POLITIK
1. Pemerintah dan DPR hari ini bersepakat bahwa revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dilakukan tahun ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi UU Pilkada tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 yang diusulkan Komisi II DPR. Dengan demikian, wacana pilkada melalui DPRD yang diusulkan oleh parpol koalisi pemerintah yang telah memicu kontroversi dalam beberapa pekan terakhir ini, tidak akan dibahas di DPR dalam tahun 2026. Keputusan tidak ada revisi UU Pilkada tahun ini diambil dalam rapat terbatas antara pimpinan Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
2. Dasco juga menjelaskan, pemerintah dan DPR sepakat dalam tahun ini akan merampungkan revisi UU Pemilu, yang akan mengatur pemilihan presiden dan DPR 2029. Revisi perlu dilakukan untuk mensinkronkan dengan putusan MK, yang telah mengubah ambang batas usia pencalonan presiden. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, dalam revisi UU Pemilu tidak akan ada usulan perubahan sistem pemilihan presiden, termasuk rencana mengembalikan mekanisme pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, pilpres dilakukan oleh rakyat secara langsung.
3. Ada 2 partai politik baru mendeklarasikan diri. Pada Sabtu (17/1/2026) di JCC Senayan, Jakarta, Partai Gema Bangsa dideklarasikan, dipimpin Ketua Umum Ahmad Rofiq dan Sekjen Muhammad Sopiyan. Keduanya mantan kader Perindo, parpol yang tidak lolos masuk DPR dalam Pemilu 2024. Partai ini langsung mengumumkan dukungan kepada Presiden Prabowo. Parpol berikutnya diumumkan pada Minggu di Jakarta, bernama Partai Gerakan Rakyat, yang semula berupa ormas. Partai ini dipimpin Sahrin Hamid, dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang.
4. Presiden Prabowo hari ini berada di Inggris untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Keir Starmer terkait kerja sama kedua negara, di antaranya pada bidang maritim. Presiden juga bertemu dengan Raja Charles III, membahas konservasi gajah di Provinsi Aceh. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan berpidato di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis, yang dihadiri oleh 61 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 peserta.
HUKUM
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bersama 10 pelaku dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kemenaker, didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikat K3, dengan total mencapai Rp 6,5 miliar. Dakwaan ini dibacakan jaksa dalam sidang perdana di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Dari jumlah tersebut, Noel mendapat setoran Rp 3,3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler. Sebelum sidang dimulai, Noel bilang kepada pers bahwa dalam kegiatan pemerasan itu ada keterlibatan satu parpol dan satu ormas, yang akan ia beberkan dalam sidang nanti.
EKONOMI
1. Aktivitas manufaktur kuartal IV-2025 masih ekspansif. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) kuartal IV-2025 sebesar 51,86%, lebih tinggi dibanding 51,66% kuartal III-2025. Skor ini tertinggi sejak kuartal II-2024. Berdasarkan komponen pembentuknya hampir semua komponen, volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan, berada di zona ekspansif (>50). Dua komponen, kecepatan penerimaan barang input dan jumlah tenaga kerja, mencatatkan kontraksi (<50). Untuk kuartal I-2026, BI memperkirakan PMI-BI berada di 53,17%.
Berdasarkan Sub Lapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Barang Galian Bukan Logam, serta Industri Makanan dan Minuman. Skor PMI-BI sejalan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), yaitu kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan tetap kuat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 1,18%.
2. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI mengindikasikan kegiatan usaha pada kuartal IV-2025 lesu. Itu tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,61%, melambat dibanding kuartal III-2025 yang 11,55% dan kuartal IV-2024 yang 12,46%. Meski melambat, Kinerja mayoritas lapangan usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi pada lapangan usaha jasa keuangan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor. Lalu, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
Dari sisi produksi, kapasitas produksi terpakai pada kuartal IV-2025 sebesar 73,15%, lebih rendah dari kuartal III-2025 yang tercatat sebesar 73,84%. Sementara keuangan usaha, menurut BI, secara umum tetap dalam kondisi baik pada aspek likuiditas maupun rentabilitas dengan akses kredit yang lebih mudah.
3. Nilai tukar rupiah diperkirakan masih tertekan pekan ini, seiring kuatnya sentimen eksternal. Hari ini pukul 13.15 WIB, rupiah melemah 0,22% ke Rp 16.925/USD. Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan rupiah akan berlanjut hingga mendekati Rp 17.100/USD dalam waktu dekat. Data ekonomi domestik yang cukup bagus, menurut dia, belum cukup kuat untuk menopang penguatan rupiah. Tekanan justru datang dari eksternal, mulai ketegangan geopolitik hingga arah kebijakan bank sentral global.
Ke depan, menurut Ibrahim, pemerintah perlu kembali mengoptimalkan kebijakan stimulus, khususnya untuk mendorong daya beli masyarakat. Langkah itu penting agar penguatan rupiah memiliki basis fundamental dari dalam negeri. Ia memperingatkan, kalau tekanan global terus berlanjut, nilai tukar rupiah berpeluang menuju Rp 17.500/USD, bahkan bisa terjadi sejak kuartal II-2026. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan struktural, termasuk rencana redenominasi rupiah, yang menurutnya bisa membantu menahan laju pelemahan rupiah.
4. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memperingatkan Kemendag soal dugaan pola keterlambatan impor bawang putih yang berulang menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Tomsi mengatakan, sejak 2022 hingga 2025 setiap mau Lebaran, importir tak mengimpor bawang putih meski sudah mengantongi izin dan punya kuota impor. Menurut dia, itu modus importir untuk mendorong harga naik. Sementara, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, tak menampik pasokan bawang putih 90-95% dipenuhi dari impor, terutama dari China.
Nawandaru juga melaporkan, harga bawang putih dalam tiga bulan terakhir bergerak naik sejak November 2025 hingga Januari 2026. Harga eceran nasional bawang putih kating Rp 39.300/kg, naik 2,34%, sementara bawang putih honan Rp 39.800/kg atau naik 2,84% dibanding bulan lalu. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dikabarkan telah berkoordinasi dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk mempercepat realisasi impor. Namun hingga pertengahan Januari ini, belum ada realisasi impor bawang putih yang masuk.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 1.000 pencarian di Google mengenai wali kota Madiun, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan 14 orang lainnya pada Senin (19/1/2026). KPK juga menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. OTT dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.
HIGHLIGHTS
1. Keriuhan publik di awal tahun ini mengenai wacana penggantian sistem pilkada dari langsung menjadi via DPRD akan reda, setelah ada jaminan dari DPR dan pemerintah bahwa wacana itu tidak akan dibahas di DPR tahun ini. Ini tentu langkah positif, demi menjaga kondusifitas di saat ekonomi sedang sulit.
2. Gambaran ekonomi awal 2026 memantulkan dua wajah: manufaktur masih ekspansif dengan PMI-BI tertinggi sejak 2024 dan sebagian besar lapangan usaha tetap tumbuh. Tetapi di saat yang sama, kegiatan usaha melambat, kapasitas produksi terpakai menurun, rupiah terus tertekan menuju ambang psikologis Rp 17.000, dan daya beli belum benar-benar pulih. Ketergantungan impor seperti kasus bawang putih yang berulang tiap menjelang Ramadan, menunjukkan rentannya rantai pasok domestik dan lemahnya tata kelola perdagangan. Tekanan eksternal memang besar, tetapi respons kebijakan dalam negeri masih terasa reaktif dan jangka pendek. Di tengah situasi itu, masih ada titik terang: sektor industri pengolahan tetap bergairah, akses kredit relatif membaik meski belum optimal, dan prospek kuartal I diproyeksikan lebih kuat meski tetap harus diwaspadai. Jika stimulus diarahkan tepat sasaran, impor strategis ditata transparan, serta stabilitas politik dijaga – seperti keputusan menunda wacana pilkada tak langsung – maka ruang pemulihan tetap terbuka. Tantangannya kini bukan sekadar menahan gejolak, tetapi mengubah sinyal ekspansi menjadi pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berpihak pada daya beli rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 19 Januari 2026
