POLITIK
1. Indonesia akan mempunyai kapal induk yang direncanakan sudah berlabuh di Tanah Air sebelum HUT TNI pada 5 Oktober 2026. Ini kapal bekas dari Italia yang bernama Giuseppe Garibaldi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, kemarin menjelaskan, Kementerian Pertahanan masih melakukan negosiasi dengan galangan kapal Italia Fincantieri yang memproduksi Garibaldi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, pemerintah Italia memberikan hibah kapal induk tersebut. Namun, Indonesia perlu mengeluarkan biaya untuk retrofit atau penyesuaian agar sesuai kebutuhan operasi TNI AL. Berdasarkan informasi, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan kapal induk tersebut sebesar maksimum USD 450 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun yang didapat dari pinjaman pemerintah Italia.
Kapal dengan ukuran panjang sekitar 180 meter dan lebar 33,4 meter itu diluncurkan tahun 1983, dan resmi beroperasi tahun 1985. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing – lepas landas dan mendarat vertikal atau jarak pendek), dan helikopter. Mampu membawa hingga 16-18 unit jet tempur AV-8B Harrier II (STOVL) dan/atau berbagai jenis helikopter. Pihak Italia menyebut kapal itu masih laik beroperasi 15-20 tahun jika sudah menjalani rekonstruksi.
2. Presiden Prabowo memuji Polri yang telah mengambil inisiatif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pujian dan rasa puas itu ia sampaikan dalam sambutan peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), groundbreaking 107 SPPG, serta 18 Gudang Ketahanan Pangan milik Polri di SPPG Palmerah, Polres Jakarta Barat, hari ini. Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyinggung tentang Polri yang kerap mendapat kritik akibat dari ulah anggota Polri yang melanggar hukum. Ia mengibaratkan seperti murid sekolah yang nakal, murid itu yang harus dihukum, bukan sekolahnya dibubarkan.
EKONOMI
1. Total utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun, atau setara 40,46% terhadap PDB yang sebesar Rp 23.821,1 triliun. Rinciannya, SBN Rp 8.387,23 triliun dan pinjaman Rp 1.250,67 triliun. Menurut Menkeu Purbaya, hal itu tak terlepas dari tekanan perlambatan ekonomi. Langkah penambahan utang menjadi strategi menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Rasio utang pemerintah tersebut masih berada di bawah batas aman 60% terhadap PDB seperti diatur dalam UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari E Pangestu menilai, rasio utang 40,46% dari PDB masih relatif rendah dibanding banyak negara lain, apalagi negara maju yang sudah di atas 100%. Yang harus diperhatikan, kata Mari, bukan debt to GDP ratio, tapi juga debt to service ratio. Ia meminta masyarakat melihat utang dari penggunaannya dalam pembangunan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan, sehingga bisa membayar kembali utangnya.
2. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Panjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana menurunkan lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan (PPh), yakni batas lapisan tarif di atas Rp 5 miliar. Lapisan tarif PPh tertinggi itu akan diturunkan secara bertahap, sehingga cakupan PPh makin luas di level atas dengan tarif 35% tak lagi hanya bagi yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Menurut Luhut, perluasan basis pajak ini akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara.
3. Presiden Prabowo mengeklaim kebangkitan ekonomi Indonesia akan muncul dari level masyarakat bawah di pedesaan, yang didukung oleh program MBG. Saat membuka acara Indonesia Economic Outlook, Prabowo mengatakan, telah mendapat laporan dari kepala daerah bahwa konsumsi rumah tangga meningkat karena program tersebut. Begitu juga saat menerima para pengusaha anggota Apindo, ia mendapat laporan bahwa pada Januari konsumsi rumah tangga meningkat karena MBG.
Prabowo mengatakan data kebangkitan ekonomi itu telah terlihat sejak 2025. Saat ekonomi tumbuh 5,11%, konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak utama mampu naik ke level 4,98%, lebih cepat dari 2024 sebesar 4,94%. Ia yakin ekonomi 2026 akan tumbuh 5,6%. Sebelumnya, saat meresmikan 1.072 SPPG Polri, Prabowo mengeklaim realisasi penerimaan pajak tertinggi di awal 2026. Selama setahun pemerintahannya, BUMN mencatat laba 4 kali lipat dari total tahun 2024 yang sebesar Rp 89 triliun.
TRENDING MEDSOS
Kata “SEAblings” masih trending di X, warganet Asia Tenggara semakin ramai menyoroti cuitan rasis dari banyak akun X asal Korea Selatan (Korsel). Selain negara di kawasan Asia Tenggara, negara lain di Asia seperti Arab, Turki, India, dan China, kini juga ikut ramai memberikan respon negatif terhadap cuitan rasis dari warganet Korsel. Cuitan warga Korsel di X bahkan tidak lagi hanya menghina fisik penduduk asli Indonesia saja, melainkan sampai menyindir isu politik dan pemerintahan di Indonesia, mulai dari konflik di Timor Timur yang akhirnya memisahkan diri menjadi Timor Leste sampai mengenai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua.
HIGHLIGHTS
1. Buruknya citra Polri oleh Presiden Prabowo diumpamakan layaknya siswa nakal yang pantas dihukum bukan sekolahnya yang harus dibubarkan, tak sepenuhnya perumpamaan tepat. Polri bukanlah tempat mencari pengetahuan atau tempat pembinaan mental anggotanya, namun lembaga negara yang seluruh anggotanya mengambil sumpah akan mengabdi kepada seluruh rakyat. Mereka digaji sepenuhnya oleh rakyat. Jika pun harus dipaksakan perumpamaan seperti itu, maka jika citra polisi terus memburuk, mestinya solusinya bukan hanya menghukum ‘siswa nakal’. Perbaikannya secara mendasar adalah mengganti kurikulum pembelajaran, atau mengganti para guru hingga kepala sekolahnya.
2. Lima hari ini kondisi ekonomi memperlihatkan satu benang merah: ekonomi Indonesia bukan tak punya optimisme, tapi kurang kepastian dan kredibilitas kebijakan. Rasio utang 40,46% PDB memang masih “aman” secara angka, tetapi maknanya ditentukan kualitas belanja dan ‘debt service’, apalagi saat negara mengambil alih cicilan proyek besar seperti Whoosh. Ini sebuah sinyal, risiko privat dapat berubah menjadi kewajiban publik. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan AS yang dibayar lewat rencana impor energi USD 15 miliar, mempertegas bahwa kondisi geopolitik kini langsung menekan neraca eksternal, sementara inkonsistensi tata kelola SDA (pencabutan-pemulihan izin dan wacana alih kelola), menambah ketidakpastian. Turunnya skor CPI, penundaan review indeks global, dan outlook negatif pada sovereign yang merembet ke perbankan, memperlihatkan masalah struktural: pasar membaca kebijakan yang “mudah berubah”, bukan sebagai strategi yang berdisiplin. Pertumbuhan 5,39% (yoy) dan lonjakan musiman penjualan eceran, memberi semangat, tapi manufaktur yang melemah, biaya logistik-energi tinggi, dan bunga kredit mahal, menjadi seolah ‘angka palsu’ karena jauh dari realitas usaha dan rumah tangga.
Namun, ada celah untuk optimis jika pemerintah memilih jalan pembenahan institusional, bukan hanya retorika program. Proses pembukaan rekrutmen komisioner OJK, respons terhadap tuntutan transparansi pasar, serta peluang merapikan kebijakan fiskal, termasuk kehati-hatian atas rencana penyesuaian tarif PPh agar tidak merusak progresivitas, dapat menjadi titik balik pemulihan kepercayaan. Insentif jelang Ramadan bisa menjaga konsumsi jangka pendek, tetapi yang lebih menentukan adalah langkah berani memangkas biaya tinggi (logistik, energi, perizinan), memastikan kepastian hukum investasi, dan menutup ruang konflik kepentingan dalam pengelolaan aset negara. Jika koreksi pasar ini dibaca sebagai peringatan untuk memperkuat disiplin kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas, maka guncangan lima hari terakhir dapat menjadi koreksi yang menyehatkan, karena mendorong pertumbuhan yang lebih produktif dan lebih adil, bukan sekadar lebih cepat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 13 Februari 2026
