MK Membentuk MKMK Permanen, KPK Menahan Gubernur Maluku Utara, Hingga Perlu Adanya Reformasi Pendanaan Parpol

POLITIK

1. Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) permanen dengan masa kerja selama 1 tahun. Pembentukan itu diumumkan hari ini oleh jubir hakim MK, Enny Nurbaningsih. Anggota MKMK terdiri dari mantan Rektor Andalas, Yuliandri, yang berasal dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. Mantan hakim MK, I Dewa Gede Palguna, dari unsur tokoh masyarakat, dan hakim aktif MK, Ridwan Mansyur, dari unsur hakim konstitusi. Pembentukan MKMK berdasarkan amanat UU MK.

Enny menjelaskan, tiga personel MKMK permanen ini disepakati secara aklamasi oleh 9 hakim konstitusi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Alasan pembentukan MKMK permanen, kata Enny, salah satunya karena MK menjadi lembaga yang akan mengadili sengketa Pemilu 2024 sehingga MK merasa perlu ada MKMK permanen untuk mengawasi MK setiap hari, agar tetap menjaga etika dan pedoman perilaku.

Dalam menangani aduan masyarakat terhadap putusan MK No. 90/2023, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres meski belum berumur 40 tahun, MK membentuk MKMK ad hoc, yang dipimpin Jimly Assiddiqie. MKMK ad hoc menetapkan putusan antara lain mencopot jabatan ketua MK dari Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi.

2. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menyatakan dukungan kepada pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Pernyataan JK itu disampaikan dalam acara silaturahmi yang digelar oleh Timnas Amin di Makassar, kemarin. JK mengatakan, Anies Baswedan boleh dikatakan adalah murid politiknya sejak Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina. Perihal dukungan JK yang berbeda dengan arah politik Partai Golkar yang mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Waketum Golkar, Erwin Aksa, hari ini mengatakan bahwa JK berstatus kader biasa di Golkar, bukan pengurus sehingga dukungan JK itu tak mencerminkan sikap Golkar.

3. Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengaku fokus menggarap suara kelompok muslim untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Jawa Timur. Menurut Yenny, kemarin di Surabaya, Ganjar kuat di kalangan kelompok nasionalis atau ‘merah’ sehingga masih perlu diperkuat di basis muslim ‘hijau’. Yenny mengaku akan bertandem dengan Mahfud MD untuk masuk ke basis pemilih muslim yang menurutnya belum digarap.

4. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, hari ini mengeluarkan empat poin sikap terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, UII mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk, yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara. Kedua, UII mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk mengembalikan kesaktian KPK dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.

Ketiga, UII menuntut negara dan aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi, dan mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Keempat, mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayyun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis.

5. Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, mengatakan ada pejabat yang berkampanye pada hari kerja tanpa mengambil cuti. Namun, dia tak bersedia menyebut nama. Mahfud mengaku bisa juga melakukan hal itu namun dia memilih taat aturan dengan tetap cuti saat kampanye dan membatasi hari-hari safari politik. Mahfud saat ini masih menjabat Menko Polhukam. Sementara, capres 01 dan 03, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah tidak menjabat posisi resmi lagi. Paslon nomor 02, Prabowo dan Gibran, sama-sama pejabat aktif, yakni Menhan dan Wali Kota Solo, serta cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar adalah Wakil Ketua DPR.

HUKUM

1. KPK kemarin resmi menahan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK), setelah ditetapkan sebagai tersangka dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama 17 orang lainnya di Maluku Utara dan Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) lalu. KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, hari ini, AGK diduga melakukan jual-beli jabatan, dan mengatur pemenangan proyek pembangunan di daerahnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 725 juta bagian dari dugaan yang diterima AGK sebanyak Rp 2,2 miliar. Tersangka lain adalah beberapa bawahan AGK, dan 2 orang swasta.

2. Mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), serta dua orang dekatnya yaitu Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi mencabut permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan. Pengacara Eddy Hiariej dkk, Iwan Priyatno, mengatakan telah menyerahkan surat permohonan pencabutan praperadilan kepada hakim tunggal Estiono dan Biro Hukum KPK, pada hari ini. Namun pengacara Eddy lainnya, Ricky Sitohang, mengatakan bahwa pihaknya akan mendaftarkan kembali gugatan praperadilan dengan menambahkan substansi.

3. Dewan Pengawas (Dewas) Dewas KPK, hari ini, memanggil 12 orang saksi dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku terhadap Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri, hari ini. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mengungkapkan 12 saksi tersebut antara lain 4 orang pimpinan KPK, dan orang dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Firli belum diketahui apakah akan diperiksa hari ini atau tidak.

4. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menolak dijadikan saksi meringankan atau a de charge dalam kasus Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, yang diduga memeras eks mentan Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan berdasarkan surat Kepala Biro Hukum KPK, Alexander Marwata keberatan menjadi saksi a de charge karena kesibukan menjalankan tugas selaku Wakil Ketua KPK. Kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri, saat ini masih tahap satu atau P16, berkas perkaranya masih diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

EKONOMI

1. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan perlu ada reformasi pendanaan parpol dan peserta pemilu sehingga lebih transparan. Hal itu dikatakan Bhima saat menanggapi temuan PPATK soal transaksi janggal diduga untuk Pemilu 2024. Transaksi itu meliputi sumber dana, jumlah dana dan digunakan untuk apa. Dia juga menyoroti pendanaan pemilu dari tambang ilegal, bisa menyebabkan transisi ke ekonomi hijau akan terhambat oleh politisi penerima dana ilegal. Peraturan di level daerah untuk perlindungan lingkungan, juga akan sulit diimplementasikan karena selalu dihambat.

Sementara itu, KPU telah merilis jumlah dana awal kampanye capres-cawapres 2024 melalui situs resminya, infopemilu.kpu.go.id. Paslon nomor 02, Prabowo-Gibran memiliki dana awal kampanye paling banyak. Rincian dana awal kampanye paslon adalah Anies-Muhaimin sebesar Rp 1.000.000.000 yang semuanya berasal dari paslon. Lalu, Prabowo-Gibran total Rp 31.438.800.000 yang berasal dari iuran paslon, parpol atau gabungan parpol (dalam bentuk barang dan jasa). Ganjar-Mahfud total Rp 23.326.920.999 yang berasal dari iuran paslon, parpol atau gabungan parpol, sumbangan perseorangan, sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah.

2. Menteri BUMN, Erick Thohir, menargetkan restrukturisasi BUMN Karya dapat rampung dalam 2-3 tahun ke depan. Dia mengaku menyiapkan sejumlah opsi untuk menyehatkan PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk dan PT PP Tbk. Salah satunya adalah restrukturisasi dengan opsi yang berbeda. Erick juga menyatakan, berupaya memastikan pendanaan dari perbankan tidak lagi menyasar perusahaan, melainkan langsung ke proyek yang digarap, agar pembayaran kepada vendor tidak berbelit. BUMN seharusnya tidak menyulitkan vendor dan UMKM.

Hingga kuartal III-2023, ada dua BUMN Karya yang masih rugi yakni Waskita dan Wika. Wika rugi Rp 5,84 triliun, melonjak 209 kali lipat dibanding kerugian tahun sebelumnya yang Rp 27,96 miliar. Waskita membukukan rugi yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp 2,83 triliun, berbalik dari laba pada kuartal III-2022 yakni Rp 425,29 juta.

TRENDING MEDSOS

1. Bawaslu trending di X (Twitter), setelah viral foto baliho milik paslon 02 dipasang di atas pos satlantas, Polres Mojokerto. Humas Polda Jawa Timur mengklarifikasi bahwa pemasangan baliho dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar.

2. Nama Zulhas (Zulkifli Hasan) trending di X (Twitter), setelah perkataannya yang dinilai blunder mengenai sholat.

HIGHLIGHTS

1. MK akhirnya membentuk MKMK permanen merupakan langkah yang baik untuk mengembalikan marwah MK, yang belakangan tercemar oleh kasus pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman, dalam membuat putusan No. 90. Keberadaan MKMK permanen diharapkan akan menjadi pengawas terhadap para hakim MK, dalam menangani sengketa hasil Pemilu 2024.

2. Pernyataan resmi JK mendukung capres Anies Baswedan hanyalah semacam penegasan saja, mengingat relasi JK-Anies sudah terjalin sejak lama. Dalam Pilkada Gubernur DKI 2017, JK juga terang-terangan mendukung Anies.

3. Sudah banyak pihak akademisi mengkritisi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Terbaru adalah pernyataan sikap Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, yang antara lain mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara, menegaskan keprihatinan kalangan akademik pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama.

sumber

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 20 Desember 2023

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187