EKONOMI
1. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) meminta pemerintah menghentikan sementara penyerapan gabah saat produksi turun, agar harga gabah tidak terus melonjak. Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan, saat ini harga gabah di lapangan sudah di atas Rp 7.000/kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.
Selain dipicu terbatasnya pasokan karena periode panen turun (Mei-Juni), kenaikan HPP diperparah oleh penyerapan gabah oleh Bulog. Menurut Sutarto, dengan harga gabah Rp 7.200-Rp 7.500 per kg, sulit bagi penggilingan untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) karena harga bahan bakunya sudah tinggi. Kondisi seperti ini, menurut dia, juga terjadi pada tahun lalu.
2. DPR bersama pemerintah dan serikat buruh yang menjadi bagian Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bertemu di DPR hari ini. Mensesneg Prasetyo Hadi yang menjadi Ketua Satgas mengatakan, salah satu yang dibahas adalah masalah suplai gas industri yang berpotensi memicu 55.000 pekerja terkena PHK. Dalam 1-2 hari ini, kata dia, ada keputusan mengenai solusi mengatasi masalah gas industri yang mahal.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menambahkan, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) Januari-Mei 2026, hanya sekitar 47,5% dari kebutuhan. Ini membuat industri harus mencari alternatif LNG regasifikasi yang jauh lebih mahal dari harga gas bumi tertentu (HGBT). Biaya gas yang ditanggung industri melonjak hingga USD 15-16 per MMBTU, jauh di atas HGBT, USD 7 per MMBTU.
3. OJK mencatat nilai pinjaman online (pinjol) masyarakat tembus Rp 102,07 triliun per April 2026. Sementara tingkat kredit macet pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90), mencapai 4,62% per April 2026. Meski masih di bawah ambang batas 5%, tapi menurut pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, angka 4,62% itu harus dilihat sebagai peringatan dini. Terlebih di tengah lonjakan utang pinjol yang tembus Rp 102,07 triliun.
Syafruddin menilai risiko kenaikan kredit macet akan berdampak ke konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial. Saat gagal bayar meningkat, penyelenggara pinjol akan memperketat penyaluran kredit dan memperkuat penagihan.
Hal ini mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman baru untuk melunasi utang lama. Pola ini menciptakan lingkaran utang yang merusak daya beli. Pada tingkat makro, konsumsi rumah tangga dapat melemah karena pendapatan habis untuk cicilan, denda, dan bunga.
Fenomena lonjakan utang pinjol yang melampaui Rp 102 triliun juga menunjukkan 2 sisi berbeda. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan membutuhkan akses kredit yang cepat. Namun di sisi lain, juga mengindikasikan banyak rumah tangga menghadapi tekanan likuiditas. Jika konsumsi ditopang oleh utang jangka pendek berbunga mahal, kata dia, pertumbuhan belanja menjadi rapuh.
4. Menkeu Purbaya mengatakan akan kembali mengguyur likuiditas bank-bank BUMN (Himbara) Rp 75-100 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dengan suntikan likuiditas di 5 bank – Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan BRI – ini, menurut dia, bunga di pasar akan turun dan perekonomian kembali lari. Menurut dia, suntikan ke Himbara itu merupakan satu-satunya mesin untuk pertumbuhan ekonomi saat ini.
Purbaya juga mengakui sempat menarik dana di Himbara karena permintaan beberapa pihak. Namun, itu justru membuat likuiditas perbankan kering.
POLITIK
1. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini mengatakan, belum ditemukan indikasi kelalaian sebagai penyebab kematian 3 calon manajer dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang sedang mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil). Pemerintah berjanji akan mengevaluasi program latsarmil selama 45 hari itu.
Berdasarkan informasi dari Kemenhan Jumat sore ini, 1 peserta lagi meninggal dunia, sehingga korban menjadi 4 orang. Peserta meninggal dunia dalam waktu berbeda, tempat berbeda, dengan penyebab yang berbeda pula. Mereka adalah bagian dari sekitar 35.000 orang calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan, yang telah lulus seleksi. Mereka disebut Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI), yang juga dimasukkan sebagai komponen cadangan (komcad).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Ahmad Iman Sukri, menilai calon pengelola Koperasi Desa atau Kampung Nelayan lebih membutuhkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan membangun jejaring, dibandingkan ketahanan fisik. Ia pun mendesak supaya program tersebut dievaluasi.
2. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, citra lembaga Polri di mata publik meningkat dibandingkan tahun lalu. Survei yang dilakukan pada 9 hingga 18 April 2026 dengan melibatkan 1.200 responden, yang dirilis hari ini, menyebut sebanyak 71,5% responden menilai positif, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 64,4%. Selain itu, sebanyak 82,4% responden menyatakan yakin bahwa kinerja Korps Bhayangkara itu akan semakin baik.
3. Mantan Presiden Jokowi mengawali safari politiknya di Lampung hari ini. Ratusan pendukung menyambutnya di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan. Selama 3 hari Jokowi akan mengunjungi 3 kabupaten di provinsi tersebut. Ia membawa “bendera” PSI, yang dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang.
TRENDING MEDSOS
1. “Program MBG” dan “Suara Penerima Manfaat” masih trending di X. Akun-akun pendengung menyerukan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Mereka menyebut, kebijakan MBG sangat bermanfaat sehingga tak heran aksi demo mendukung MBG berlanjut terus diikuti ribuan orang.
2. “Cek Bansos” menjadi salah satu kata paling dicari di Google. Pemerintah menetapkan sistem desil dalam pemberian bansos, yakni pemeringkatan kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok. Penerima bansos bisa melakukan pengecekan lewat laman cekbansos.kemensos.go.id
3. “Mutasi Polri Terbaru” masuk daftar Google Trends hari ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan untuk 1.121 perwira, termasuk 2 kapolda. Selain itu dibentuk pula Polresta baru di IKN.
HIGHLIGHTS
1. Kegiatan Latsarmil untuk para calon pengelola KDMP dan KNMP menunjukkan adanya anomali kebijakan, di mana pemerintah memaksakan pendekatan “militeristik” untuk menjawab persoalan “sosio-ekonomi”. Kematian empat peserta harus dipandang sebagai kegagalan sistemik dalam mitigasi risiko, bukan sekadar musibah yang tidak terkait satu sama lain.
Untuk ke depannya, pemerintah perlu melakukan reorientasi program: apakah akan tetap melanjutkan model komcad yang berisiko fisik tinggi, atau memisahkan antara pelatihan manajerial bisnis dengan pelatihan pertahanan negara. Memaksakan keduanya dalam satu paket pelatihan, berisiko mengorbankan kualitas SDM yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi nasional.
2. Tahun 2026 baru menginjak bulan Juni, akumulasi pinjaman online yang diambil masyarakat sudah mencapai Rp 102,07 triliun, padahal jelang akhir tahun 2025 hanya tercatat Rp 94,85 triliun. Peningkatan jumlah utang ini patut menjadi perhatian. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika ekonomi di level rumah tangga kalangan menengah bawah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 26 Juni 2026
