POLITIK
1. Acara deklarasi ribuan kepala desa dan perangkat desa mendukung pasangan No 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran, menuai reaksi dari berbagai pihak. Gibran hari ini mengatakan, dia hadir dalam acara itu sebagai undangan meskipun dia memberi sambutan.
Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan perangkat desa dan kepala desa tidak boleh ikut kampanye pemilu dan memobilisasi massa. Mereka harus harus netral karena dalam pemilu biasanya perangkat desa akan direkrut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hari ini menyatakan bahwa perangkat desa wajib netral di ajang pemilu.
Berdasarkan Pasal 282 dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepala desa dan perangkat desa termasuk dalam kategori penyelenggara negara yang dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pelanggaran atas ketentuan itu, menurut Pasal 490, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati, menilai deklarasi tersebut sebagai bukti intervensi atau cawe-cawe pemerintah menjelang Pilpres 2024 dan wujud praktik demokrasi tanpa moralitas. Neni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengingatkan agar aparat desa netral.
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, menilai hal tersebut sebagai bentuk mobilisasi dukungan oleh Presiden Jokowi. Salah satu indikasinya adalah Jokowi beberapa kali bertemu organisasi perangkat desa dan membahas peningkatan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa. Hurriyah menilai hal tersebut rentan digunakan untuk meraih simpati akar rumput.
Wapres Ma’ruf Amin, meminta Bawaslu mengawasi potensi pelanggaran pemilu secara ketat dan mendorong masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Ma’ruf menegaskan bahwa sikap aparat pemerintah harus netral dan tidak memihak.
Bawaslu menyatakan akan memanggil panitia acara deklarasi tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Sementara itu, Bawaslu NTB mengusut sejumlah kepala desa di NTB yang mendeklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Minggu (5/11/2023). Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, menyebut pihaknya sudah membentuk tim untuk mengusut hal itu dan akan memanggil para kepala desa yang terlibat.
2. Menko Polhukam, Mahfud MD, mengakui masih ada praktik politisasi hukum di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Teknis dan Anugerah Legislasi tahun 2023 yang digelar Kemenkumham di Ancol, Jakarta, hari ini. Mahfud menyebut salah satu bentuk politisasi hukum adalah menitipkan pasal-pasal tertentu ke dalam UU karena kepentingan politik pribadi. Selain itu, dia juga menyoroti regulasi di Indonesia yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron, karena ego sektoral antarinstansi.
3. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem, Siswono Yudo Husodo, menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Siswono hari ini, integritas, etika, moralitas dan rekam jejak menjadi pertimbangannya dalam memilih pemimpin negara. Siswono menilai pasangan Ganjar-Mahfud punya nilai-nilai tersebut. Mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Anggota DPR RI itu optimistis Ganjar-Mahfud akan dapat melanjutkan dan mengembangkan berbagai program kebijakan pembangunan Presiden Jokowi dengan baik.
4. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, hari ini mengaku belum menjadi bagian dari tim kampanye partai ataupun capres mana pun. Dia membantah klaim Partai Gerindra, kemarin, bahwa Susi telah menjadi anggota Dewan Kehormatan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra Jawa Barat. Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyatakan tinggal menunggu waktu untuk Susi bergabung ke kubu Prabowo.
5. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Umum dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO. Delegasi Tetap RI untuk Unesco sekaligus Duta Besar RI untuk Perancis, Mohamad Oemar, hari ini mengabarkan bahwa keputusan tersebut ditandai dengan persetujuan Resolusi 42 C/28 secara konsensus dalam sesi Pleno Sidang Umum ke-42 UNESCO pada Senin (20/11/2023) di Markas Besar UNESCO di Paris, Perancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, setelah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia dan Portugis.
6. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketuanya, Puan Maharani, hari ini DPR RI menetapkan pemberhentian Laksamana Yudo Margono sebagai panglima TNI dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai penggantinya. Jenderal Agus akan dilantik sebagai panglima TNI oleh Presiden Jokowi, besok.
7. Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, meminta Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), keluar dari ruang rapat karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saat Komisi III menggelar rapat tentang optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, hari ini. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memutuskan rapat dilanjutkan dengan Eddy tetap berada di dalam ruangan. KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis (9/11/2023), namun tidak ditahan sehingga masih menjalankan tugas sebagai wakil menteri.
HUKUM
1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, hari ini menyebut bahwa penerbitan surat perintah pencarian Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan kasus yang membelit Ketua KPK Firli Bahuri, yaitu dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Di saat Firli tengah diusut dalam kasus dugaan pemerasan itu, dia menyatakan telah menandatangani surat pencarian untuk Harun, mantan kader PDIP yang sebelumnya sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Harun menjadi tersangka penyuapan terhadap komisioner KPU.
2. Eks penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai Ketua KPK Firli Bahuri hanya menjadikan KPK sebagai tameng untuk berlindung dari proses hukum di Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikannya merespons penjelasan Firli dalam konferensi pers KPK kemarin, terkait dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Novel menyebut seharusnya pimpinan KPK lainnya marah ketika Firli bertindak demikian. Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri tersebut menilai Firli sedang menghina KPK saat konferensi pers untuk kepentingan pribadi dan meminta Firli untuk tidak lagi memainkan diksi bahwa dirinya sedang diserang balik koruptor. Sebelumnya, Firli mengklaim dirinya sedang diserang balik para pelaku korupsi yang ingin melemahkan KPK.
EKONOMI
1. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih mencatatkan defisit pada kuartal III-2023 sebesar USD 1,5 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar USD 7,4 miliar. Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengungkapkan membaiknya defisit NPI ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial yang membaik.
Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September tetap tinggi, sebesar USD 134,9 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
2. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim fundamental ekonomi Indonesia lebih baik dibanding negara lain dan masuk dalam daftar 5 negara dengan ekonomi dunia yang ketahanan ekonominya terjaga. Kondisi itu bahkan kebih baik dari China, Meksiko dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi terjaga di angka 4,94% (yoy). Berbicara di Indonesia Economic Outlook Seminar 2024, Airlangga, mengatakan inflasi juga terkendali dengan menyebut pada Oktober 2023 tercatat 2,56% (yoy). Selain itu, posisi utang pemerintah juga kurang dari 40% jika dibandingkan dengan Jepang dan AS yang memiliki porsi utang lebih dari 100% PDB negara tersebut.
Sementara Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Abdurrahman, mengatakan perlambatan ekonomi China bisa mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya sebanyak 20% ekspor Indonesia diberangkatkan ke China. Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini kondisi perekonomian Indonesia masih resilien meskipun pada kuartal III lalu sempat mengalami perlambatan sebesar 4,94%. Salah satunya disebabkan karena permintaan ekspor yang menurun.
3. Kebijakan wajib simpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri selama tiga bulan ternyata tidak maksimal. Dari target USD 9,2 miliar yang digadang-gadang, baru tercapai USD 2,4 miliar. Head of Macroeconomics & Financial Research BSI, Kahfi Riza, mengatakan PP No. 36/2023 yang mengatur DHE SDA itu perlu dievaluasi.
Dia melihat ada 3 faktor yang menyebabkan tidak optimalnya aturan DHE. Pertama, turunnya nilai ekspor; kedua, efektivitas masa berlakunya cukup singkat sehingga memerlukan sosialisasi di sisi pengusaha; yang ketiga adalah pelemahan harga komoditas. Hal itu yang menyebabkan cashflow pengusaha terganggu, sementara di sisi lain ada kenaikan biaya operasional, royalti dan lain-lain.
TRENDING MEDSOS
1. Bawaslu trending di X (Twitter). Netralitas Bawaslu dipertanyakan setelah beredar video kartu Bawaslu dengan desain pasangan Prabowo-Gibran.
2. DPR RI trending di X (Twitter). Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 hari ini menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI, sekaligus mengimbau kepada TNI agar menunjukkan netralitas pada Pemilu 2024.
HIGHLIGHTS
1. Acara deklarasi dukungan ribuan kepala desa dan perangkat desa kepada pasangan No 2, yang dihadiri langsung oleh Gibran, menjadi ujian bagian integritas Bawaslu sebagai ‘wasit’ Pemilu 2024. Di sisi lain, acara tersebut mengesankan adanya mobilisasi perangkat negara yang secara kasat mata melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam UU Pemilu. Mobilisasi aparat desa tersebut makin menguatkan kesan publik bahwa penguasa tidak netral.
2. Lakon ‘drama’ Firli Bahuri tak juga kunjung menunjukkan kisah yang jelas. Polda sudah dua kali memeriksa Firli, dengan diselingi mangkir beberapa kali, sebaliknya Firli justru menuding penyelidikan terhadap dirinya atas dugaan memeras SYL sebagai bentuk perlawanan dari koruptor, sekaligus melepas janji akan segera menangkap Harun Masiku. Publik mendapat kesan, Firli sedang berupaya melakukan tawar-menawar, entah dengan siapa.
3. Imbauan DPR RI kepada Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subiyanto, agar membawa TNI pada posisi netral dalam Pemilu 2024, harus menjadi perhatian semua pihak dan dikawal pelaksanaanya, di tengah kekhawatiran publik yang tinggi terkait netralitas aparat negara akan disalahgunakan untuk mendukung parpol dalam Pileg maupun paslon Pilpres dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.
Sumber
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Selasa, 21 November 2023
