HUKUM
1. Dalam rangkaian penyidikan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Kejagung kemarin menetapkan 9 orang tersangka baru. Salah satu tersangkanya adalah Mohammad Riza Chalid (MRC), yang dikenal sebagai “raja minyak Indonesia”. Menurut Kejagung, MRC sebagai salah satu penerima keuntungan dalam kasus tersebut. Ini rombongan tersangka kedua, setelah rombongan pertama ditetapkan Kejagung pada akhir Februari lalu, dengan jumlah tersangka yang sama.
Pada rombongan pertama itu terdapat anak MRC, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR). Jadi dalam kasus korupsi yang menurut hitungan terbaru Kejagung telah merugikan negara sebesar Rp 285 triliun, ayah dan anak jadi tersangka. Namun, rombongan tersangka kedua ini hanya MRC yang tidak bisa ditahan oleh Kejagung, karena dia sudah lama tidak tinggal di Indonesia. Menurut Kejagung, MRC sudah 3 kali dipanggil untuk diperiksa tapi selalu mangkir. Ia diduga tinggal di Singapura.
MRC dikenal sebagai raja minyak Indonesia karena menjadi pengendali bisnis impor minyak Indonesia melalui Petral, perusahaan milik Pertamina yang berbasis di Singapura. Selama sekitar 2 dekade dia menguasai bisnis itu, yang konon memberi pemasukan ke kantongnya 600.000 dolar AS per hari. Petral dibubarkan pada masa pemerintahan Jokowi tahun 2015.
Bisnis MRC selain minyak antara lain, pusat perbelanjaan di kawasan bisnis Jakarta Pusat yakni Sudirman Central Business District (SCBD) dan fasilitas hiburan bagi anak-anak, KidZania di pusat perbelanjaan tersebut. Sayap bisnis MRC disebut pernah melebar ke transportasi udara. Ia memiliki saham di maskapai penerbangan AirAsia Indonesia, melalui PT Fersindo Nusaperkasa.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat 27 Juni 2025, melanggar hak asasi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, hari ini menjelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan observasi dan permintaan informasi atas kasus tersebut. Kesimpulannya, persekusi tersebut tidak hanya melukai nilai-nilai toleransi yang dijamin oleh konstitusi, juga menciptakan rasa takut dan trauma, khususnya bagi para peserta yang sebagian besar berusia remaja.
Komnas HAM juga mendorong aparat kepolisian, terutama Polres Sukabumi, untuk melakukan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan kepada para korban. Berdasarkan informasi terakhir, Polda Jabar sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus pembubar retret tersebut, serta perusakan barang dan kendaraan di rumah yang digunakan untuk retret.
3. Terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 571 ribu rekening penerima bansos terlibat judi online (judol), dan 100-an terlibat dalam pendanaan terorisme, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah bisa mencabut penerima bansos jika terbukti bermain judol. Namun, Anggota Komisi III DPR Martin Daniel Tumbelaka, mendesak supaya aparat hukum jangan hanya mengandalkan pemblokiran rekening, tapi harus melakukan investigasi mendalam: telusuri aliran dana, identifikasi sindikat, dan beri sanksi hukum kepada pelaku.
EKONOMI
1. Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) was-was menghadapi penerapan tarif impor 32% barang dari Indonesia masuk ke AS. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, penguatan pasar dalam negeri menjadi pilihan yang realistis untuk meredam efek kebijakan tersebut, termasuk PHK.
Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menjelaskan, AS adalah pasar utama ekspor TPT dengan kontribusi 40%. Jika beban biaya bertambah mahal, pemesanan berkurang, dan perusahaan mengurangi kapasitas produksi, efek dominonya menyebar ke seluruh rantai pasok industri TPT, mulai dari perusahan garmen, perusahaan tekstil, dan bahan baku tekstil. Untuk itu ia menyarankan, Indonesia harus segera membuka pasar baru dan memperkuat pasar domestik.
2. Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, menilai APBN belum mampu menjadi bantalan di tengah pelemahan ekonomi meski sederet stimulus sudah diberikan. Efisiensi anggaran hingga Rp 300 triliun dinilai justru menghambat pertumbuhan. Karena itu, ia menyarankan untuk menormalisasi belanja negara, yakni tanpa efisiensi.
Menurut Riandy, langkah itu bisa mendorong berbagai sektor yang terdampak efisiensi. Hal itu secara tidak langsung menjadi insentif fiskal baru. Ketika belanja dari pemerintah kembali masuk ke sektor-sektor yang selama ini jadi korban efisiensi, daya beli masyarakat diperkirakan akan ikut terdongkrak.
3. Tekanan inflasi tinggi berpotensi terjadi pada Juli 2025. Tim Peneliti LPEM FEB UI memperkirakan, inflasi bulanan Juli di kisaran 0,22-0,32% (mtm) dan secara tahunan semakin menuju area tengah target BI di 2,28-2,38%. Kenaikan harga BBM non-subsidi oleh semua perusahaan penyedia BBM yang berlaku mulai 1 Juli, berpotensi mengerek harga-harga lain. Efek rambatan kenaikan secara langsung bisa melalui komponen harga yang diatur pemerintah, dan secara tidak langsung melalui biaya transportasi dan logistik.
LPEM FEB UI juga mengungkap penyebab kenaikan harga beras di saat cadangan beras pemerintah (CBP) berlimpah. Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi edisi Juli 2025 disebutkan, kenaikan harga beras telah memicu tekanan inflasi harga pangan bergejolak pada Juni 2025. Kenaikan harga itu dipicu efek kebijakan pemerintah yang berusaha menaikkan CBP. Kombinasi tingginya permintaan, terutama dari Bulog untuk menambah cadangan di gudang serta kenaikan harga gabah setelah berakhirnya panen raya pada April hingga Mei, memicu kenaikan harga beras.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti Kejaksaan Agung yang menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023. Banyak warganet mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang karena dapat membongkar mafia migas yang selama ini terkesan seperti ‘hantu’. Sosok yang seolah tak tersentuh hukum, kini mulai diproses. Berdasarkan informasi yang beredar, Riza saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung pun sudah melakukan kerja sama dengan perwakilan Kejaksaan RI di Singapura untuk mencari keberadaan Riza.
HIGHLIGHTS
1. Upaya Kejagung membongkar kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023, patut mendapat apresiasi. Apalagi dalam pengungkapan kasus ini Kejagung menetapkan rombongan 9 orang tersangka baru, termasuk Mohammad Riza Chalid (MRC). Orang ini dalam belantara bisnis minyak Indonesia dikenal sebagai godfather sejak dulu, dan punya jejaring kuat di dunia politik, meskipun namanya jarang muncul di permukaan. Publik berharap Kejagung dapat menuntaskan kasus itu, menghukum para tersangka, dan dapat mengembalikan kerugian negara. Namun, publik juga berharap bahwa tata kelola minyak mentah sekarang ini benar-benar dikontrol dan menguntungkan negara, bukan beralih ke “pemain” lain, yang ujungnya hanya menguntungkan pemain tersebut.
2. Saran dari peneliti CSIS agar Rp 300 triliun efisiensi APBN sebaiknya dinormalkan kembali, layak dipertimbangkan pemerintah. Dalam kondisi pelambatan ekonomi, banyak sektor riil yang harus didukung sebagai bagaian dari upaya relaksasi. Pemerintah harus berusaha agar tidak terseret arus ketidakpastian ekonomi global dengan menggerakkan sektor riil di bawah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 11 Juli 2025
