Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan semakin maraknya fenomena pemberian berbagai penghargaan kepada tokoh-tokoh publik, institusi, maupun perusahaan yang kerap kali tidak didasarkan pada prestasi nyata. Fenomena ini dikenal dengan istilah “Award Without Merit”, “Penghargaan Kesombongan”, atau bahkan “Penghargaan Bayar-Untuk-Bermain”. Praktik ini terjadi ketika penerima penghargaan membayar untuk mendapatkan pengakuan, atau ketika penghargaan diberikan berdasarkan faktor-faktor selain pencapaian, seperti kekuatan pemasaran, popularitas semu, atau bahkan hubungan personal dengan penyelenggara.
Di balik gemerlap acara penghargaan dan deretan piala yang dipamerkan di media sosial, tersimpan sisi gelap yang jarang diungkap. Penghargaan simbolik semacam ini sering kali hanya menjadi alat pemasaran, bukan cerminan kualitas atau kontribusi nyata. Ironisnya, ada organisasi yang dengan bangga memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri, seolaholah telah menorehkan prestasi besar, padahal tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai.
Lebih jauh, praktik semacam ini telah menciptakan industri tersendiri, di mana penghargaan dapat dibeli layaknya barang dagangan. Bagi sebagian orang, status dan pengakuan instan lebih penting daripada proses dan dedikasi yang seharusnya menjadi fondasi sebuah prestasi. Jika kita cermat lebih dalam, penghargaan tanpa merit ini bukan sekadar menjadi ajang pamer di media sosial atau ruang publik. Ada dampak serius yang merembet ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang mengandalkan penghargaan bayar-untuk-main bisa menipu konsumen dan investor, sebab citra yang dibangun tidak sesuai dengan kenyataan. Konsumen yang tertipu oleh penghargaan palsu bisa mengalami kerugian, dan investor yang terbuai oleh predikat semu dapat mengambil keputusan yang salah, berujung pada kerugian finansial yang tidak sedikit.
Di sektor pendidikan, maraknya gelar profesor dan doktor palsu menjadi ancaman serius bagi kredibilitas lembaga pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Gelar akademik yang seharusnya diperoleh melalui proses panjang, riset mendalam, dan dedikasi tinggi, kini bisa didapatkan dengan mudah melalui jalur-jalur yang tidak sah. Banyak oknum yang rela merogoh kocek demi menyematkan gelar “prof.” atau “dr.” di depan namanya, tanpa pernah benar-benar berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung membedakan mana akademisi sejati dan mana yang hanya berkamuflase demi gengsi. Lebih parah lagi, gelar palsu ini bisa digunakan untuk mendapatkan posisi penting di institusi pendidikan, pemerintahan, atau perusahaan, sehingga merusak tatanan meritokrasi dan menghambat kemajuan bangsa.
Fenomena penghargaan simbolik dan gelar palsu ini juga berimbas pada dunia pemerintahan dan kebijakan publik. Tokoh-tokoh yang mendapatkan penghargaan atau gelar tanpa prestasi nyata bisa saja mendapatkan posisi strategis, mempengaruhi kebijakan, atau menjadi panutan masyarakat. Padahal, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh individu tanpa kompetensi sejati berpotensi menimbulkan masalah besar, mulai dari tata kelola yang buruk, korupsi, hingga kegagalan program-program publik. Pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan dan kepercayaan terhadap pemerintah serta institusi publik semakin menurun.
Dampak dari praktik penghargaan simbolik dan gelar palsu ini sangat merugikan. Pertama, terjadi penurunan nilai dan makna dari sebuah penghargaan atau gelar. Ketika penghargaan bisa dibeli dan gelar bisa direkayasa, maka penghargaan dan gelar yang benar-benar diperoleh melalui kerja keras dan dedikasi menjadi kehilangan arti. Kedua, masyarakat menjadi skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemberi penghargaan maupun lembaga pendidikan. Ketiga, muncul generasi yang lebih mementingkan pencitraan daripada substansi, sehingga budaya kerja keras dan integritas semakin tergerus.
Lebih jauh, konsekuensi dari maraknya penghargaan tanpa prestasi ini bisa berujung pada kerusakan sistem sosial dan profesional. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang mengandalkan penghargaan bayar-untuk-main bisa menipu konsumen dan investor, sebab citra yang dibangun tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam dunia pendidikan, gelar profesor dan doktor palsu dapat mencederai reputasi institusi pendidikan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pada akhirnya, bangsa kita akan sulit bersaing secara global jika budaya penghargaan tanpa prestasi terus dibiarkan.
Tidak hanya itu, fenomena ini juga berkontribusi pada meningkatnya ketidakadilan sosial. Mereka yang memiliki akses ke sumber daya finansial dapat membeli penghargaan atau gelar, sementara mereka yang benar-benar berjuang dan berprestasi harus bersaing dengan predikat semu. Hal ini menciptakan ketimpangan dan merusak motivasi individu untuk bekerja keras serta berinovasi. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat lebih kritis dan selektif dalam menilai penghargaan maupun gelar yang disandang seseorang. Penghargaan dan gelar seharusnya menjadi simbol prestasi, dedikasi, dan kontribusi nyata, bukan sekadar alat pencitraan atau komoditas yang bisa diperjualbelikan. Media juga perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi publik tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemberian penghargaan serta validasi gelar akademik. Institusi pemberi penghargaan dan lembaga pendidikan harus memperketat seleksi dan verifikasi, serta menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan.
Mari kita kembalikan makna penghargaan dan gelar pada esensi sebenarnya: pengakuan atas kerja keras, integritas, dan prestasi yang benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun ekosistem yang sehat, adil, dan berdaya saing di era digital yang semakin kompetitif ini.
