Format Debat 4 dan 5 Pilpres Tidak Berubah, Pengacara & Asisten Hiariej Diperiksa KPK, dan Bansos Terus Digelontorkan

POLITIK

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, memastikan format debat keempat dan kelima Pilpres 2024 yang belum dijalankan, tidak akan berubah. Bentuk atau format debat pilpres yang terbagi dalam enam segmen tersebut, kata dia hari ini, telah disepakati oleh tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. Ia mengingatkan bahwa debat merupakan salah satu metode kampanye. Rakyatlah yang berwenang untuk menilai kualitas debat hingga substansi perdebatan.

Presiden Jokowi, kemarin meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. Menurut Jokowi, debat ketiga capres pada Minggu (7/1/2024) itu, tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hari ini menjelaskan, pendapat Jokowi itu dimaksudkan agar adu gagasan dalam debat menjadi lebih positif. Moeldoko mengatakan, tidak ada salahnya seorang Kepala Negara memberikan tanggapan untuk perbaikan debat, yang mengedepankan edukasi masyarakat.

Sementara itu Ganjar Pranowo, hari ini, mengaku heran dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut debat ketiga tersebut tidak edukatif. Menurut Ganjar, ia mencecar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk memberi edukasi publik terkait pentingnya peta jalan pertahanan Indonesia. Ganjar menjelaskan, pertanyaan kepada Prabowo itu merupakan bagian dari edukasi publik terkait kekuatan pertahanan Indonesia.

2. Perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP pada 10 Januari 2024, besok, dipastikan tanpa kehadiran Presiden Jokowi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kemarin menjelaskan, Presiden Jokowi sedang menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Kemarin, Jokowi mengaku belum mendapat undangan HUT PDIP. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden akan berkunjung ke beberapa negara anggota Asean, dan berangkat sore hari ini.

Hasto mengatakan, peringatan HUT akan digelar di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jaksel, besok mulai pukul 10.00. Penggunaan Sekolah Partai, kata Hasto, karena ini merupakan tempat mendidik kader PDIP untuk memiliki moralitas dan etika politik. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik. Dalam perayaan yang mengangkat tema “Satyam Eva Jayate” (kebenaran pasti menang) itu, hanya akan dihadiri 51 orang undangan khusus. Seluruh cabang dan ranting partai mengikuti acara di Sekolah Partai melalui daring, di tempat masing-masing.

3. Sebuah organisasi yang bernama Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB), melaporkan capres Anies Baswedan kepada Bawaslu RI dengan tuduhan melakukan fitnah kepada capres Prabowo Subianto saat debat ketiga pilpres, Minggu (7/1/2024). Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, hari ini mengatakan, pernyataan Anies yang berupa fitnah antara lain adalah menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 340 ribu hektare.

Pernyataan Anies dalam debat itu pun masih diungkit Prabowo dalam acara Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Provinsi Riau, hari ini. Prabowo membantah punya lahan seluas itu, cuma 500 hektare. Prabowo juga menuding, Anies mengungkit soal lahan itu supaya rakyat membencinya.

4. Pernyataan Anies pada debat tersebut, mengulang persis pernyataan Presiden Jokowi saat debat dengan Prabowo dalam acara debat Pilpres 2019. Pada Februari 2019, Koran Tempo dan kelompok sipil Auriga Nusantara, pernah menelusuri jumlah kepemilikan lahan Prabowo setelah Jokowi menyinggung Ketum Partai Gerindra itu memiliki 340 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah, dalam debat tersebut.

Berdasarkan laporan Koran Tempo pada 19 Februari 2019, Prabowo saat itu tercatat memiliki sejumlah lahan dengan total mencapai sekitar 361.983 hektare. Sekitar 97.300 hektare dari lahan itu, terletak di wilayah Aceh melalui PT Tusam Hutani Lestari, dan lahan seluas 187.920 hektare di Kalimantan Timur melalui PT Tanjung Redeb Hutani.

Prabowo juga memiliki 2.000 hektare lahan tambang di Berau melalui PT Tambang Berau Coal, 14.950 hektare lahan tambang di Kalimantan Timur melalui PT Kaltim Nusantara Coal, 4.793 hektare lahan tambang di Kalimantan Timur melalui PT Nusantara Energy, dan 14.980 hektare lahan tambang di Kutai Timur melalui PT Erabara Persada Nusantara.

Selain itu, mantan Danjen Kopassus itu juga memiliki lahan tambang seluas 14.990 hektare di Kutai Timur melalui PT Nusantara Santan Coal, 14.010 hektare lahan kehutanan di Kalimantan Timur melalui PT Belantara Pusaka, dan 11.040 hektare lahan tambang di Kutai Timur melalui PT Nusantara Kaltim Coal. Prabowo pun mengakui kepemilikan lahan-lahan itu, yang berupa hak guna usaha (HGU).

5. KPK mengagendakan tiga capres: Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memberikan pembekalan pencegahan korupsi pada 17 Januari 2024. Jubir KPK, Ali Fikri, hari ini mengatakan, mereka akan mengisi acara Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU integritas), yang merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang bertujuan untuk menguatkan komitmen anti korupsi para penyelenggara negara. Pada Kamis (14/12/2023), Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, rencana KPK untuk bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi bagi tiga capres tersebut. Ghufron meyakinkan, KPK akan serius mengawal gagasan antikorupsi yang disampaikan tiga capres.

6. Presiden Jokowi, meminta ribuan platform aplikasi digital yang dipakai kementerian/lembaga disederhanakan dan disatukan dalam satu aplikasi terpadu. Kepala Negara tidak ingin ada platform baru lainnya yang dibentuk dan berujung pada pemborosan belanja infrastruktur digital. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakpus, hari ini. Menurut Jokowi, Kabinet Indonesia Maju masih memiliki waktu 9 bulan untuk mereformasi birokrasi sebelum selesai menjabat tahun ini.

7. Sekretaris Komite Eksekutif Gerakan Jaga Pemilu, Luky Djani, mempertanyakan motivasi dari kegiatan Presiden Jokowi bertemu dengan kepala desa se-Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemarin pagi. Menurut dia, tidak salah jika publik menilai Presiden tengah melakukan konsolidasi jelang Pilpres 2024, karena seharusnya pertemuan semacam itu, cukup dilakukan oleh menteri terkait. Luky menegaskan bahwa Gerakan Jaga Pemilu akan menindaklanjuti laporan masyarakat bila ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Sebab, para aparatur desa seharusnya bersikap netral, bukan memihak pada salah satu kontestan.

HUKUM

1. KPK hari ini, memeriksa pengacara dan asisten pribadi mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yosi Andika Mulyadi dan Yogie Arie Rukmana, sebagai saksi dugaan suap. Yosi dan Yogie juga merupakan tersangka dalam kasus itu. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk berkas tersangka lain. KPK menetapkan, Eddy Hiariej sebagai tersangka penerima suap dari Dirut PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, dalam kasus sengketa saham. Eddy diduga menerima suap dan gratifikasi melalui Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy dan Yogie Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy.

2. Aliansi Korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), berunjuk rasa di sejumlah titik, antara lain PN Jakarta Pusat, Kawasan Patung Kuda dan Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin kemarin. Perwakilan korban, Christian Tunggal, menjelaskan, aliansi korban meminta Menko Polhukam untuk membantu memulangkan pemilik perusahaan itu; Evelina Pietruschka dan Manfred Armin Pietruschka, serta Rezanantha Pietruschka yang sudah diketahui lokasi keberadaannya di luar negeri.

Para korban sudah melaporkan lokasi kediaman ketiga buronan yang sudah masuk Red Notice itu, ke Konjen RI di Los Angeles. Namun, hingga kini belum ada kabar penangkapan. Para korban mendesak pengembalian uang nasabah yang mencapai Rp 15 triliun, dan minta Menko Polhukam membantu melacak aset-aset yang disembunyikan lewat pencucian uang.

3. KPK telah memeriksa Direktur PT Dwi Mitra, Tommy Nursamsu Mardisusanto, untuk mengklarifikasi proyek pengadaan pupuk di Kementan era Syahrul Yasin Limpo. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, Tommy yang juga juga Ketua Bappilu DPW Partai Nasdem Yogyakarta itu sudah diperiksa, Senin kemarin. Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan hubungan antara kasus pengadaan pupuk dengan kasus gratifikasi yang menjerat SYL. Saat ini, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi, bersama Sekjen Kementan Kasdi dan Direktur Kementan M Hatta. KPK menduga, SYL menerima USD 4.000-10.000 per bulan dari para bawahannya.

EKONOMI

1. Hasil Survei Konsumen BI menunjukkan, porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar utang pada Desember 2023 meningkat dibanding November. Ini tercermin dari debt to income ratio pada Desember meningkat menjadi 10,0% pada Desember 2023, dibanding 9,3% pada November. Sementara pendapatan masyarakat yang dibelanjakan (average propensity to consume ratio) sebesar 74,3%, turun tipis dibanding rasio bulan November yang 75,3%. Sementara proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) sedikit meningkat, yakni 15,7%.

2. Presiden Jokowi, memastikan program bansos akan terus digelontorkan. Di depan rapat kabinet hari ini, Jokowi juga mewanti-wanti kementerian/lembaga agar penyaluran bansos –bantuan pangan, PKH dan BLT– tepat sasaran. Ia juga mengingatkan, agar jajarannya tetap waspada dengan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Ia meminta para menterinya tak cuma menghitung ulang cadangan pangan, melainkan menjaga stok hingga harga yang bisa dijangkau masyarakat. Tidak hanya pangan, tapi juga BBM dan gas, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.

3. Sudah dibahas berbulan-bulan, divestasi saham 14% PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke holding BUMN pertambangan, MIND ID, masih belum beres juga. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali mengatakan, kendala utama tuntasnya divestasi INCO karena belum ada kesepakatan masalah harga di Kementerian BUMN. Divestasi saham ini, merupakan salah satu syarat perpanjangan kontrak tambang PT Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bisa dilakukan. Kontrak Karya PT Vale Indonesia akan berakhir pada Desember 2025. Selain divestasi saham, juga akan ada pemangkasan lahan saat KK diubah menjadi IUPK.

TRENDING MEDSOS

1. Emas Indonesia Dirampok 1 T trending di X, terkait gugatan PKPU Budi Sait kepada PT Antam. Orang kaya Surabaya itu, menggugat PKPU karena Antam tak kunjung menyerahkan emas 1.136 ton senilai lebih Rp 1 triliun yang dituntutnya.

2. Tagar #4niesOmonPalsu trending di X sebagai reaksi pendukung Prabowo-Gibran terhadap kritik Anies Baswedan, di acara debat ketiga capres.

HIGHLIGHTS

1. Dari 3 acara debat Pilpres 2024, yang sudah digelar KPU -dari rencana 5 kali- debat ke-3 antarcapres pada Minggu (7/1/2024), rasanya yang paling mengundang kontroversi di masyarakat. Bahkan, Presiden Jokowi ikut-ikutan memberi saran supaya format debat berikutnya dibuat supaya lebih edukatif, tidak saling serang personal. Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa debat merupakan salah satu metode kampanye, sehingga rakyatlah yang berwenang untuk menilai kualitas debat hingga substansi perdebatan. Ada rakyat yang berharap mendapatkan gambaran tentang program masing-masing capres, ada yang berharap jagoannya tampil hebat, ada begitu banyak harapan lain dari rakyat pada acara debat tersebut. Maka, keinginan atau harapan dari semua orang tidak bisa dipuaskan, termasuk keinginan Jokowi.

2. Rencana KPK, membuat forum tersendiri bagi tiga capres untuk memaparkan gagasan isu antikorupsi, yang direncanakan pada 17 Januari 2024, sebaiknya juga dibuka atau disiarkan untuk umum. Dengan forum yang khusus, dan tema yang spesifik, tentu akan bisa lebih didalami program masing-masing capres. Apalagi isu antikorupsi jelas sangat menjadi perhatian publik, yang sudah jengah dengan praktik korupsi yang sedemikian masif.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 9 Januari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187