POLITIK
1. Sejumlah organisasi dan tokoh pergerakan sipil yang tergabung dalam dalam Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) hari ini menemui fraksi PKB DPR, setelah kemarin mereka menemui fraksi Golkar dan PKS. Kelompok ini menyuarakan hal sama kepada fraksi-fraksi di DPR, yakni segera menggelar hak angket setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti Ijazah SMA atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai syarat calon pada Pilpres 2024.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah atau perkara yang dinilai berdampak luas dan berpotensi melanggar hukum. Salah satu tokoh AKSI, Ray Rangkuti menyatakan, di satu sisi MK menyatakan Gibran tak punya ijazah, di sisi lain Gibran mengaku punya. Karena itu, hak angket DPR menjadi jalan terbaik untuk Gibran menunjukkan bukti.
2. Enam orang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) supaya membuat putusan perpanjangan masa jabatan DPRD periode 2024-2029 sampai tahun 2031. Alasannya, berdasarkan putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 pemilu nasional dan daerah pada 2029 dan sesudahnya harus dipisahkan waktu penyelenggaraannya. Pemilu nasional hanya memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.
Dalam pertimbangannya, MK menyarankan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah digelar paling cepat 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan presiden/wapres. Atas dasar putusan tersebut, para pemohon minta MK membuat putusan perpanjangan masa jabatan DPRD mengingat sampai hari ini belum ada pengaturan soal masa transisi tersebut.
3. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang baru menjabat pada 1 Oktober lalu masih belum selesai melakukan mutasi. Salah seorang yang kena mutasi adalah Kombes Pol Nanang Haryono. Pada 10 Oktober lalu ia dilantik menjadi Kapolresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sehari kemudian Nanang diangkat sebagai Dir Polairud Polda Jambi, digantikan oleh AKBP Dhimas Prasetyo. Cuma sehari ia menjabat sebagai kepala polres.
EKONOMI
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sebanyak 198 pemda (36,26%) berpotensi kesulitan menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga. Permasalahan pengelolaan anggaran itu ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang lebih kecil dibandingkan dengan total kewajiban jangka pendek.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I-2026, BPK menyebut permasalahan itu terjadi karena kelemahan pemda mengelola anggaran, antara lain manajemen kas yang belum memadai untuk mencegah gagal bayar utang pihak ketiga. Selain itu, akibat dari belanja yang melampaui kemampuan fiskal daerah karena target pendapatan yang tidak realistis.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah memprioritaskan alokasi pembayaran utang belanja dalam penyusunan APBD tahun berikutnya dan melakukan rasionalisasi penyusunan anggaran. Juga memperkuat manajemen kas dengan memastikan ketersediaan dana riil sebelum menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) agar permasalahan gagal bayar tidak terulang.
2. Menkeu Suahasil meminta kementerian/lembaga (K/L) melakukan penghematan anggaran perjalan dinas (perdin) sebesar 30% dari pagu yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026. Guru Besar FEB Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengingatkan, penghematan tersebut tak menjamin penurunan belanja dan bisa mengancam pendapatan asli daerah (PAD).
Rahma mengatakan, rata-rata perdin dalam APBN berkisar Rp 30-40 triliun per tahun. Dengan asumsi rata-rata Rp 35 triliun, pemotongan 30% akan menghasilkan potensi penghematan bruto sekitar Rp 10,5 triliun, atau menyumbang 2%-2,5% dari total pengendalian nilai defisit APBN. Relatif kecil dibanding komponen pembiayaan utang atau pendapatan perpajakan yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Selain itu, ketika pagu belanja dipangkas, K/L sering dihadapkan pada tekanan untuk tetap merampungkan target-target output dan kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ini memicu realokasi internal melalui mekanisme revisi anggaran. Anggaran yang semula untuk perdin peninjauan lapangan atau koordinasi, dapat dialihkan ke pos belanja barang non-operasional lainnya.
Porsi kontribusi kegiatan dan perdin instansi pemerintah terhadap total pendapatan hotel pada hari kerja dapat mencapai 30%-50%. Ini juga merembet ke rantai pasok seperti penyediaan konsumsi untuk rapat, seminar, dan acara resmi lain. Belum lagi vendor peralatan audio-visual, dekorasi, hingga transportasi lokal.
Penurunan aktivitas MICE dan perhotelan, kata Rahma, berefek langsung terhadap PAD lewat 2 instrumen pajak daerah. Yakni, perolehan pajak hotel yang disetorkan ke kas kabupaten/kota dan penurunan tingkat konsumsi di restoran dan kafe berimbas menurunkan pajak restoran dan hiburan.
3. Antrean panjang mengular di sejumlah SPBU di Bali karena kekosongan BBM Pertalite. Mereka mengantre BBM jenis Pertamax, karena stok Pertalite kosong. Antrean terjadi antara lain di Jalan Ngurah Rai, Semarapura Tengah; SPBU Siku di Jalan Rama, Semarapura Kangin; serta SPBU Batu Tabih di Jalan Raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan.
Merespons kondisi itu, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Jatim, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) berupaya memperkuat pasokan BBM Pertalite yang kosong di Bali. Area Manager Communication Relations & CSR PPN Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, kapal dijadwalkan tiba 12, 14, dan 16 Oktober dengan total muatan 26.200 kiloliter BBM.
BENCANA
Menko Polkam Dudung Abdurachman memastikan pemerintah belum akan menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia tak menampik sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia sudah menawarkan bantuan. Namun pemerintah masih bisa mengatasi karhutla yang melanda beberapa provinsi.
Dalam ratas perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin malam, Presiden Prabowo mengalokasikan Rp 2 miliar untuk membangun 200 titik sumur bor dengan estimasi biaya Rp 10 juta per titik guna membantu penanganan karhutla, khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng. Ini sesuai permintaan Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.
Prabowo menginstruksikan pencegahan karhutla dilakukan melalui mitigasi di tingkat desa. Ia juga meminta tambahan 70.000 polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan Indonesia. Dia meminta Men-PAN RB untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, termasuk pelatihan yang melibatkan Polri/ TNI.
Menurut Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, karhutla yang terus berulang terjadi antara lain disebabkan oleh sanksi pidana terhadap para pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, belum efektif.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Batam” trending di X hari ini. Kota Batam mengalami pemadaman listrik menyeluruh alias blackout, Senin. Warganet menyampaikan tuntutan agar Wali Kota dan PLN Batam menjelaskan terjadinya blackout. Batam Blackout yang memicu antrean BBM juga trending di sejumlah media sosial.
2. Topik kebakaran hutan dan lahan masih trending di sejumlah media sosial. Video satwa-satwa yang terimbas karhutla bertebaran, warganet juga membagikan video kondisi terkini di daerah-daerah kebakaran. Sejumlah warganet menyampaikan kemarahan setelah berbulan-bulan menderita oleh karhutla.
3. Nama “Widi Prasetijono” masuk daftar Google Trends hari ini dengan lebih dari 10.000 pencarian. Mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengaku menggunakan uang Rp 21 miliar yang diduga gratifikasi dalam korupsi pembelian lahan BUMN Cilacap.
Mantan ajudan Presiden Jokowi itu mengklaim tak mengetahui asal-usul uang yang diterima melalui rekening 2 saudara istrinya itu, dan mengira sebagai uang halal.
HIGHLIGHT
Pemerintah tetap tidak mau menetapkan karhutla di 6 provinsi Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Ini seperti yang terjadi pada bencana Sumatera, akhir 2025. Keputusan tak juga menetapkan karhutla ini memicu banyak kecaman di media sosial.
Karhutla parah yang terjadi selama hampir 4 bulan ini sudah memakan korban ribuan orang terkena ISPA, terutama balita dan lansia. Bahkan memakan korban jiwa dalam kecelakaan yang diakibatkan terbatasnya jarak pandang.
Yang paling disayangkan, bantuan negara-negara lain ditolak. PM Malaysia Anwar Ibrahim yang negaranya terimbas langsung kabut asap Indonesia mengaku sudah menawarkan bantuan tapi ditolak pemerintah Indonesia. Demikian pula tawaran bantuan dari Jepang, ditampik pemerintah.
Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada yang disembunyikan dari balik peristiwa karhutla ini? Apakah kehadiran pasukan pemadam asing akan membuka borok tata kelola hutan di Indonesia? ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
13 Oktober 2026
