Oleh: Prasetijono Widjojo MJ
Pengantar
Indonesia memiliki lebih dari 80.000 desa, dengan lebih dari 10.000 di antaranya masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Membangun desa menjadi maju dan sejahtera bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan. Desa yang kuat akan menjadi fondasi bagi ketahanan ekonomi nasional, sekaligus jalan keluar dari middle income trap yang masih membayangi Indonesia.
Kebhinnekaan sebagai Modal Pembangunan Desa
Kebhinnekaan Indonesia tercermin dalam keragaman budaya, keanekaragaman hayati, potensi pariwisata, serta potensi ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sentralistis atau melalui kebijakan homogen. Setiap desa memiliki karakteristik unik yang menuntut pendekatan berbeda.
Pendekatan desentralisasi pembangunan desa memiliki sejumlah kelebihan:
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal: Desa adat di Bali, misalnya, mampu menjaga tradisi sekaligus mengembangkan pariwisata berbasis budaya.
- Desain sesuai kebutuhan lokal: Desa Ponggok di Klaten berhasil memanfaatkan potensi sumber air untuk wisata dan ekonomi kreatif.
- Kemandirian ekonomi antar desa: Desa penghasil kopi di Toraja dapat bermitra dengan desa penghasil kemasan atau logistik, menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan.
- Ketahanan pangan dan energi: Desa Mandiri Energi di Bojonegoro mengembangkan biogas dari limbah ternak, sementara desa di Sleman membangun lumbung pangan berbasis komunitas.
- Infrastruktur desa: Pemerintah berperan menyediakan transportasi, komunikasi, dan dukungan riset. Contoh nyata adalah program Desa Digital di Jawa Barat yang memperkuat akses internet untuk UMKM.
- Penguatan UMKM desa: UMKM batik di Pekalongan yang berorientasi ekspor menunjukkan bahwa desa dapat berkontribusi pada daya saing global.
- Integrasi rantai nilai: Desa pertanian di Banyuwangi mengembangkan ekosistem dari produksi hingga wisata kuliner berbasis hasil panen.
- Solusi kemiskinan dan pengangguran: Program Desa Wisata di Yogyakarta terbukti menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja lokal.
- Pertumbuhan inklusif: Pembangunan desa yang berbasis potensi lokal mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Perubahan Mindset Pembangunan Nasional
Selama pola pikir penyelenggara negara masih berorientasi pada aspek makro dan sentralistis, pembangunan desa akan sulit terwujud. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi tidak berarti jika tidak mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Teori trickle down effect yang populer pada era Orde Baru terbukti tidak otomatis terjadi. Pertumbuhan ekonomi sering kali hanya dinikmati segelintir orang. Ketimpangan wilayah, pendapatan, dan akses kesempatan masih menjadi masalah.
Sebaliknya, membangun lebih dari 80.000 desa secara langsung akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Desa yang sejahtera berarti rakyat yang sejahtera. Kemandirian ekonomi nasional hanya mungkin terwujud jika desa-desa memiliki kemandirian ekonomi terlebih dahulu.
Pola Pembangunan Desa
Pembangunan desa di era teknologi digital menuntut dukungan multipihak. Pendekatan penta helix menjadi relevan, melibatkan:
- Pemerintah: menyediakan kebijakan dan infrastruktur.
- Dunia usaha: mendukung investasi dan rantai pasok.
- Dunia pendidikan: mencetak tenaga penyuluh dan fasilitator.
- Media: menyebarkan informasi dan edukasi.
- Masyarakat: berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan.
Pemberdayaan dan Literasi
Pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih penting daripada sekadar penciptaan lapangan kerja. Tenaga penyuluh di bidang manajemen, keuangan, dan teknis sektor perlu disiapkan. Misalnya, program Desa Melek Digital di Jawa Tengah melatih warga dalam literasi keuangan dan pemasaran daring.
Knowledge-Based Rural Development (KBRD)
Penguasaan teknologi tepat guna di tingkat desa menjadi kunci. Contoh konkret adalah penggunaan sensor IoT untuk irigasi di desa pertanian Subang, yang meningkatkan efisiensi air dan hasil panen. Pemerintah pusat dan daerah dapat memfasilitasi melalui sistem inovasi nasional dan daerah, bekerja sama dengan swasta untuk memperkuat riset dan pengembangan.
Distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Desa yang menguasai teknologi akan lebih cepat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dukungan Politik
Pembangunan desa membutuhkan political will di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan yang berpihak pada desa harus menjadi prioritas. Misalnya, alokasi Dana Desa yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif, bukan hanya pembangunan fisik.
Penutup
Membangun dari desa diyakini dapat menjadi solusi atas ketergantungan Indonesia pada impor, utang luar negeri, dan investasi asing. Desa yang kuat akan memperkokoh kemandirian ekonomi nasional.
Ketahanan ekonomi desa berarti ketahanan ekonomi nasional. Pembangunan desa memberikan solusi berkelanjutan terhadap masalah kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Lebih dari itu, pembangunan desa menjadi strategi keluar dari middle income trap.
Dengan pembangunan desa, kebhinnekaan Indonesia bukan hanya modal kultural, tetapi juga modal ekonomi yang sulit ditandingi negara lain. Desa yang kuat adalah pilar bagi negara yang berdaulat.
Jakarta, 15 Maret 2026
