POLITIK
1. DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun, sedangkan rencana belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 didesain defisit Rp 689,1 triliun, lebih besar dari target defisit APBN 2025 sebesar Rp 662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Rincian rencana belanja negara itu antara lain: untuk pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun, ketahanan energi Rp 402,4 triliun, makan bergizi gratis (MBG) Rp 335 triliun (dari jumlah tersebut sebanyak Rp 223,6 triliun untuk MBG 71,9 juta siswa dan santri dimasukkan dalam anggaran pendidikan), dan kesehatan Rp 244 triliun.
2. Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang sudah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Reformasi Polri menjadi salah satu butir dari 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan dalam unjuk rasa rusuh akhir Agustus lalu. Namun, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hari ini, pemerintah dan Polri memiliki semangat yang sama untuk membuat institusi kepolisian menjadi lebih baik.
Pembentukan Komite Reformasi Polri, kata Prasetyo, akan dilakukan setelah Presiden kembali dari lawatan di luar negeri. Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira menengah dan perwira tinggi Polri, dibentuk berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kapolri yang ditandatangani Jenderal Listyo pada 17 September lalu. Tim ini dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Prof Chryshnanda Dwilaksana.
3. Meskipun dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mencantumkan rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), tapi rencana itu belum tentu direalisasikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, kemarin. Dia menjelaskan, sampai sekarang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum membahas rencana kenaikan gaji ASN itu dengan Kementerian Keuangan.
Rencana kenaikan gaji itu juga perlu menghitung kondisi keuangan negara. Anggaran yang dialokasikan untuk gaji ASN saat ini sekitar Rp 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan-tunjangan. Jika kebijakan itu diberlakukan untuk 4,7 juta ASN, lanjut Qodari, dibutuhkan tambahan minimal Rp 14,24 triliun jika kenaikannya moderat 8% sama seperti tahun lalu.
4. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina. Sikap Indonesia ini merupakan implementasi Indonesia pada komitmen solusi 2 negara atau two state solution sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian di Palestina. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara (KTT Two State Solution ) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, kemarin. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian di Palestina.
EKONOMI
1. Dalam pemaparan APBN KiTA di Kementerian Keuangan kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap APBN 2025 sudah defisit Rp 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per Agustus 2025. Defisit ini terjadi akibat pendapatan baru mencapai Rp 1.638,7 triliun, atau 57,2% dari target di APBN 2025. Sementara, pemerintah sudah membelanjakan uang lebih besar dari pendapatan sebanyak Rp 1.960,3 triliun, atau setara 55,6% dari pagu anggaran yang tersedia.
Pemerintah juga sudah menarik utang baru sebanyak Rp 463,7 triliun per 31 Agustus 2025, yang berarti sudah 59,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp 775,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp 218 triliun, meningkat 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 208,6 triliun. Peningkatan subsidi ini akibat konsumsi BBM meningkat 3,5% dari 10,28 juta kiloliter (KL) di Agustus 2024, menjadi 10,63 juta KL pada Agustus 2025.
2. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Penetapan Anggito tersebut dilakukan oleh Komisi XI DPR kemarin, setelah ia dan 4 calon komisioner lainnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan di komisi tersebut. Menkeu Purbaya hari ini memastikan, Anggito melepaskan jabatan Wamenkeu karena tidak boleh rangkap jabatan.
HUKUM
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini. Melalui gugatan tersebut, Nadiem menilai penetapan dia sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan adalah tidak sah.
Alasannya, kata kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, antara lain kerugian negara yang dituduhkan kepada Nadiem tidak didasarkan pada perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut hitungan Kejagung, kasus itu merugikan negara hingga Rp 1,98 triliun. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 4 September 2025.
TRENDING MEDSOS
Kata “Bloomberg” trending di X, setelah beredar info bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Pengumuman itu disampaikan Bloomberg melalui laman resminya, Selasa (23/9/2025). Jokowi masuk jajaran 22 anggota dewan penasihat organisasi tersebut. Bloomberg menyebut dewan ini dibentuk untuk memberikan masukan strategis di tengah perubahan besar dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan krisis iklim. Warganet ramai memberi komentar atas penunjukan Jokowi sebagai dewan penasihat tersebut. Beberapa mendukung dan bangga, namun tak sedikit juga yang mempertanyakan alasan Bloomberg menunjuk Jokowi.
HIGHLIGHTS
1. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan bahwa rencana kenaikan gaji ASN tahun ini belum tentu direalisasikan, meskipun sudah dicantumkan dalam Perpres No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pernyataan Qodari ini akan menjadi catatan bagi publik untuk menilai konsistensi sikap pemerintah. Mengingat, keuangan negara sangat terbatas, sebagian rakyat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, apalagi ASN sudah menikmati kenaikan gaji tahun lalu. Lebih baik anggaran yang akan dialokasikan untuk kenaikan gaji ASN digunakan untuk proyek padat karya di daerah yang mengalami pemotongan anggaran dari pusat, supaya terjadi pergerakan ekonomi di kalangan rakyat bawah.
2. Pernyataan menteri sekretaris negara bahwa Presiden tetap akan membentuk tim reformasi Polri, layak diapresiasi dan didukung jika di dalam tim tersebut melibatkan orang-orang di luar Polri. Hal itu akan menunjukkan setidaknya awalan political will yang lebih baik daripada tim yang diangkat Kapolri. Bahkan sebaiknya tim yang diangkat Kapolri dibubarkan ketika tim yang dibentuk Presiden terlaksana. Ketaatan semua pimpinan dan anggota Polri perlu dilakukan, sepanjang untuk menjaga keamanan negara dan ketahanan nasional.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 23 September 2025
