BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Rabu, 15 November 2023

POLITIK

1. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, hari ini. Dia menilai bahwa kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun, tetapi dalam kepemimpinan Jokowi ini, demokrasi sudah bermasalah meski belum mencapai 10 tahun. Karena itu JK membenarkan konstitusi yang mengatur harus paling lama 10 tahun saja seorang pemimpin berkuasa, jangan lebih.

2. Pengajar Filsafat dan Etika, Franz Magnis Suseno, menyatakan kondisi Indonesia saat ini cukup serius karena penguasa tanpa malu membangun dinasti politik keluarga, pengadilan tidak independen, serta korupsi merajalela. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi “Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Pusat, kemarin, bersama sejumlah rektor perguruan tinggi, pengamat, dan aktivis di Indonesia. “Kita dalam situasi yang cukup serius,” kata Romo Magnis.

3. Polri mulai melakukan pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2024. Rumah dan kantor capres dan cawapres pun dijaga, sejak tiga pasang kontestan Pilpres 2024 ditetapkan KPU, kemarin. Ketiga pasang tersebut yakni Anies-Muhaimin (1), Prabowo-Gibran (2) dan Ganjar-Mahfud (3). Kepastian itu disampaikan Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024, Komjen Fadil Imran, dalam rapat bersama Komisi III DPR, di gedung parlemen, Senayan, hari ini.

4. GNPF, Alumni 212, dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar ijtima ulama untuk menentukan arah dukungan capres-cawapres 2024 pada Sabtu, 18 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, sudah menyebar poster agenda ijtima ulama yang akan digelar di Bogor. Pada Pemilu 2014 dan 2019 melalui ijtima ulama, kelompok ini mendukung Prabowo.

5. Dalam rapat kerja dengan Polri, hari ini, anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI sama-sama menyinggung dugaan aparat kepolisian yang memasang baliho salah satu parpol. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, meyakini citra Polri menjadi sorotan sebab ada dugaan intervensi kepolisian dalam Pemilu 2024. Dia minta Polri tidak perlu membantah karena masyarakat sudah tahu yang dilakukan polisi. Wayan minta Polri tegas menolak segala kegiatan yang mencoreng netralitasnya, seperti memasang baliho salah satu parpol.

Senada, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, juga menyinggung pemasangan baliho itu. Bahkan, dia blak-blakan mengatakan ada anggota Polri yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Benny merasa Polri seakan menghindar menjelaskan dugaan itu, padahal sudah ada fakta yang jelas.

6. Polri hari ini menerbitkan surat telegram yang berisi petunjuk dan arahan kepada seluruh anggota Polri untuk menjamin netralitas dalam Pemilu 2024. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran menyebut tujuan surat tersebut untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses Pemilu 2024.

HUKUM

1. Mantan Ketua MK, Anwar Usman, dilaporkan ke KPK atas dugaan melakukan nepotisme dalam putusan MK No. 90/2023, tentang syarat batasan usia untuk maju capres dan cawapres, yang membuka jalan bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi cawapres. Pelaporan itu dilakukan oleh Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel, hari ini. Putusan Majelis Kehormatan MK yang menetapkan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90, juga dijadikan acuan dalam aduan tersebut.

2. KPK hari ini menggeledah ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pius Lustrilanang, yang kemarin sudah disegel KPK dalam kasus suap Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. KPK belum menjelaskan alasan penggeledahan tersebut.

Yan Piet bersama sejumlah orang, antara lain Ketua BPK perwakilan Papua Barat Daya (PBD), Patrice Lumumba Sihombing dan Ketua Tim Pemeriksa BPK PBD, David Patasaung, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap pengkondisian temuan hasil pemeriksaan BPK di Sorong, PBD. Yan Piet diduga memberikan uang Rp 940 juta dan 1 jam tangan merek Rolex kepada anggota BPK dengan total sekitar Rp 1,8 miliar.

3. KPK baru akan mengungkapkan kronologi kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap tersangka Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, saat penahanan. Ketua KPK, Firli Bahuri, hari ini menyebut ada 4 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain pemberi dan penerima suap serta gratifikasi.

Kasus ini bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, yang menyebut dugaan gratifikasi Eddy terkait sengketa kepemilikan perusahaan PT CLM antara Helmut Hermawan dan Zainal Abidinsyah. Eddy membantah terlibat kasus tersebut.

EKONOMI

1. Utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal III-2023 menjadi USD 393,7 miliar, turun dibandingkan kuartal II-2023 yang sebesar US$ 396,5 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan ULN Indonesia pada kuartal III 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 28,9%, dari 29,3% pada kuartal sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.

2. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 sebesar USD 3,48 miliar, naik dari USD 3,41 miliar pada September 2023. Dengan begitu, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan nilai ekspor Oktober 2023 sebesar USD 22,15 miliar, naik 6,76% (mtm). Sedangkan nilai impor tercatat USD 18,67 miliar, naik 7,68% (mtm).

Surplus neraca perdagangan ini ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas, yaitu USD 5,31 miliar. Komoditas penyumbang surplus kelompok nonmigas adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, dan besi baja. Sedangkan neraca perdagangan kelompok migas tercatat defisit USD 1,84 miliar, dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah dan hasil minyak.

Secara kumulatif, total surplus neraca perdagangan dari awal tahun 2023 hingga Oktober 2023 sebesar USD 31,22 miliar. Meski demikian, surplus ini menyusut bila dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 45,44 miliar.

3. Sebanyak 20.000 ton jagung impor masuk di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, hari ini. Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, barang itu adalah bagian dari 171.000 ton yang secara bertahap masuk untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak mandiri. Menurut Arief, jagung impor itu akan segera didistribusikan kepada para peternak mandiri kecil sesuai verifikasi data yang diterima Kementan. Presiden Jokowi memang sudah merestui impor jagung. Bulog ditugasi impor dengan kuota 250.000 ton, yang akan masuk secara bertahap 171.000 ton digelontorkan ke wilayah sentra ayam dan telur.

Sementara itu, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso, mengatakan masuknya jagung impor itu sudah ditunggu peternak karena harga pakan yang tinggi saat ini sudah membebani peternak. Yudianto menyebut kedatangan 20.000 ton tahap awal ini disepakati untuk peternak skala UMKM di Jatim, Jateng, dan Lampung dulu. Baru impor berikutnya disalurkan ke seluruh peternak di wilayah lainnya. Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, Karman, menambahkan, sudah lama peternak ingin jagung kembali ke harga Rp 5.000 per kg, karena jagung berkontribusi 50-55% komponen biaya produksi.

TRENDING MEDSOS

1. No 1, No 2, No 3 trending di X (Twitter), setelah semalam ditetapkan nomor urut capres-cawapres.

HIGHLIGHTS

1. Pernyataan JK dan Romo Magnis, saling melengkapi terkait keprihatinan atas jalannya demokrasi kita. Penggunaan asas pragmatisme dalam kekuasaan, patut mendapat perhatian masyarakat karena akan menyebabkan demokrasi yang sedang dibangun mengalami pembelokan.

2. Sorotan terhadap Polri terkait kenetralan dalam Pemilu 2024 perlu mendapat perhatian serius Kapolri, tak semata merespons dengan pernyataan atau jawaban normatif.

3. Hanya dalam dua minggu, dua anggota BPK bermasalah dengan KPK. Pada 3 November lalu, anggota III BPK Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Hari ini ruang kerja anggota VI BPK Pius Lustrilanang digeledah KPK untuk mencari bukti kasus suap Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Fakta yang sangat memprihatinkan. Lembaga yang seharusnya menjadi pemeriksa keuangan negara dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri, yang berakibat kredibilitas lembaga itu menjadi rusak.

Sumber

BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Rabu, 15 November 2023

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187