowi itu menandakan kepanikan untuk mempertahankan nepotisme dan kekuasaan.
2. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, di kabinet Presiden Jokowi pada saat yang tepat. Dalam acara “Tabrak Prof!” di Kota Semarang, Jawa Tengah, kemarin malam, Mahfud menjelaskan, rencana pengunduran dirinya itu memang merupakan kesepakatan dengan capres Ganjar Pranowo. Alasannya, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ia berjanji, akan mengajukan surat pengunduran diri secara baik-baik kepada Presiden Jokowi. Menanggapi niat Mahfud, Jokowi hari ini menyatakan, itu hak pribadi Mahfud dan ia menghargai keputusan tersebut.
3. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto hari ini, membantah kabar yang menyebut dia sakit. Kabar itu diutarakan oleh Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Selasa malam (23/1/2024), dalam acara deklarasi relawan Betawi di Tennis Indoor, Senayan. Rosan mengungkapkan kepada hadirin, bahwa semula Prabowo berniat hadir dalam acara itu, tapi karena badannya kurang sehat diputuskan untuk tidak hadir. Karena itu, ia digantikan oleh adiknya Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Prabowo mengatakan kabar yang menyebut dia sakit adalah hoaks, sambil memperagakan gaya silat. Presiden Jokowi yang berada di samping Prabowo juga mengatakan Prabowo sehat.
4. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, para pengikut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, bergerak mendukung Prabowo-Gibran. Gus Ipul hari ini menjelaskan, pergerakan itu terjadi imbas dari pernyataan tokoh intelektual NU Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), yang mengungkapkan dugaan bahwa PBNU secara struktural memihak kepada paslon Prabowo-Gibran. Gus Ipul mengatakan, pernyataan Gus Nadir ini memantik para pengikut Miftachul dan Gus Yahya untuk benar-benar memenangkan Prabowo-Gibran.
Gus Nadir mengatakan, PBNU mengumpulkan seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia di sebuah hotel Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar turut hadir pada pertemuan tersebut. Dalam acara itu, kata Gus Nadir, Gus Yahya dan Miftachul memberi instruksi tak tertulis supaya memenangkan Prabowo-Gibran. Gus Nadir memprotes, karena PBNU sudah kerap berjanji netral dalam Pemilu 2024.
5. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemarin mengungkapkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri untuk mengundurkan diri dari kabinet. Pernyataan Hasto tersebut, dalam konteks merespons kabar yang belakangan ini santer beredar tentang sejumlah menteri akan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Menurut Hasto, niat para kader PDIP di kabinet itu untuk mundur itu dipicu oleh situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming, yang merupakan anak Presiden Jokowi, bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto, melalui proses yang cacat etika di MK. Menurut Hasto, Megawati menolak niat pengunduran diri mereka karena lebih mementingkan stabilitas pemerintahan. Karena, kalau pemerintahan tidak stabil, yang dirugikan adalah rakyat juga.
6. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, enggan berkomentar soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan, Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Usai menerima kunjungan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Sultan hanya bisa berkomentar soal sikapnya sendiri dan kalangan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia bersama istri dan anak tidak pernah mengarahkan memilih calon tertentu. Sultan berpendapat, meskipun dalam satu keluarga, namun ia menghargai pilihan politik anggota keluarganya yang bisa jadi berbeda beda satu sama lain.
HUKUM
1. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, jika memang dibutuhkan, KPK pasti menahan mantan Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy). Itu dikatakan Ali, menanggapi gugatan Masyarakat Antikorupsi (MAKI) di PN Jakarta Selatan, tentang belum ditahannya Eddy. Ali menegaskan, penahanan itu kebutuhan proses penyidikan. Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menduga, Eddy tidak ditahan karena dinilai tidak mempersulit pemeriksaan perkara. Namun, jika pertimbangannya soal keadilan, maka itu jelas tidak adil dibandingkan dengan tersangka yang lain. Persoalannya itu hak subjektif penegak hukum. Ia memperkirakan, penahanan Eddy hanya soal waktu.
2. Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, tidak mempersoalkan laporan koalisi masyarakat sipil ke Bawaslu, soal cuitan berisi tagar #PrabowoGibran2024 di akun X resmi Kemhan. Ia menegaskan, Kemhan sebelumnya sudah memberi penjelasan dan mengevaluasi personel admin akun Kemhan, agar lebih teliti. Admin tersebut juga sudah diberi sanksi teguran keras. Koalisi Pemilu Bersih 2024, yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Kemhan, atas dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI. Pihak terlapor pada perkara ini adalah Kemhan dan pengelola akun tersebut, yakni Biro Humas Setjen Kemhan.
3. Dalam pemeriksaan kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, kemarin, mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dicecar pertanyaan terkait dugaan kesepakatan dan janji pemberian uang kepada bekas penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Namun, Jubir KPK Ali Fikri tidak menjelaskan detail berapa total duit yang diduga dijanjikan Rita kepada Robin, dan apa tujuan janji pemberian uang itu.
Rita merupakan narapidana kasus korupsi, yang menghuni Lapas Pondok Bambu. Ia divonis 10 tahun penjara, karena terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek, pada dinas Pemkab Kukar. Keterlibatan Azis Syamsuddin sempat mencuat dalam persidangan. Jaksa KPK mengungkap, adanya uang dari Rita dikirimkan kepada mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain, untuk mengurus sidang peninjauan kembali (PK). Keduanya diperkenalkan oleh Azis Syamsuddin.
EKONOMI
1. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyindir pendahulunya, Kepala BKPM periode 2016-2019, Thomas T Lembong yang kini menjadi Wakil Ketua Timnas Anies-Muhaimin, mewariskan investasi mangkrak Rp 708 triliun. Bahlil mengklaim dari investasi mangkrak itu, 78,9% diantaranya, atau Rp 558,7 triliun telah dibereskannya. Sisa investasi mangkrak Rp 149,3 triliun tersebut, tidak bisa dituntaskan karena terkendala pandemi Covid-19, dan perusahaan-perusahaan tersebut mengundurkan diri. Yang diselamatkan, kata Bahli, antara lain Lotte Chemical di Cilegon senilai Rp 59,4 triliun, PLTS terbesar se-Asean dan juga pabrik semen di Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Bahlil melaporkan realisasi investasi pada kuartal IV-2023 mencapai Rp 365,8 triliun, turun 2,3% dibanding kuartal III-2023 yang Rp 374,4 triliun. Realisasi investasi tersebut, terdiri dari PMDN yang menyumbang sebanyak 49,6% atau sebesar Rp 181,4 triliun, tumbuh 29,9% secara tahunan (yoy). Sementara PMA nilainya Rp 184,4 triliun, atau 50,4% dari total realisasi investasi dan tumbuh 5,3% yoy.
Sepanjang 2023 (Januari-Desember), realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun, atau 101,3% melampaui target investasi 2023 yang dipatok Rp 1.400 triliun. Realisasi investasi tersebut, terdiri atas PMDN sebesar Rp 674,9 triliun (47,6%), naik 22,1% dibandingkan posisi 2022. Realisasi PMA mencapai Rp 744 triliun (54,2%), meningkat 22,1% dibandingkan 2022. Penyerapan tenaga kerja selama investasi setahun itu, mencapai 1.823.543 orang.
2. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, kelanjutan program bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga, tidak berhubungan dengan politik. Ia meyakinkan, dalam penyaluran bantuan itu, tidak boleh ada atribut politik apapun. Dia juga memastikan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terus berjalan tanpa terpengaruh kondisi politik dan bebas dari atribut politik. Sebelumnya, viral foto beras Bulog yang ditempeli gambar paslon nomor 2, Prabowo-Gibran, di media sosial.
Terpisah, Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog Tomi Wijaya menjelaskan, distribusi SPHP dilakukan dengan berbagai mekanisme, diantaranya lewat Pasar Induk Beras Cipinang dan peritel modern. Karena itu, bila ada beras SPHP atau beras bantuan pemerintah yang ditempeli atribut politik tertentu, akan sulit untuk mengecek faktanya.
3. Yustinus Prastowo membenarkan kabar dirinya, tak lagi menjadi Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani. Ia mengaku, mendapat penugasan lain di belakang layar untuk mengerjakan koordinasi kelembagaan. Namun, Yustinus tak menjelaskan detail mengenai penugasan barunya. Kendati begitu, ia memastikan bahwa dirinya hanya rehat sejenak dan siap akan membantu Sri Mulyani lagi.
TRENDING MEDSOS
1. Lebih dari 10.000 pencarian di Google mengenai Mahfud Mundur. Mahfud MD memberikan pernyataan akan mundur dari jabatan sebagai Menteri Menko Polhukam, dalam acara Tabrak Prof!, di Semarang, pada Selasa (23/1/2024).
2. Kata Jokowi dan Presiden trending di X, setelah Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024, hari ini, di depan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menhan.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Jokowi bilang, Presiden dan menteri boleh memihak dalam pemilu. Memang dibolehkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu, diatur tentang ketentuan “keberpihakan” itu antara lain harus cuti saat kampanye, dan tidak menggunakan fasilitas yang diberikan negara, kecuali pengamanan. Namun, sungguh sulit untuk memastikan bahwa peran mereka sebagai pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemihakannya. Contoh kasus, bansos saja sudah secara gamblang diklaim sebagai ‘kemurahan hati’ penguasa.
2. Mahfud MD berniat akan melepas jabatan Menko Polhukam, karena sudah berkomitmen dengan capresnya, Ganjar Pranowo, selain juga karena di kabinet sudah memihak paslon lain. Hal ini tergambar jelas ketika Mahfud memaparkan suatu hal, lantas dibantah oleh menteri atau pejabat lain. Dengan berada di luar kabinet, Mahfud bisa lebih leluasa berpendapat sebagai cawapres.
3. ‘Silat Lidah’ Sekjen PBNU yang mengatakan deklarasi pengikut Rais Aam dan Ketum PBNU mendukung Prabowo-Gibran, hanya karena terimbas pernyataan Nadirsyah Hosen mengungkap praktik mobilisasi dukungan oleh PBNU ke paslon tersebut, menjadi terkesan mencari alasan pembenar bahwa seolah-olah ‘arahan’ itu semula tidak ada, kemudian menjadi terwujud karena kejengkelan massal. Pilpres kali ini, akan menjadi ajang pembuktian bagi PBNU hasil Muktamar Lampung yang telah berjanji mengembalikan spirit NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan netral dalam Pemilu 2024, sebagai pelaksanaan khittah bahwa NU harus berjarak dengan politik praktis.
4. Laporan Koalisi Pemilu Bersih 2024 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kemhan ke Bawaslu RI, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak menaati netralitas dalam pemilu. Ini bukti kesekian kali atas ketidaknetralan lembaga pemerintah dalam proses pemilu 2024. Sungguh amat memprihatinkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 24 Januari 2024
