BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Rabu, 6 Desember 2023

POLITIK

1. Setelah rapat paripurna DPR kemarin menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usul inisiatif DPR, RUU itu harus segera dibahas dan menjadi UU paling telat pada 15 Februari 2024. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi (Awiek), hari ini menjelaskan, penetapan tanggal tersebut sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang mewajibkan pemerintah dan DPR melakukan perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI.

Pada Pasal 41 disebutkan bahwa UU DKI harus diubah 2 tahun setelah UU IKN disahkan. UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022, yang berarti tanggal 15 Februari 2024 harus ada perubahan UU No. 29/2007. Setelah tahap persetujuan di rapat paripurna DPR, RUU tersebut akan dibahas bersama wakil dari pemerintah dalam Baleg atau dibawa ke komisi terkait, yang kemudian dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan RUU DKJ adalah inisiatif DPR, dengan demikian, pemerintah dalam posisi menunggu pemberitahuan resmi dari DPR.

Draf RUU DKJ sebelum disetujui sebagai RUU inisiatif DPR, dibahas dalam Baleg DPR. Pada pasal mengenai penentuan kepala pemerintahan (gubernur-wakil gubernur), DKJ ditunjuk oleh Presiden berdasarkan usulan DPRD. Sistem ini berbeda dengan yang berlaku selama ini yakni melalui pemilihan umum/pilkada. Sistem penunjukan ini ditolak oleh PDIP, PKB dan Nasdem. Menurut Awiek dari PPP, penunjukan kepala pemerintahan (gubernur) oleh Presiden tak menghilangkan demokrasi sepenuhnya, karena sudah melalui mekanisme usulan di DPRD.

Penolakan terhadap sistem penunjukan itu juga disuarakan oleh Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P Ahmad, karena tidak demokratis. Menurut penilaian Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, pembahasan RUU DKJ di tengah situasi politik pemilu, akan bisa menjadi alat transaksional saja. Oleh karena sarat akan nuansa politis, Lucius menduga, perumusan pasal-pasal dalam RUU DKJ bakal lebih mempertimbangkan kepentingan politik dibandingkan aspirasi masyarakat dan tujuan objektif DKJ.

2. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini membantah isu yang menyebut kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan untuk membuntuti agenda kampanye capres nomor urut 2, Ganjar Pranowo. Ari menekankan bahwa kunker itu sudah direncanakan sejak lama dan tidak berkaitan dengan momen tertentu seperti kampanye capres-cawapres.

Momen kunjungan yang berdekatan waktu antara Ganjar dengan Jokowi terjadi sebelum masa kampanye pada Kamis (26/10/2023), Ganjar mengunjungi Lampung, sehari kemudian Presiden Jokowi mengunjungi provinsi tersebut. Pada Senin (20/11/2023), sebelum masa kampanye dimulai, Ganjar mengunjungi Sorong, ibu kota Papua Barat Daya, yang disusul Jokowi mendatangi Sorong pada Rabu (22/11/2023). Terbaru, Ganjar berkampanye di NTT pada Jumat (1/12/2023) dan Sabtu (2/12/2023), Presiden Jokowi kunker di NTT sejak Senin (4/12/2023) dan berakhir hari ini.

3. Presiden Jokowi hari ini meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Ben Mboi dalam kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyampaikan, rumah sakit ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian Timur, utamanya di NTT, dengan luas bangunan sebesar 35.000 meter persegi, di atas lahan seluas kurang lebih 14 hektare. Selain itu, Jokowi juga meresmikan selesainya renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, kemarin di Bandung, mengatakan, kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang diikuti oleh ribuan perangkat desa, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya, di Istora Senayan, Jakarta, pada 19 November lalu, yang dihadiri cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, adalah sebuah pelanggaran. Kasus itu sudah diregister oleh Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, katanya, tengah berkoordinasi untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksinya.

5. Presiden Jokowi dipastikan belum berniat mengambil langkah hukum atas pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, soal intervensi dalam kasus korupsi mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan, Presiden sudah membantah tudingan Agus. Ari menilai, klarifikasi tersebut sudah lebih dari cukup dalam rangka mengedukasi masyarakat agar setiap informasi yang beredar tidak dicerna secara sepihak. Dalam program acara Rosi di Kompas TV, Agus mengaku dipanggil Presiden untuk menghentikan penyidikan kasus Setya Novanto. Presiden sudah membantah, dengan mengatakan ia justru minta Setnov mengikuti proses hukum.

HUKUM

1. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini mengatakan Istana sudah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), pada Senin (4/12/2023) dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi sepulang kunker daerah. KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka dan 3 orang lainnya terkait kasus dugaan gratifikasi.

Kasus ini bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, terhadap Eddy ke KPK pada Maret 2023, atas dugaan memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulsel. Eddy diduga menerima suap Rp 7 miliar melalui 2 asistennya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, namun Eddy membantah menerima gratifikasi.

2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan akan memutuskan apakah perkara dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri naik ke tahap sidang etik pada pekan depan. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, hari ini mengatakan, Dewas sudah memeriksa 30 orang dan Firli sebanyak 2 kali, yang terakhir kemarin.

Setelah pemeriksaan itu, kata Syamsuddin, 5 anggota Dewan akan rapat untuk menentukan apakah Firli akan disidang etik atau tidak. Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan sudah diberhentikan sementara sebagai ketua KPK oleh Presiden. Hari ini Firli kembali diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri, untuk kali ketiga.

3. Eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL), melalui pengacaranya, Djamaluddin Koedoeboen, menyebut ada keterlibatan dari sejumlah petinggi partai politik lainnya di beberapa proyek Kementan, yang menjadi pintu masuk pemerasan yang dilakukan Firli terhadap SYL. Namun Djamaluddin enggan membeberkan detail partai mana saja yang terlibat, karena khawatir hal itu dapat mengganggu proses Pemilu 2024 yang sedang berjalan.

EKONOMI

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tidak lagi 1 juta ton, tapi ditambah menjadi hampir 3 juta ton untuk menghadapi berbagai kondisi krisis. Selain itu, penanaman padi juga harus ditingkatkan menjadi 1,5-2 juta hektare. Lebih tinggi dari yang disampaikan Mentan Amran Sulaiman, bahwa penanaman padi minimal 1 juta hektare agar bisa swasembada dengan panen bulanan 2,5 juta ton. Stok beras di Bulog per 5 Desember 2023 tercatat 1,5 juta ton. Sementara di ID Food ada 2.260 ton dan CBP Provinsi secara nasional 6.735 ton.

2. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menilai menyusutnya jumlah usaha pertanian dalam 10 tahun terakhir menunjukkan program reformasi agraria kepada petani tak bertanah, tak berjalan maksimal. Selain itu, usaha tani saat ini terdesak oleh usaha pertanian skala besar. Karena itu, SPI mendorong pemerintah untuk menghentikan perusahaan berskala besar masuk ke sektor pertanian. Henry mencontohkan seperti food estate yang lebih condong menyerahkan usaha tani kepada perusahaan besar. Ia juga berharap tak lagi dilakukan impor pangan besar-besaran, serta mendorong reformasi agraria.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, hasil sensus pertanian 2023 (ST 2023) menunjukkan pelaku sektor pertanian semakin mengalami guremisasi. Selama ini pemerintah tidak adil kepada petani. Menjamin pangan 276 juta penduduk, namun tidak menjamin keuntungan dan kesejahteraan petani. Kebijakan yang ada terus menerus meminggirkan petani kecil dan pertanian keluarga. Sebaliknya, lebih berpihak pada korporasi swasta, bahkan asing, terutama terhadap penguasaan lahan. Akibatnya, petani kian miskin sehingga pelan-pelan meninggal sektor pertanian.

Berdasarkan ST 2023, jumlah unit usaha pertanian turun 7,42% dibandingkan 2013, dari 31,71 juta unit menjadi 29,36 juta unit. Usaha Pertanian Perorangan (UTP), turun 7,45% dari 31,71 juta unit pada 2013 menjadi 29,34 juta unit pada 2023. Tapi perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) naik 35,54%, dari 4.209 unit menjadi 5.705 unit. Usaha Pertanian Lainnya (UTL) naik drastis 116,08%, dari 5.982 jadi 12.926 unit. ST 2023 juga menunjukkan petani gurem meningkat 2,64 juta dalam 10 tahun terakhir, dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta tahun 2023.

3. INDEF memproyeksikan ekonomi Indonesia 2024 hanya akan tumbuh 4,8%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 5,2%. Wakil Direktur INDEF, Eko Listianto, mengatakan faktor utama proyeksi itu karena adanya tekanan daya beli masyarakat bawah, moderatnya laju pertumbuhan kredit di sektor riil dan berakhirnya windfall harga komoditas mentah global. Namun itu tak terlalu buruk, karena ekonomi global saja diproyeksikan tumbuh 2,8%. Stimulasi akselerasi dari sisi fiskal juga tidak akan maksimal mengingat pola penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di kuartal IV, sehingga tak terlalu signifikan meyumbang pertumbuhan.

TRENDING MEDSOS

1. Fraksi PKS trending di X (Twitter), setelah hasil rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU usulan DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU DKJ.
2. Butet trending di X (Twitter). Seniman Butet Kertaradjasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran teater berjudul ”Musuh Bebuyutan” di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Butet mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan, tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu.

HIGHLIGHTS

1.  Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang harus dikebut untuk mengejar deadline selesai 5 Februari 2024, di saat para parpol sedang berlomba untuk meraih suara dalam Pemilu 2024, dikhawatirkan akan sarat dengan kepentingan sesaat dan transaksional. Keadaan ini akan berakibat UU yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan Jakarta sebagai daerah khusus yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warganya.
2. Berdasarkan sensus pertanian 2023 (ST 2023), jumlah unit usaha pertanian turun 7,42% dibandingkan 2013, dari 31,71 juta unit menjadi 29,36 juta unit. Salah satu unit pertanian tersebut adalah penggilingan padi di desa. Belakangan, usaha ini mengalami kesulitan bahan baku karena ada korporasi besar yang berani membeli gabah lebih tinggi, dengan serapan yang sangat besar, sehingga para petani lebih memilih menjual gabahnya ke korporasi tersebut, yang berakibat penggilingan pada desa banyak yang gulung tikar.

Sumber

BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Rabu, 6 Desember 2023